Latar Belakang: Ketegangan Air di Tengah Tekanan Sosial

Pertumbuhan populasi global yang cepat memicu kekhawatiran krisis air, dengan prediksi kekurangan 40% air bersih dunia pada tahun 2030. Studi ini menyasar pada pengelolaan sumber daya air pertanian di DAS Gavshan, Iran, melalui pendekatan model dinamis sistem (SD) dalam kerangka sosial-hidrologi.

Tujuan dan Metodologi Studi

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi interaksi antara sistem sosial dan hidrologi.
2. Memprediksi dinamika sosial, ekonomi, dan pertanian.
3. Menentukan skenario manajemen air paling efektif.

Teknik yang digunakan:

• Model Dinamik Sistem (SD) dalam software Vensim
• Kuesioner 87 petani untuk mengukur keberlanjutan sosial
• Data iklim harian (1990–2020), statistik populasi, dan pertanian lokal
• Simulasi 30 tahun (2020–2050)
• Evaluasi lima skenario kebijakan

Studi Kasus: DAS Gavshan, Provinsi Kermanshah

• Luas DAS: 7736 km²
• Fungsi utama: Penyedia air rumah tangga untuk 2 juta jiwa, irigasi 31.000 ha, dan PLTA 9,2 MW
• Tantangan utama: Efisiensi irigasi rendah (45%), kebocoran jaringan pipa, limbah pertanian

Desain Skenario Sosial-Hidrologi

• Baseline: Tanpa intervensi, dengan konsumsi air per kapita 230 m³/hari dan efisiensi irigasi 45%
• Skenario 1–4: Meningkatkan efisiensi irigasi hingga 70%, menurunkan konsumsi per kapita hingga 200 m³/hari, dan mendaur ulang air limbah untuk irigasi (hingga 30 juta m³/tahun)

Hasil Utama: Efisiensi Air dan Daur Ulang Limbah Kunci Ketahanan

Temuan penting:

• Tanpa perubahan, air tanah menyusut dari 5 menjadi <1 juta m³, dan air permukaan dari 22 menjadi 7 juta m³ pada 2050.
• Skenario 3 dan 4 (efisiensi tinggi dan daur ulang limbah) menambah hingga 30 juta m³ air pertanian dan meningkatkan hasil panen 4–5 ton/ha.
• GDP diproyeksikan naik 50% (Skenario 3) dan 80% (Skenario 4) hingga 2050.

Simulasi Sosial dan Ekonomi: Dampak pada Kesejahteraan

Model SD memperlihatkan keterkaitan antara:

• Pertumbuhan penduduk → Kebutuhan air meningkat
• Efisiensi irigasi dan daur ulang limbah → Hasil panen naik → Pendapatan petani meningkat
• Kesejahteraan sosial meningkat:
  • Partisipasi sosial: 45–60%
  • Kepercayaan sosial: 52,6%
  • Solidaritas sosial: 74,4%

Analisis Sensitivitas dan Validasi

Model SD diuji dengan regresi historis, menghasilkan R² = 0,98, menunjukkan akurasi tinggi dalam memprediksi pola curah hujan dan simpanan air.

Hasil simulasi sensitivitas:

• Konsumsi per kapita diturunkan 30% masih belum cukup mengimbangi permintaan
• Penerapan irigasi efisien dan limbah daur ulang lebih efektif dalam menurunkan ketegangan air

Kritik dan Implikasi Kebijakan

Kekuatan:

• Integrasi sosial-ekonomi-hidrologi dalam 1 model
• Skenario berbasis kebijakan realistis
• Validasi empiris kuat

Kelemahan:

• Belum mencakup dinamika kebutuhan air industri & lingkungan
• Tidak memasukkan pengaruh inflasi dan harga produk pertanian

Rekomendasi kebijakan:

• Bangun instalasi pengolahan air limbah
• Perbarui jaringan pipa irigasi tua
• Gunakan teknologi modern untuk daur ulang limbah yang aman

Kesimpulan: Model Hybrid SD sebagai Solusi Krisis Air Pertanian

Artikel ini membuktikan bahwa model SD dalam pendekatan sosial-hidrologi:

• Efektif memetakan interaksi sosial-ekonomi-lingkungan
• Menyediakan skenario berbasis data untuk ketahanan air dan pertanian
• Menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa

Sumber Artikel:
Javanbakht-Sheikhahmad, F., Rostami, F., Azadi, H., Veisi, H., Amiri, F., Witlox, F. (2024). Agricultural Water Resource Management in the Socio-Hydrology: A Framework for Using System Dynamics Simulation. Water Resources Management, 38:2753–2772.

Konteks Global: Danau Sebagai Ekosistem Terancam

Air tawar hanya 0,01% dari total air di dunia, tapi menopang kebutuhan 80% populasi manusia. Danau Inle di Myanmar adalah ekosistem air tawar penting yang mengalami degradasi parah sejak tahun 2000-an akibat urbanisasi, intensifikasi pertanian, dan perubahan iklim.

Tujuan Penelitian dan Pendekatan DPSIR

Penelitian ini menggunakan kerangka DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response) untuk mengevaluasi degradasi Danau Inle dari tahun 1990 hingga 2020. Pendekatan ini dikombinasikan dengan:

• Survei sosial terhadap 148 warga dan 15 turis
• Pengukuran kualitas air dan sedimen
• Klasifikasi tutupan lahan
• Simulasi hidrologi dengan SWAT+

Profil Danau Inle dan Tantangannya

• Terletak di dataran tinggi Shan, luas air terbuka hanya 38 km² dari total 128 km²
• Ekonomi lokal tergantung pada pertanian terapung, perikanan, pariwisata, dan kerajinan
• UNESCO mencatatnya sebagai Cagar Biosfer Dunia sejak 2015

Perubahan lahan 1990–2020:

• −13% hutan, +13% pertanian, +5% urbanisasi

Simulasi SWAT+: Dampak Perubahan Lahan

Model SWAT+ digunakan untuk membandingkan dua kondisi (1990 dan 2020):

• Evapotranspirasi menurun 37 mm/tahun
• Water yield meningkat 43 mm/tahun
• Sedimentasi meningkat jadi 16,7 ton/ha/tahun

Hasil signifikan terutama di wilayah utara dan barat danau yang mengalami urbanisasi dan deforestasi tinggi.

