Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk mendukung penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada hari ini (24/2/2022), mulai dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Kontraktor kepada Kementerian PUPR untuk selanjutnya dilakukan serah terima kunci oleh Pemerintah Daerah kepada Warga agar segera dihuni. 

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto berpesan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai penerima manfaat untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan permukiman yang baru. Untuk menambah asri dan kenyamanan lingkungan kiranya dapat dilakukan penghijauan oleh Masyarakat melengkapi yang sudah ada. 

“Karena tempat tinggal yang layak huni nyaman, sehat, dan memberikan keamanan bagi penghuninya merupakan kebutuhan hakiki dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia,” kata Widiarto dalam sambutannya pada acara Serah Terima Hunian Tetap Relokasi dan Prasarana Permukiman Terdampak Bencana Badai Seroja di Lembata Provinsi NTT, Kamis (24/2/2022). 

Dari 700 unit rumah yang diprogramkan di Kabupaten Lembata, sebanyak 173 unit telah selesai dibangun di Desa Waisesa untuk merelokasi korban bencana dari Desa Tanjung Batu dan Desa Lamawara. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk kepada Kementerian PUPR dan dilanjutkan serah terima kunci oleh Pemda kepada warga. “Semoga untuk lokasi yang lain yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Podu dapat segera menyusul,” lanjut Widiarto.

Huntap di Desa Waesesa, Kabupaten Lembata dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektare (Ha) dengan luas tanah tiap rumah sekitar 108 m2. Bangunan huntap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 yang merupakan teknologi konstruksi knock down sehingga dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Untuk menambah kenyamanan penghuni, di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti jaringan air bersih dan sanitasi komunal, fasilitas umum dan fasilitas sosial (balai warga), jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah. 

Di Provinsi NTT, proses PHO Partial dari kontraktor PT Adhi Karya dan serah terima kunci kepada penghuni juga dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, Jumat (25/2/2022). Dari 300 unit rumah yang diprogramkan di Flores Timur dengan tipe dan prasarana pendukung yang sama, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,53 Ha di Desa Oyangbarang, dan segera menyusul Desa Nelelamadike dan Desa Saosina. 

Selain di Provinsi NTT, proses PHO juga dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya di Provinsi NTB dan dilanjutkan serah terima kunci oleh pemerintah daerah kepada warga di Desa Tambe Kabupaten Bima sebanyak 185 unit dan Desa Daha Kabupaten Dompu sebanyak 107 unit.  

Widiarto berharap secara bertahap dapat diselesaikan lagi 16 lokasi hingga akhir Februari 2022, atau pada Bulan Maret 2022 yang terkendala akses dan kondisi lokasi sangat sulit, terutama pada ketika turun hujan antara lain 5 lokasi di Kabupaten Alor, 1 lokasi di Sumba Timur dan 1 lokasi di Kabupaten Kupang. "Diharapkan seluruhnya selesai pada bulan Maret 2022,” tutur Widiarto.

Secara keseluruhan, dukungan pembangunan huntap Kementerian PUPR di Provinsi NTT sebanyak 1.922 unit meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk Provinsi NTB sebanyak 292 unit tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Kabupaten Bima 185 unit. 

Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR sebagai respons cepat terjadinya bencana Badai Seroja pada 4 April 2021 lalu. (Tri)

Sumber: pu.go.id

Kementerian PUPR berupaya mencegah kekurangan perumahan dan mendorong Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (LBH) untuk memiliki rumah sendiri. Salah satu hal baru adalah penyediaan perumahan yang terjangkau bagi MBR dengan pendapatan tidak tetap atau informal.

Harga rumah eksisting 18,6 juta, karena MBR tidak sah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah harus menyediakan perumahan yang layak kepada MBR. Ia berharap dapat meningkatkan taraf hidup mereka yang menerima bantuan.

Kementerian PUPR melalui Kementerian Perumahan Rakyat menggelar rapat visi secara virtual pada Rabu (23 Februari 2022) untuk meninjau ekosistem dan desain bangunan utama MBR informal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pembiayaan perumahan bagi MBR informal. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan peta ini penting untuk menentukan rencana dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi MBR informal.

Kementerian PUPR menyiapkan arsitektur bangunan untuk MBR informal berdasarkan informasi risiko. Informasi risiko dibagi menjadi tiga kategori: rendah, sedang dan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk skema pembiayaan KPR yang sesuai untuk MBR informal.

