Menyatukan Air dan Kebijakan: Urgensi IWRM di Era Risiko Iklim

Manajemen sumber daya air yang terintegrasi (Integrated Water Resources Management/IWRM) menjadi paradigma utama dalam mengelola air di tengah tekanan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Namun, konsep ini sering gagal dalam praktik karena kurangnya integrasi antar kebijakan lintas sektor. Artikel "Integrated Water Resources Management and Policy Integration: Lessons from 169 Years of Flood Policies in Switzerland" oleh Florence Metz dan Anik Glaus (2019) menawarkan pembelajaran mendalam dari konteks Swiss, negara yang telah membangun kebijakan banjir selama hampir dua abad.

Dari IWRM ke Kerangka Rezim Sumber Daya Institusional

IWRM mendorong integrasi pengelolaan air lintas sektor, tingkat pemerintahan, dan wilayah geografis. Namun, Metz dan Glaus menunjukkan bahwa integrasi ini tidak bisa dilepaskan dari evolusi kebijakan publik yang cenderung membentuk sektor-sektor tersendiri. Di sinilah mereka memperkenalkan kerangka Institutional Resource Regime (IRR) yang menggabungkan dua dimensi utama:

1. Extent (luasnya cakupan kebijakan): jumlah sektor, pengguna, dan fungsi air yang diatur.
2. Coherence (koherensi kebijakan): tingkat konsistensi dan sinergi antar kebijakan yang ada.

Ketika jumlah kebijakan meningkat (extent bertambah), tanpa upaya integrasi aktif, sistem bisa menjadi kompleks dan tidak koheren.

Studi Kasus: Kebijakan Banjir Swiss 1848–2017

Lonjakan Kebijakan, Banjir Tak Surut

Dalam 169 tahun, Swiss mengadopsi 92 instrumen kebijakan banjir pada tingkat nasional. Namun, dari semua itu, hanya 27 yang digantikan atau dihentikan, sisanya tetap berjalan. Ini mencerminkan fenomena path dependency: begitu kebijakan diterapkan, cenderung sulit diubah.

Menariknya, meski jumlah kebijakan meningkat secara eksponensial, kerusakan akibat banjir tidak berkurang. Bahkan, delapan tahun antara 1972–2007 ditandai sebagai periode banjir besar dengan kerugian tahunan mencapai rata-rata €220 juta, dan puncaknya pada 2005 dengan kerugian > €1,8 miliar.

Jenis Kebijakan yang Digunakan

Tujuh pendekatan utama dalam kebijakan banjir Swiss mencakup:

• Perlindungan lingkungan
• Infrastruktur teknik
• Perencanaan spasial
• Pemeliharaan sungai
• Monitoring
• Asuransi
• Perlindungan sipil

Peralihan besar terjadi sejak 1990-an dari pendekatan teknik ke pendekatan integratif berbasis tata ruang dan risiko.

Survei 146 Pakar: Apa yang Penting dalam Desain Kebijakan?

Metz dan Glaus melakukan survei terhadap 146 pakar manajemen banjir di tiga wilayah sungai (Aare, Kander, Thur). Mereka diminta menilai 10 indikator desain kebijakan. Hasilnya:

Empat Aspek Paling Dihargai:

1. Integrasi antar kebijakan
2. Tekanan (coercion) terhadap kelompok sasaran
3. Sanksi atas ketidakpatuhan
4. Pendanaan publik yang jelas dan mencukupi

Ini mencerminkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya banyak, tetapi juga berdaya paksa dan memiliki ekosistem kelembagaan yang mendukung.

Studi Kasus Lokal:

• Aare: karena keterbatasan ruang dan risiko tinggi, pakar mendorong monitoring ketat dan sanksi.
• Thur: konflik antar aktor membuat fleksibilitas dan keterlibatan publik menjadi krusial.
• Kander: dalam proyek terpadu, fleksibilitas dan tujuan kebijakan adaptif lebih dihargai.

Stabil Tapi Tidak Adaptif: Tantangan Reformasi Kebijakan

Meski kebijakan meningkat, desainnya menunjukkan pola yang tetap (sticky) dari waktu ke waktu. Ini menandakan bahwa gaya kebijakan nasional memainkan peran besar, dan reformasi bersifat inkremental.

Kritik penting: tanpa perubahan desain kebijakan yang fleksibel dan adaptif, integrasi hanya menjadi jargon. Hal ini relevan bagi negara-negara seperti Indonesia yang menghadapi risiko banjir tinggi tapi sistem kebijakan masih terfragmentasi.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

1. Evaluasi Periodik Desain Kebijakan

Pemerintah harus melakukan audit terhadap efektivitas, koherensi, dan adaptabilitas instrumen kebijakan yang telah ada.

2. Fokus pada Koherensi, Bukan Jumlah

Lebih baik sedikit kebijakan dengan desain matang dan terkoordinasi daripada banyak kebijakan yang tumpang tindih.

3. Desain Adaptif

Terapkan prinsip "adaptive policy design" dengan target yang bisa direvisi dan sistem umpan balik berbasis data.

4. Peran Anggaran

Tanpa pendanaan yang memadai, instrumen kebijakan hanya menjadi dokumen mati. Asuransi banjir dan insentif ekonomi dapat menjadi inovasi.

5. Harmonisasi Lintas Sektor

Perlu kerangka regulasi yang memaksa koordinasi antar sektor (pertanian, infrastruktur, lingkungan, tata ruang).

Mengaitkan dengan Konteks Global

Studi ini relevan bagi negara lain dengan sistem federal atau otonomi daerah tinggi. Misalnya:

• India dan Indonesia yang sering mengalami bencana banjir tapi memiliki fragmentasi antar kementerian.
• Amerika Serikat, dengan pendekatan berbasis sungai (river basin commissions), bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya coherent policy design daripada hanya menambah aturan.

Kesimpulan: Integrasi IWRM Harus Dimulai dari Desain Kebijakan

Penelitian ini menegaskan bahwa IWRM tidak cukup dijalankan dengan menambah kebijakan baru, tetapi harus ditunjang oleh integrasi antar kebijakan yang telah ada—baik secara sektoral maupun temporal. Swiss menjadi laboratorium unik untuk menunjukkan bagaimana sejarah kebijakan yang panjang bisa menjadi aset atau hambatan tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi.

Tanpa desain kebijakan yang fleksibel, koheren, dan berdaya paksa, IWRM berisiko menjadi jargon tanpa implementasi nyata.

Sumber: Metz, F., & Glaus, A. (2019). Integrated Water Resources Management and Policy Integration: Lessons from 169 Years of Flood Policies in Switzerland. Water, 11(6), 1173.