Kualitas Air: Polusi dari Pertanian dan Aktivitas Manusia

• 60% warga membuang limbah domestik langsung ke danau
• 46% petani menggunakan pupuk kimia, hanya 3% gunakan pupuk alami
• E. coli ditemukan dalam konsentrasi >100 MPN/100 ml
• Kandungan logam berat tinggi (arsenik dan antimon) terdeteksi di sedimen
• Zona risiko tertinggi: Stasiun 4 dan 5 di danau

Survei Sosial: Persepsi dan Perilaku Warga

Dari 148 responden:

• 82% menyadari deforestasi
• 93% mengakui adanya variabilitas cuaca ekstrem
• Mayoritas menggunakan air danau atau sumur dangkal untuk keperluan rumah tangga
• Hanya 1% masih memasak dengan kayu bakar (pergeseran ke listrik)

Dampak Ekonomi dan Sosial

• Pariwisata meningkat pesat sejak liberalisasi politik Myanmar 2011
• 52 hotel dibangun, menyerap air untuk kolam dan taman
• Perubahan tata guna lahan menyebabkan konflik agraria dan eksploitasi lahan
• Praktik pertanian intensif menyebabkan penurunan umur ladang terapung dari 15 jadi 3 tahun

Model DPSIR: Keterkaitan Sosial dan Lingkungan

• Driver: Pertumbuhan penduduk, liberalisasi politik, industrialisasi
• Pressure: Perubahan iklim, konversi lahan, polusi limbah
• State: Menurunnya kualitas air, sedimentasi, perubahan air tanah
• Impact: Kehilangan ekosistem, krisis air minum, degradasi mata pencaharian
• Response: Perlu manajemen jangka panjang dan interdisipliner

Analisis Kritis dan Nilai Tambah

Kekuatan Studi:

• Metodologi interdisipliner dan berbasis masyarakat
• Simulasi model SWAT+ valid bahkan di wilayah minim data
• Mengintegrasikan data lapangan, citra satelit, dan persepsi warga

Kekurangan:

• Tidak mengeksplorasi strategi kebijakan spesifik
• Minim data historis untuk validasi model jangka panjang

Nilai Tambah:

• Studi ini dapat menjadi template analisis DAS lain di wilayah berkembang
• Relevan untuk kebijakan pengelolaan air, konservasi, dan mitigasi iklim

Kesimpulan: Strategi Berbasis Data untuk Menyelamatkan Danau Inle

Penelitian ini membuktikan bahwa kerangka DPSIR yang dikombinasikan dengan model SWAT+ dan pendekatan sosial mampu:

• Menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan
• Memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan
• Relevan dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi cepat di negara berkembang

Sumber Artikel:
Peters, Kristin; Wagner, Paul D.; Phyo, Ei Wai; Zin, Win Win; Kyi, Cho Cho Thin; Fohrer, Nicola. (2023). Spatial and temporal assessment of human-water interactions at the Inle Lake, Myanmar: a socio-hydrological DPSIR analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 195:220.

 

Mengapa Integrasi DRR dan Urban Planning Jadi Isu Strategis?

Perkembangan kota yang pesat, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kerentanan kawasan urban terhadap bencana. Tidak hanya banjir, kekeringan, dan kebakaran, namun juga bencana sosial seperti epidemi dan kecelakaan industri kini menjadi ancaman nyata bagi kota-kota besar dunia, termasuk di Afrika Selatan. Dalam konteks ini, integrasi pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) ke dalam kurikulum perencanaan kota dan wilayah (Urban and Regional Planning/UP) menjadi sangat krusial. Artikel karya Koen, Coetzee, Kruger, dan Puren (2024) membedah secara kritis status integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan di universitas Afrika Selatan, mengungkap tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis yang sangat relevan untuk negara berkembang lain, termasuk Indonesia.

Latar Belakang: Urbanisasi, Risiko Bencana, dan Kesenjangan Kompetensi

Fakta dan Tren Global

• Urbanisasi dan perubahan iklim memperbesar paparan risiko bencana di kawasan perkotaan.
• Infrastruktur yang padat dan pertumbuhan permukiman informal memperparah dampak bencana.
• Banyak komunitas urban yang kekurangan modal sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi bencana secara mandiri.

Relevansi Integrasi DRR dalam Pendidikan Perencana Kota

• Integrasi DRR dalam UP diyakini mampu mencetak perencana kota yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
• Banyak solusi pembangunan kota gagal karena pendekatan sektoral dan minim kolaborasi lintas disiplin.
• Integrasi ini telah menjadi agenda global sejak awal 2000-an, didorong oleh dokumen seperti SDGs (khususnya SDG 11 tentang kota berkelanjutan) dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Kerangka Teori dan Kebijakan: Kenapa DRR Harus Masuk Kurikulum UP?

Perspektif Akademik

• Urban planning memiliki peran strategis dalam mengatasi penyebab utama risiko bencana: tata ruang, degradasi lingkungan, tata kelola yang lemah, dan ketimpangan sosial.
• Integrasi DRR membantu perencana kota memahami dan mengelola risiko, bukan sekadar merespons bencana setelah terjadi.
• Praktik baik: penataan ulang fungsi lahan, penguatan standar bangunan, dan pengurangan paparan masyarakat terhadap zona rawan.

Perspektif Kebijakan

• SDGs menekankan pengurangan korban dan kerugian ekonomi akibat bencana, terutama bagi kelompok rentan.
• Sendai Framework mendorong integrasi DRR dalam jalur pendidikan dan pengembangan profesional, serta penegakan aturan tata ruang berbasis risiko.
• Kebijakan nasional Afrika Selatan (SPLUMA) dan National Disaster Management Framework menuntut integrasi DRR dalam perencanaan dan pengembangan wilayah.

Studi Kasus: Implementasi Integrasi DRR di Universitas Afrika Selatan

Metodologi Penelitian

• Studi ini menggunakan desain eksploratori kualitatif dengan survei daring kepada 18 dosen dari 11 universitas yang menawarkan program perencanaan kota dan wilayah.
• Kriteria partisipan: dosen yang telah mengintegrasikan aspek DRR dalam modul yang diajarkan.
• Analisis dilakukan dengan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang integrasi DRR dalam kurikulum.

Temuan Kunci

1. Kesadaran dan Komitmen Tinggi

• Seluruh partisipan sepakat bahwa DRR sangat relevan untuk calon perencana kota.
• Mayoritas menilai perencana kota berperan vital dalam menata permukiman, infrastruktur, dan tata ruang agar lebih tahan bencana.
• DRR dianggap penting untuk membangun kota yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana masa depan.