General Manager Vivenda Iwan Suprijanto mengatakan pemetaan sektor informal MBR akan memudahkan penerbitan KPR ke perbankan. Ia mencontohkan seorang petani yang memiliki MBR informal namun mampu membayar. Kami berharap desain rumah yang bagus ini dapat membantu MBR biasa untuk memiliki rumah.
Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa proyek perumahan bagi MBR informal di berbagai kabupaten seperti Garut, Kendal dan Prabumulih. Proyek-proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk membangun perumahan bagi MBR informal. Misalnya, pemerintah daerah telah menjamin perumahan bagi guru honorer di Kendal dan telah dipermudah untuk mendapatkan persetujuan.

Kementerian PUPR juga menerbitkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tujuh kategori MBR informal, mulai dari pekerja mandiri hingga pekerja keluarga. Data ini akan digunakan untuk mengembangkan desain fasilitas besar untuk MBR informal berdasarkan profil risikonya.

Sumber: pu.go.id

Bandung, Kompas.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Cekungan Andir dan empat polder di Provinsi Bandung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di selatan Provinsi Bandung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran di Sungai Citarum.

Didesain oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, salah satu departemen tata air, Tambak Andir memiliki luas tangkapan 149 hektar dan tampungan 160.000 m3. Waduk ini digunakan untuk menampung dan memompa banjir yang terjadi di wilayah Dayeuhkolot dan Baleendah.

Saat itu dibangun empat polder yaitu polder Ciparai, polder Bojongsoang, polder Silni dan juga polder Lanchaek untuk mencegah banjir di sekitar Sungai Citarum. Polder adalah sistem pengelolaan air yang terdiri dari bendungan, katup, dan pompa.

Diharapkan dengan adanya bangunan pendukung ini dapat mengurangi permasalahan banjir di Bandung Selatan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain Bendungan Andir dan empat polder di kawasan Bandung, Kementerian PUPR juga membangun empat polder di sekitar Sungai Citarum untuk mencegah banjir. Keempat polder tersebut adalah polder Cipalasari-1, polder Cipalasari-2, polder Cijambe, dan polder Cisangkuy.

Polder adalah sistem pengelolaan air yang terdiri dari bendungan, bendungan dan pompa. Polder Cipalasari-1 dan Polder Cipalasari-2 memiliki luas 22 dan 21 hektare serta memiliki kapasitas tampung yang sama yakni 1.250 meter kubik. Polder Cijambe memiliki daerah tangkapan air terluas yaitu 137 hektare dan memiliki kapasitas tampung yang sama dengan dua polder sebelumnya.

Lanskap yang dipulihkan ini akan mengurangi dampak banjir di sekitar Sungai Citarum, sumber air utama masyarakat Jawa Barat.

Proyek Citarum Harum yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan pencemaran di Sungai Citarum dilaksanakan melalui kolaborasi multipihak. Salah satu bangunan yang dibangun dalam proyek ini adalah polder Cisangkuy dan kolam retensi Cieunteung.

Polder Cisangkuy memiliki luas daerah tangkapan air 8 hektar dan kapasitas tampung 450 m3. Luas kolam Waduk Xientong adalah 4,75 hektar dan volume tampungan 190.000 m3. Bangunan-bangunan ini memiliki dua fungsi untuk menampung dan mengurangi banjir yang sering terjadi di wilayah selatan Bandung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memuji proyek tersebut sebagai contoh keberhasilan proyek Harum Citarum. Struktur ini diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari dampak negatif banjir.

Disadur: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan pembangunan dua kolam retensi di Palembang, Sumatera Selatan.

Pembangunan dua kolam retensi dilakukan untuk mereduksi banjir akibat melimpasnya Sungai Bendung yang bermuara di Sungai Musi.

Sungai Bendung sering melimpas dan mengakibatkan genangan seluas 285 hektar karena pada saat musim hujan terjadi arus balik (backwater) dari Sungai Musi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Selain itu, pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau dan pola hujan dengan durasi pendek namun intensitasnya tinggi kerap mengakibatkan banjir.

"Dalam pelaksanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, penerapan teknologi sangat penting seperti bendungan pengendali banjir, Sabo Dam, jembatan bailey, dan rumah tahan gempa," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (29/1/2021).

Kolam retensi yang dibangun di muara Sungai Bendung seluas 0,93 hektar dengan kapasitas 30.000 meter kubik digunakan sebagai tampungan air pada musim hujan.