2. Praktik Integrasi di Kurikulum

• DRR telah diintegrasikan dalam beberapa modul, seperti sustainable development, environmental planning, spatial planning, flood planning, urban design, hingga city safety.
• Namun, tidak ada satu pun universitas yang memiliki mata kuliah khusus DRR. Integrasi hanya terjadi pada 1–2 modul, dengan porsi materi DRR rata-rata hanya 5%–20% dari total konten modul.
• Integrasi lebih banyak terjadi di tingkat pascasarjana, sehingga sebagian besar mahasiswa S1 tidak mendapat paparan cukup tentang DRR.

3. Studi Kasus Modul dan Materi

• Di University E, mahasiswa belajar memantau floodplain, pengelolaan limbah, hingga analisis kontur untuk mencegah banjir.
• Di University F, kelas Urban Infrastructure membahas kegagalan infrastruktur dan respons komunitas, sedangkan kelas Metropolitan Planning mengulas peran pemerintah lokal dalam manajemen bencana.
• University H mengintegrasikan DRR pada tiga modul di tingkat S1 dan S2, namun tetap hanya 50% dari konten modul yang membahas DRR.

4. Tantangan Utama Integrasi

• Keterbatasan waktu dan ruang dalam kurikulum: Kurikulum sudah penuh, sulit menambah materi baru tanpa mengorbankan konten lain.
• Keterbatasan dana dan SDM: Minimnya anggaran menghambat perekrutan dosen dengan keahlian DRR.
• Kurangnya pemahaman dan pelatihan: Banyak dosen spesialis di bidang tertentu enggan atau kesulitan memperluas kompetensi ke DRR.
• Minimnya materi dan best practice: Kurangnya bahan ajar dan contoh nyata integrasi DRR dalam perencanaan kota.

5. Dampak Integrasi yang Terbatas

• Paparan mahasiswa tentang DRR masih sangat terbatas, terutama di jenjang S1.
• Hanya sebagian kecil lulusan yang benar-benar memahami dan mampu menerapkan prinsip DRR dalam praktik profesional.
• Potensi besar untuk memperluas integrasi, namun butuh strategi nasional dan dukungan institusi.

Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Perbandingan Global

Kelebihan Studi

• Memberikan gambaran nyata tentang status integrasi DRR dalam pendidikan perencana kota di Afrika Selatan.
• Mengungkap tantangan struktural dan kultural yang juga dialami banyak negara berkembang.
• Menawarkan dasar untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan perencana kota.

Keterbatasan

• Studi berbasis self-report dari dosen, sehingga ada potensi bias persepsi.
• Tidak membahas secara mendalam dampak integrasi DRR terhadap outcome lulusan di dunia kerja.
• Belum mengeksplorasi inovasi digital atau kolaborasi dengan industri dalam pengembangan materi DRR.

Perbandingan dengan Negara Lain

• Di India, hanya sedikit universitas yang mengintegrasikan DRR dalam kurikulum perencanaan, meski risiko bencana sangat tinggi.
• Di Australia dan Jepang, integrasi DRR lebih maju, didorong kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta.
• Di Indonesia, tantangan serupa muncul: kurikulum perencanaan kota masih minim materi DRR, padahal risiko bencana sangat tinggi.

Implikasi dan Rekomendasi Strategis

1. Reformasi Kurikulum dan Materi Ajar

• DRR harus menjadi bagian inti, bukan sekadar tambahan, dalam kurikulum perencanaan kota dan wilayah.
• Pengembangan modul khusus DRR, baik teori maupun praktik, di semua jenjang pendidikan.
• Integrasi studi kasus lokal dan global, simulasi, serta proyek lapangan untuk memperkuat pemahaman aplikatif.

2. Penguatan Kapasitas Dosen dan Institusi

• Pelatihan intensif bagi dosen tentang konsep, metode, dan aplikasi DRR dalam perencanaan kota.
• Kerja sama dengan praktisi, lembaga DRR, dan industri untuk pengembangan materi dan magang mahasiswa.
• Penambahan anggaran untuk rekrutmen dosen ahli DRR dan pengembangan bahan ajar.

3. Kolaborasi Lintas Sektor dan Disiplin

• Pembentukan kelompok kerja lintas disiplin (climate task group) yang menggabungkan keahlian iklim, perencanaan, dan DRR.
• Kolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan lembaga internasional untuk pengembangan kurikulum dan riset bersama.
• Integrasi DRR dalam kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pembelajaran

• Pengembangan platform daring untuk pelatihan dan simulasi DRR berbasis kasus nyata.
• Pemanfaatan data spasial, GIS, dan teknologi digital untuk pembelajaran dan penelitian risiko bencana.
• Penguatan literasi digital mahasiswa dan dosen untuk mendukung pembelajaran adaptif.

5. Advokasi dan Pengakuan Profesi

• Mendorong asosiasi perencana kota untuk menjadikan kompetensi DRR sebagai syarat sertifikasi profesional.
• Kampanye kesadaran tentang pentingnya DRR di kalangan mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan industri.

Studi Angka dan Fakta: Potret Integrasi DRR di Perguruan Tinggi

• Dari 11 universitas yang disurvei, rata-rata hanya 1–2 modul yang mengintegrasikan DRR, dengan porsi materi 5%–20% per modul.
• Tidak ada universitas yang memiliki mata kuliah khusus DRR.
• Integrasi lebih banyak terjadi di tingkat pascasarjana, sehingga sebagian besar mahasiswa S1 tidak terpapar DRR.
• Tantangan utama: keterbatasan waktu, dana, SDM, dan materi ajar.

Opini dan Kritik: Integrasi DRR, Momentum Reformasi atau Formalitas?

Integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan kota bukan sekadar tuntutan kebijakan, tapi kebutuhan strategis di era bencana kompleks dan perubahan iklim. Namun, jika hanya dilakukan setengah hati—sekadar menambah satu-dua topik dalam modul—manfaatnya akan sangat terbatas. Reformasi kurikulum harus dilakukan secara menyeluruh, didukung pelatihan dosen, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pembelajaran.