Kolam dilengkapi 6 pompa berkapasitas masing-masing 6.000 liter per detik dan bangunan rumah pompa dan genset.

Fungsi pompa banjir ini adalah memompa air dari Sungai Bendung menuju Sungai Musi pada saat tinggi muka air Sungai Musi lebih tinggi dari Sungai Bendung.

Lokasi pembangunan kolam dan pompa pengendali banjir berada di Jalan Aligatmir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.

Pekerjaan pembangunan pompa tersebut dilakukan oleh PT SAC Nusantara dan PT Basuki Rahmanta Putra dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 233,91 miliar.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Birendrajana mengatakan, revitalisasi Kolam Retensi Komplek Brimob di Jalan Demang Lebar Daun telah selesai dilakukan.

Revitalisasi dilakukan untuk memperluas kolam retensi hingga sekitar 3 hektar dan dilengkapi dengan sistem pompa air berkapasitas 2x250 liter per detik untuk mengalirkan kelebihan air ke aliran Sungai Sekanak.

Total anggaran pembangunannya mencapai sekitar Rp 18 miliar yang dilakukan secara bertahap sejak Tahun 2018 hingga 2019.

"Hingga saat ini revitalisasi Kolam Retensi Komplek Brimob sudah terbukti cukup efektif dimana sudah tidak lagi ada genangan di Jalan Demang Lebar Daun saat hujan turun," tutur Birendrajana.

Sumber: Artikel: kompas.com

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yakni 2020 hingga 2024 mendatang diantaranya adalah pembangunan sumber daya air, konektivitas (jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.

“Kami terus mendorong program pembangunan perumahan infrstruktur PUPR tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan DPD RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) kemarin.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan dan anggota DPD RI serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono menerangkan, khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan kembali pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat efektif dan menjadi terobosan dalam peningkatan pembangunan perumahan di Indonesia.

Berdasarkan data materi paparan yang disampaikan Menteri PUPR, sejumlah program pembangunan infrastruktur bidang perumahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan terdiri dari empat program. Ke empat program pembangunan bidang perumahan tersebut diantaranya 50.000 unit rumah susun, 25.000 rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan 500.000 bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan.

Basuki menambahkan, pada tahun 2020 ini, sejumlah target pembangunan perumahan juga telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Memanfaatkan dana APBN yang tersedia, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah mengalokasikan dana pembangunan perumahan dengan pagu anggaran senilai Rp 8,48 Triliun.

Anggaran bidang perumahan tersebut akan digunakan untuk mencapai target prioritas bidang penyediaan peerumahan tahun anggaran 2020. Beberapa target prioritas tersebut antara lain alokasi dana sebesar Rp 0,47 Triliun untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus, Rp 3,14 Triliun untuk pembangunan 4.864 unit rumah susun, Rp 0,20 Triliun untuk pembangunan 22.500 unit PSU perumahan dan Rp 4,36 Triliun untuk 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166.000 unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. Selain itu untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen dialokasikan sebanyak Rp 0,31 Triliun.

“Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata,” terangnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Sumber: pu.go.id

Tangerang - Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya TA.2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang. Jumat (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Fasilitasi dana perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Para Kepala OPD Perumahan Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Para Kepala Balai Pelaksana Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan di setiap Provinsi yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktur Rumah Swadaya Arsyad saat membuka rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA.2020 mengatakan BSRS ini merupakan program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR agar dapat menghuni rumah yang layak melalui bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah beserta upah tenaga kerja/upah tukang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan program BSPS yang melalui dana APBN.

“Pada TA.2020 ini pagu DAK bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp. 1.426,5 M yang tersebar di 437 Kab/Kota dengan target 59.000 Unit Rumah Swadaya dan 429 unit Rumah Khusus” ucapnya.

Adanya pandemic Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran melalui pemotongan pagu DAK, namun karena kegiatan perekonomian masyarakat perlu dilaksanakan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang “Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020”, pemerintah mengalokasikan kembali DAK Fisik Khususnya pada bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu upaya dalam program pemulihan ekonomi nasional.

“Maka dari itu, pada rapat kali ini setiap daerah masing-masing menunjukan progres kegiatan BSPS kemajuan yang bervariasi dengan permasalahan yang beragam diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kabupaten/kota yang lainnya", ucapnya.

Sumber: pu.go.id