Kritik utama terhadap praktik saat ini adalah minimnya komitmen institusi dan pemerintah untuk menyediakan sumber daya dan insentif bagi pengembangan kurikulum DRR. Selain itu, penguatan jejaring antara universitas, industri, dan lembaga DRR masih sangat diperlukan untuk memastikan lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Tren Masa Depan: Kompetensi DRR sebagai Standar Baru Perencana Kota

• Digitalisasi dan Big Data: Penguasaan teknologi GIS, analisis risiko spasial, dan pemodelan bencana akan menjadi syarat wajib perencana kota modern.
• Kolaborasi Global: Mobilitas tenaga kerja dan harmonisasi standar kompetensi DRR di tingkat regional dan internasional akan membuka peluang karier baru.
• Lifelong Learning: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang DRR harus menjadi bagian dari pengembangan profesional perencana kota.
• Pendekatan Komunitas: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan mitigasi bencana semakin diakui sebagai kunci keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan.

Kesimpulan: Menuju Kota Tangguh Lewat Kurikulum Perencanaan Adaptif

Studi Koen dkk. menegaskan bahwa integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan kota adalah fondasi utama membangun kota tangguh dan berkelanjutan. Tantangan integrasi memang besar—mulai dari keterbatasan waktu, dana, hingga kapasitas dosen—namun peluang reformasi juga terbuka lebar. Dengan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pembelajaran, universitas dapat menjadi motor penggerak transformasi kompetensi perencana kota masa depan. Indonesia dan negara berkembang lain dapat mengambil pelajaran penting dari pengalaman Afrika Selatan: investasi pada pendidikan DRR adalah investasi pada masa depan kota yang lebih aman, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sumber

Koen T, Coetzee C, Kruger L, Puren K. (2024). Assessing the integration between disaster risk reduction and urban and regional planning curricula at tertiary institutions in South Africa. J transdiscipl res S Afr. 20(1), a1451.

Mengapa Multi-Hazard dan Multi-Risk Semakin Penting di Era Modern?

Di tengah perubahan iklim, urbanisasi masif, dan globalisasi ekonomi, risiko bencana tidak lagi bisa dipandang sebagai ancaman tunggal yang berdiri sendiri. Fenomena seperti banjir yang memicu longsor, gempa yang diikuti tsunami, atau kebakaran hutan yang memperparah polusi udara adalah contoh nyata bagaimana satu bencana dapat memicu, memperkuat, bahkan berinteraksi dengan bencana lain. Inilah yang mendorong lahirnya paradigma multi-hazard dan multi-risk dalam manajemen risiko bencana.

Handbook “Multi-hazard, Multi-Risk Definitions and Concepts” dari proyek MYRIAD-EU (Gill et al., 2022) menjadi salah satu referensi paling komprehensif dalam membangun fondasi pemahaman, terminologi, dan indikator untuk pendekatan multi-hazard dan multi-risk. Artikel ini mengupas secara kritis isi, studi kasus, angka-angka kunci, serta relevansi dan tantangan implementasinya di ranah global dan Indonesia.

Evolusi Konsep: Dari Single Hazard Menuju Multi-Risk

Keterbatasan Pendekatan Tradisional

• Single Hazard: Selama puluhan tahun, kebijakan dan riset bencana cenderung fokus pada satu jenis ancaman (misal, hanya banjir atau hanya gempa).
• Dampak: Pendekatan ini sering gagal menangkap interaksi antar bencana, sehingga mitigasi yang dilakukan bisa menimbulkan “asynergies”—misal, bangunan tahan banjir tapi rentan gempa.

Paradigma Baru: Multi-Hazard dan Multi-Risk

• Multi-Hazard: Melibatkan identifikasi dan penanganan berbagai ancaman utama yang dapat terjadi secara simultan, beruntun, atau saling mempengaruhi.
• Multi-Risk: Tidak hanya memperhitungkan interaksi antar hazard, tetapi juga dinamika kerentanan (vulnerability), eksposur, dan kapasitas masyarakat yang berubah seiring waktu.

Kerangka Dasar: Definisi dan Tipe Interaksi Multi-Hazard

Definisi Kunci

• Multi-Hazard: “Seleksi beberapa hazard utama yang dihadapi suatu wilayah, termasuk konteks di mana peristiwa hazard dapat terjadi bersamaan, beruntun, atau kumulatif, dengan mempertimbangkan efek interaksi antar hazard.”
• Multi-Risk: Risiko yang dihasilkan dari berbagai hazard dan interaksinya, termasuk perubahan pada tingkat kerentanan.

Tipe Interaksi Multi-Hazard

1. Triggering Relationships: Satu hazard memicu hazard lain (contoh: gempa memicu longsor).
2. Amplification Relationships: Satu hazard meningkatkan kemungkinan atau dampak hazard lain (contoh: kekeringan memperbesar potensi kebakaran hutan).
3. Compound Relationships: Dua atau lebih hazard terjadi bersamaan di satu wilayah/waktu, dengan dampak yang bisa lebih besar dari jumlah dampak masing-masing hazard.

Studi Kasus: Kompleksitas Multi-Hazard di Dunia Nyata

1. Gempa dan Tsunami di Aceh 2004

• Rangkaian Peristiwa: Gempa besar memicu tsunami, yang kemudian diikuti epidemi penyakit dan kerusakan infrastruktur vital.
• Dampak: Lebih dari 230.000 korban jiwa, kerugian ekonomi miliaran dolar, dan perubahan sosial-ekonomi jangka panjang.
• Pelajaran: Penanganan bencana tidak bisa hanya fokus pada satu jenis hazard, tetapi harus mengantisipasi efek domino dan kebutuhan lintas sektor.

2. Banjir dan Longsor di Eropa

• Data CRED (2000–2020): Frekuensi bencana hidrometeorologi meningkat hingga 343 kejadian per tahun secara global, dengan kerugian ekonomi rata-rata USD 16,3 miliar per tahun.
• Studi Glenwood Springs, Colorado: Analisis zona rawan longsor, banjir, dan kebakaran hutan menunjukkan bahwa zona eksposur tinggi sering tumpang tindih, sehingga mitigasi harus mempertimbangkan kombinasi risiko.

3. Infrastruktur dan Multi-Risk di Australia

• Analisis Mackay: Kerusakan pada satu infrastruktur (listrik) dapat memicu kerusakan sistemik pada air, komunikasi, dan logistik.
• Dampak: Komunitas bisa lumpuh total dalam hitungan jam jika tidak ada mitigasi multi-sektor.

Angka-Angka Kunci: Skala dan Kompleksitas Risiko

• Jumlah istilah kunci: Handbook MYRIAD-EU merangkum 140 istilah, 102 di antaranya terkait multi-hazard dan multi-risk.
• Literatur: Dari 2015–2021, ditemukan 660 definisi terkait lebih dari 300 istilah dalam literatur multi-hazard.
• Frekuensi bencana hidrometeorologi: Hampir 343 per tahun (CRED, 2000–2020).
• Kerugian ekonomi Eropa akibat bencana (2004): >120 miliar Euro, korban jiwa global >180.000.

Indikator Multi-Hazard dan Multi-Risk: Menuju Pengukuran yang Adaptif

Fungsi dan Manfaat Indikator

• Menyederhanakan informasi kompleks untuk memantau perubahan risiko dan efektivitas mitigasi.
• Membantu membandingkan tingkat risiko antar wilayah dan waktu.
• Menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data.

Contoh Indikator

• Urban Disaster Risk Index (UDRi): Mengukur kerusakan fisik dan kerentanan sosial.
• INFORM Risk Index: Menggabungkan hazard, eksposur, kerentanan, dan kapasitas coping.
• Disaster Resilience Scorecard: Menilai kesiapan kota dalam 10 aspek utama, mulai dari tata kelola, keuangan, hingga infrastruktur.

Draft Indikator Multi-Risk MYRIAD-EU

1. Karakterisasi Multi-Risk: Kesadaran terhadap hazard, skenario risiko, dan dinamika kerentanan.
2. Efektivitas Tata Kelola: Adanya kebijakan lintas hazard, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme komunikasi vertikal-horisontal.
3. Kesiapsiagaan Multi-Risk: Integrasi konsep multi-hazard dalam perencanaan, kapasitas coping lintas sektor, dan pendanaan publik untuk riset multi-risk.

Analisis Kritis: Keunggulan, Tantangan, dan Perbandingan

Keunggulan Handbook MYRIAD-EU

• Komprehensif: Merangkum terminologi, indikator, dan kerangka kerja multi-hazard secara lintas disiplin.
• Berbasis Konsensus Internasional: Mengadopsi terminologi dari UNDRR, IPCC, WHO, WMO, dan lembaga global lain.
• Fleksibel: Didesain sebagai dokumen “living” yang dapat diperbarui sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan proyek.

Tantangan Implementasi

• Keterbatasan Data: Banyak negara berkembang belum memiliki data resolusi tinggi dan historis yang memadai.
• Kompleksitas Teknis: Harmonisasi peta dan indikator lintas hazard memerlukan SDM dan perangkat lunak canggih.
• Evolusi Terminologi: Banyak istilah baru yang belum sepenuhnya disepakati secara internasional, sehingga perlu adaptasi dan sosialisasi berkelanjutan.

Perbandingan dengan Studi Lain

• ARMONIA Project: Fokus pada harmonisasi peta risiko lintas hazard di Eropa, menekankan pentingnya integrasi spasial dan temporal.
• FEMA (AS): HAZUS-MH sebagai perangkat penilaian risiko multi-hazard, namun masih terbatas pada tiga hazard utama.
• World Bank Hotspots: Indeks risiko multi-hazard global, namun kurang detail di level lokal dan interaksi hazard.

Implikasi Praktis dan Relevansi untuk Indonesia

Tantangan di Indonesia

• Keragaman Bencana: Gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor sering terjadi bersamaan atau beruntun.
• Keterbatasan Data dan SDM: Banyak daerah belum punya peta risiko terintegrasi dan tenaga ahli multi-hazard.
• Efek Domino: Gempa dan tsunami Aceh 2004 memicu longsor, epidemi, dan kerusakan infrastruktur vital.

Rekomendasi Strategis

• Penguatan Sistem Data dan GIS: Integrasi data multi-hazard dari BNPB, BMKG, BIG, dan instansi terkait.
• Penyusunan Peta Risiko Terintegrasi: Prioritaskan kawasan rawan bencana sebagai dasar tata ruang dan investasi.
• Kolaborasi Multi-Sektor: Libatkan akademisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data.
• Penerapan Indikator Multi-Risk: Gunakan indikator MYRIAD-EU untuk memantau efektivitas kebijakan dan kesiapsiagaan daerah.

Tren Global: Digitalisasi, Kolaborasi, dan Adaptasi

• Digitalisasi dan Big Data: Pemanfaatan data satelit, IoT, dan machine learning untuk prediksi dan pemetaan risiko semakin masif.
• Pendekatan Komunitas: Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data dan validasi risiko terbukti meningkatkan efektivitas mitigasi.
• Integrasi Kebijakan: Negara-negara maju mulai mensyaratkan multi-risk assessment dalam setiap proyek infrastruktur dan tata ruang.
• Lifelong Learning: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola risiko bencana menjadi kunci adaptasi.

Opini dan Kritik: Menjawab Tantangan Masa Depan

Handbook MYRIAD-EU berhasil menempatkan multi-hazard dan multi-risk sebagai fondasi baru mitigasi bencana. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi di lapangan, terutama di negara berkembang yang masih terkendala data, kapasitas SDM, dan koordinasi lintas sektor. Di Indonesia, adopsi metodologi ini harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, ketersediaan data, dan kesiapan institusi.

Kritik utama terhadap pendekatan multi-hazard adalah potensi “over-kompleksitas” yang bisa menghambat adopsi di level daerah. Untuk itu, diperlukan pelatihan, simplifikasi model untuk daerah dengan sumber daya terbatas, dan pengembangan perangkat lunak open source yang ramah pengguna. Selain itu, penguatan peran masyarakat dan pelibatan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat transformasi menuju manajemen risiko yang lebih adaptif.

Kesimpulan: Multi-Hazard dan Multi-Risk, Pilar Ketangguhan Masa Depan

Paradigma multi-hazard dan multi-risk bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis di era bencana kompleks dan perubahan iklim. Handbook MYRIAD-EU menawarkan fondasi terminologi, indikator, dan kerangka kerja yang dapat diadaptasi lintas negara dan sektor. Indonesia dan negara berkembang lain dapat mengambil pelajaran penting: investasi pada data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Sumber

Gill, J.C., Duncan, M., Ciurean, R., Smale, L., Stuparu, D., Schlumberger, J., de Ruiter, M., Tiggeloven, T., Torresan, S., Gottardo, S., Mysiak, J., Harris, R., Petrescu, E. C., Girard, T., Khazai, B., Claassen, J., Dai, R., Champion, A., Daloz, A. S., … Ward, P. 2022. MYRIAD-EU D1.2 Handbook of Multi-hazard, Multi-Risk Definitions and Concepts. H2020 MYRIAD-EU Project, grant agreement number 101003276, pp 75.

Mengapa Standarisasi Kompetensi Nasional (SKKNI) Menjadi Kunci Daya Saing SDM?

Di tengah persaingan global dan revolusi industri 4.0, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi penentu utama daya saing bangsa. Indonesia, dengan bonus demografi dan ekonomi yang terus tumbuh, menghadapi tantangan besar: bagaimana memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan benar-benar siap kerja? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) hadir sebagai jawaban strategis untuk memastikan link and match antara kebutuhan industri dan output pendidikan, sekaligus mengakselerasi pengembangan SDM unggul.

Artikel ini membedah secara kritis temuan utama, studi kasus, dan angka-angka penting dari laporan World Bank (2020) “Competency Standards as a Tool for Human Capital Development: Assessment of their Development and Introduction into TVET and Certification in Indonesia”. Resensi ini juga mengaitkan implementasi SKKNI dengan tren industri, tantangan di lapangan, dan rekomendasi strategis untuk masa depan pendidikan vokasi serta pelatihan kerja di Indonesia.

Latar Belakang: SKKNI dalam Konteks Transformasi SDM Indonesia

Regulasi dan Kerangka Hukum

• Landasan hukum utama: UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Permenaker No. 2 & 3/2016 tentang SKKNI.
• Tujuan utama: Menstandarkan kompetensi kerja berbasis kebutuhan industri, mengintegrasikan pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja (TVET).

SKKNI dan KKNI: Apa Bedanya?

• SKKNI: Standar kompetensi per bidang/pekerjaan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
• KKNI: Kerangka kualifikasi nasional, mengelompokkan level kompetensi dari operator (level 1–3), teknisi (4–6), hingga ahli (7–9).

Proses Pengembangan SKKNI: Tantangan dan Realitas

Tahapan Kunci Pengembangan SKKNI

1. Inisiasi oleh kementerian/industri
2. Pembentukan Komite Standar Kompetensi
3. Penyusunan dan verifikasi draf SKKNI
4. Konvensi dan penetapan SKKNI
5. Pengemasan ke dalam KKNI
6. Implementasi dalam pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi
7. Review dan pembaruan setiap 5 tahun

Temuan Utama

• Dari 1.726 kelompok usaha (business group), baru 33,6% yang memiliki SKKNI.
• Hanya 38,4% SKKNI yang sudah dikemas dalam paket kualifikasi (KKNI/Occupational).
• Implementasi di pendidikan dan pelatihan: 68% paket kualifikasi digunakan sebagai acuan.
• Implementasi di sertifikasi: 73,7% paket kualifikasi digunakan, namun mayoritas masih berbasis cluster (50,3%).
• Hingga 2019, terdapat 4,4 juta tenaga kerja tersertifikasi, namun 76,5% LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) masih first-party (di lembaga pendidikan/pelatihan), menandakan sertifikasi masih supply-driven.

Studi Kasus: Implementasi SKKNI di Berbagai Sektor

1. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

• Dari 57 kelompok usaha, baru 10 yang memiliki SKKNI.
• Mayoritas SKKNI di bidang pertambangan dan pengolahan industri, namun belum merata di seluruh sub-sektor.
• Implementasi di pendidikan dan pelatihan masih terbatas pada beberapa lembaga (misal, Balai Diklat Cepu).
• Tantangan: Banyak SKKNI sudah lebih dari 5 tahun tidak diperbarui, gap teknologi dan kebutuhan industri makin lebar.

2. Sektor Komunikasi dan Informatika

• Dari 53 kelompok usaha, baru 15 yang memiliki SKKNI.
• Terdapat 35 SKKNI yang sudah ditetapkan, namun hanya 11 yang sudah dikemas dalam KKNI.
• Implementasi pelatihan dan sertifikasi sudah berjalan, tetapi perlu adopsi standar vendor global (misal, Cisco, Microsoft) agar lebih relevan.
• Tantangan: Perkembangan teknologi sangat cepat, SKKNI mudah kadaluarsa jika tidak rutin direvisi.

3. Sektor Pariwisata

• Dari 36 kelompok usaha, 15 sudah memiliki SKKNI.
• Semua SKKNI sudah dikemas dalam paket kualifikasi (13 occupational, 19 cluster).
• Implementasi di pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berjalan baik, didukung regulasi kuat (Permenpar No. 52/2012 & 11/2015).
• Studi kasus: LPK Monarch Bali menggabungkan SKKNI dengan standar ASEAN (ACCSTP), lulusannya diakui nasional dan internasional, banyak direkrut hotel bintang dan kapal pesiar.
• Tantangan: Kurikulum perlu terus disesuaikan dengan standar digital dan hospitality global.

4. Sektor Industri

• Dari 442 kelompok usaha, baru 99 yang memiliki SKKNI.
• Terdapat 101 SKKNI, semua sudah dikemas dalam paket kualifikasi.
• Implementasi di 13 lembaga pendidikan dan pelatihan, sertifikasi oleh 30 LSP.
• Tantangan: Banyak SKKNI belum ditetapkan dalam KKNI, perlu harmonisasi dengan occupational map.

5. Sektor Kesehatan

• Dari 33 kelompok usaha, 24 sudah memiliki SKKNI (72,7% coverage).
• Implementasi di pendidikan vokasi dan pelatihan sudah masif, didukung roadmap pengembangan kompetensi yang jelas.
• Sertifikasi dilakukan oleh 6 LSP, baik berbasis KKNI maupun cluster.
• Tantangan: Perlu review berkala agar tetap relevan dengan perkembangan profesi dan teknologi medis.

Studi Lapangan: Implementasi SKKNI di TVET (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)

Profil TVET Indonesia

• Total lembaga TVET: 40.041 (SMK, politeknik, BLK, LPK, dsb).
• Distribusi: 13.142 SMK, 19.643 LKP, 277 politeknik, 1.054 akademi vokasi, 350 BLK, 4.459 LPKS.
• Lembaga pelatihan perusahaan (LPKP) juga tumbuh, namun sebagian besar pelatihan masih berbasis kebutuhan internal perusahaan.

Temuan Kunci

• 19 dari 21 TVET yang disurvei telah mengadopsi SKKNI dalam kurikulum, namun derajat adopsi bervariasi.
• Politeknik: Sebagian hanya mengadopsi SKKNI di level D3 (KKNI level 5), tidak semua unit kompetensi tercover.
• SMK: Mayoritas sudah mengadopsi SKKNI, namun coverage unit kompetensi bervariasi antar program keahlian.
• BLK dan LPK: Lebih fleksibel, banyak yang mengadopsi SKKNI secara penuh, terutama di bidang ICT dan pariwisata.

Tantangan Implementasi

• Peralatan belajar: Banyak TVET kekurangan alat praktik yang setara dengan industri.
• Pemahaman tenaga pengajar: Banyak guru/dosen belum memahami SKKNI secara mendalam, pelatihan SKKNI untuk tenaga pendidik masih minim.
• Relevansi SKKNI: Sekitar 30% SKKNI sudah lebih dari 5 tahun tidak direvisi, banyak yang tidak relevan dengan kebutuhan industri terkini (terutama digital).
• Akses magang: Keterbatasan tempat magang di industri, terutama di daerah, menghambat link and match.
• Kurikulum ganda: SMK harus memadukan Kurikulum 2013 dan SKKNI, menambah beban guru dan siswa.

Studi Kasus Praktik Baik: Kolaborasi TVET dan Industri

• Politeknik Manufaktur Bandung (POLMAN): Menggabungkan SKKNI mekatronika dengan unit kompetensi lain (otomasi industri, pemrograman komputer), lulusannya sangat diminati industri manufaktur nasional.
• Politeknik Bali: Membentuk Professional Advisory Council (PAC) sebagai forum komunikasi dengan hotel-hotel di Bali, memastikan kurikulum, kualitas dosen, dan program magang sesuai kebutuhan industri.
• LPK Monarch Bali: Menggabungkan SKKNI dan standar ASEAN, lulusannya kompetitif di pasar kerja nasional dan internasional.

Analisis Kritis: Keberhasilan, Tantangan, dan Pembelajaran

Keberhasilan

• Regulasi dan infrastruktur: Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan institusi yang lengkap untuk pengembangan SKKNI, KKNI, dan sertifikasi.
• Pertumbuhan lembaga sertifikasi: Jumlah LSP dan tenaga kerja tersertifikasi terus meningkat.
• Adopsi standar internasional: SKKNI di sektor pariwisata dan ICT sudah mengadopsi standar ASEAN dan vendor global.

Tantangan

• Fragmentasi pengembangan: Banyak SKKNI dikembangkan secara parsial, belum berbasis peta kebutuhan kompetensi nasional yang komprehensif.
• Supply-driven certification: Mayoritas sertifikasi masih didorong oleh lembaga pendidikan, belum sepenuhnya demand-driven oleh industri.
• Keterbatasan revisi SKKNI: Banyak SKKNI sudah usang, tidak mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
• Keterlibatan industri: Partisipasi industri dalam pengembangan, review, dan implementasi SKKNI masih terbatas.
• Kualitas pengajar: Banyak guru/dosen TVET belum memiliki pelatihan SKKNI yang memadai.

Komparasi dengan Negara Lain

• Australia: Industry Skill Councils memimpin pengembangan standar, memastikan link and match dengan kebutuhan industri.
• UK: National Occupational Standards menjadi acuan nasional, proses revisi rutin dan partisipatif.
• Kanada: Sistem desentralisasi, TVET publik memimpin pengembangan standar, namun tetap berbasis kebutuhan regional.

Rekomendasi Strategis untuk Transformasi SKKNI dan TVET Indonesia

1. Percepat Pengembangan dan Review SKKNI

• Mapping kebutuhan kompetensi nasional dan sektor prioritas.
• Review dan update SKKNI minimal setiap 3–5 tahun, terutama di sektor teknologi tinggi dan digital.
• Integrasikan pengembangan SKKNI, kurikulum, dan skema sertifikasi dalam satu paket.

2. Perkuat Peran Komite Standar Kompetensi

• Komite tidak hanya mengembangkan SKKNI, tapi juga mengawal adopsi ke kurikulum dan sertifikasi.
• Libatkan industri secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan hingga evaluasi.

3. Harmonisasi Regulasi dan Sinergi Antar Kementerian

• Sinkronisasi antara pendekatan KBLI (sektor usaha) dan KBJI (klasifikasi jabatan) untuk menghindari tumpang tindih.
• Harmonisasi akreditasi, kurikulum, dan sertifikasi agar sejalan dengan SKKNI dan kebutuhan industri.

4. Penguatan Infrastruktur dan SDM TVET

• Investasi alat praktik dan laboratorium yang setara industri.
• Pelatihan intensif bagi guru/dosen tentang SKKNI dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
• Kolaborasi dengan industri untuk magang, pengembangan kurikulum, dan pengadaan alat.

5. Transformasi Sertifikasi: Dari Supply-Driven ke Demand-Driven

• Dorong lebih banyak LSP independen (second/third-party) yang melibatkan asosiasi industri.
• Sertifikasi harus menjadi syarat utama rekrutmen dan promosi di industri, bukan sekadar formalitas.

6. Digitalisasi dan Inovasi

• Kembangkan platform digital untuk pengembangan, review, dan diseminasi SKKNI.
• Integrasi big data dan AI untuk mapping kebutuhan kompetensi masa depan.

Opini dan Kritik: SKKNI, Momentum Perubahan atau Sekadar Administrasi?

SKKNI adalah fondasi penting untuk membangun SDM Indonesia yang kompeten dan siap bersaing. Namun, tanpa komitmen kuat untuk mempercepat pengembangan, merevisi, dan mengadopsi SKKNI secara masif di pendidikan, pelatihan, dan industri, standar ini berisiko menjadi sekadar dokumen administratif. Transformasi nyata hanya akan terjadi jika ada sinergi lintas sektor, partisipasi aktif industri, dan investasi berkelanjutan pada infrastruktur serta SDM pengajar.

Kritik utama terhadap implementasi saat ini adalah lambatnya proses review dan minimnya keterlibatan industri. Selain itu, sertifikasi yang masih didominasi lembaga pendidikan membuat pengakuan industri terhadap sertifikat kompetensi rendah. Indonesia perlu belajar dari praktik baik Australia dan UK, di mana industri menjadi motor penggerak utama pengembangan standar kompetensi.

Tren Masa Depan: Kompetensi Adaptif untuk Dunia Kerja Dinamis

• Digitalisasi dan otomasi: Kompetensi digital, soft skills, dan adaptasi teknologi akan menjadi kunci.
• Mobilitas tenaga kerja ASEAN: SKKNI yang selaras dengan standar regional membuka peluang kerja lintas negara.
• Lifelong learning: Sistem pendidikan dan pelatihan harus adaptif, mendorong pembelajaran sepanjang hayat.

Kesimpulan: SKKNI sebagai Pilar Transformasi SDM Indonesia

SKKNI telah menempatkan Indonesia pada jalur yang benar untuk membangun SDM kompeten dan adaptif. Namun, tantangan implementasi, harmonisasi, dan relevansi harus segera diatasi. Dengan percepatan pengembangan, kolaborasi industri, dan inovasi digital, SKKNI dapat menjadi katalis utama menuju SDM unggul, berdaya saing global, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Sumber

World Bank. (2020). Competency Standards as a Tool for Human Capital Development: Assessment of their Development and Introduction into TVET and Certification in Indonesia.

Mengapa Standarisasi Kompetensi Pariwisata Penting untuk Indonesia?

Industri pariwisata Indonesia telah menjadi salah satu sektor prioritas nasional, berkontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan devisa negara. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan pariwisata, kualitas sumber daya manusia (SDM) justru belum mampu mengikuti laju perkembangan industri. Standarisasi kompetensi, melalui sistem SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), diharapkan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing SDM pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Artikel ini mengupas secara kritis hasil penelitian Sukma Yudistira (2022) tentang implementasi standarisasi kompetensi SDM pariwisata Indonesia dalam pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan menampilkan studi kasus, data faktual, serta membandingkan dengan tren global dan praktik negara lain, artikel ini bertujuan memberikan insight strategis bagi pelaku industri, pendidik, dan pembuat kebijakan pariwisata.

Latar Belakang: Ketimpangan Kompetensi di Tengah Pertumbuhan Industri

Fakta Industri

• Peningkatan daya saing pariwisata Indonesia belum diikuti oleh peningkatan kualitas SDM secara signifikan.
• Sistem SKKNI telah diterapkan sejak 2012, namun pertumbuhan SDM kompeten masih sangat lambat.
• Salah satu kekhawatiran utama: keterbatasan jumlah trainer, asesor, fasilitas, dan lembaga pendidikan/pelatihan/sertifikasi.

Realitas di Lapangan

• Banyak pekerja pariwisata berasal dari latar belakang pendidikan non-vokasi.
• Industri masih sering merekrut pekerja tanpa sertifikasi atau pelatihan khusus.
• Hanya sekitar 20% tenaga kerja hotel dan akomodasi yang berlatar belakang pendidikan vokasi pada 2014–2018.

Kerangka Sistem SKKNI: Dari Regulasi ke Implementasi

Apa Itu SKKNI?

SKKNI adalah sistem nasional yang mengatur pengembangan, implementasi, harmonisasi, pembinaan, dan pengawasan standar kompetensi kerja di Indonesia. Dalam konteks pariwisata, SKKNI mengacu pada kebutuhan industri dan mengadopsi standar regional (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals/ACCSTP) serta internasional.

Pilar Utama Implementasi SKKNI

1. Pendidikan dan Pelatihan
   • Formal: SMK pariwisata, program studi vokasi di perguruan tinggi, akademi, dan politeknik.
   • Non-formal: Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), pelatihan berbasis kompetensi.
2. Sertifikasi Kompetensi
   • Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi BNSP.
   • Sertifikat kompetensi menjadi bukti kelayakan kerja dan alat ukur standar industri.

Studi Kasus & Data Kunci: Potret Implementasi SKKNI di Indonesia

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pariwisata

• Jumlah program studi vokasi aktif: 189 (mayoritas dikelola swasta, hanya 49 oleh pemerintah).
• Jumlah SMK pariwisata: 2.138 sekolah (2021).
• Pertumbuhan mahasiswa vokasi pariwisata: Naik 23% (2016–2017), 17% (2017–2018), namun turun 3% pada 2019.
• Komposisi tenaga kerja hotel/akomodasi: Hanya 20% berlatar belakang vokasi, sisanya non-vokasi (80–85% lulusan SMA/SD).

2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

• Jumlah LPK pariwisata: 198 (54 dikelola pemerintah, sisanya swasta).
• Peran LPK: Memberikan pelatihan singkat berbasis kompetensi, lebih fleksibel dan murah dibanding pendidikan formal.

3. Sertifikasi Kompetensi

• Jumlah tenaga kerja tersertifikasi (2019): 94.514 orang (naik 100% dibanding 2017–2018).
• Jumlah LSP dan TUK: Mengalami lonjakan >100% pada 2018–2019.
• Persentase tenaga kerja tersertifikasi: Hanya 2,3% dari total pekerja pariwisata (2017–2019).
• Dampak sertifikasi: Indeks kemudahan mencari pekerja terampil naik dari 4,6 (2017) ke 4,9 (2019); indeks daya saing pariwisata naik dari 4,16 ke 4,3.

Analisis Kritis: Keberhasilan, Tantangan, dan Pembelajaran

Keberhasilan Implementasi SKKNI

• Adopsi standar internasional: SKKNI mengadopsi ACCSTP dan diakui melalui ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP).
• Peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi: Lonjakan signifikan sejak 2018, terutama berkat kemudahan akses ke LSP dan TUK.
• Kurikulum vokasi makin relevan: Banyak institusi pendidikan mulai mengintegrasikan SKKNI ke dalam kurikulum.

Tantangan Utama

• Keterbatasan lembaga pendidikan dan pelatihan: Jumlah SMK, program studi vokasi, dan LPK masih jauh dari kebutuhan industri.
• Dominasi pekerja non-vokasi: Industri masih merekrut lulusan non-vokasi, sehingga banyak pekerja tidak lulus uji kompetensi.
• Rendahnya pengakuan industri: Banyak perusahaan belum menjadikan sertifikasi kompetensi sebagai syarat utama rekrutmen.
• Independensi lembaga: Masih banyak LSP yang berada di bawah institusi pendidikan, menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penilaian.

Studi Kasus: Sertifikasi dan Karier di Industri Pariwisata

• Seorang lulusan SMK pariwisata yang telah tersertifikasi lebih mudah diterima di hotel berbintang dan memiliki peluang karier lebih cepat.
• Sebaliknya, pekerja berpengalaman tanpa sertifikasi seringkali kesulitan naik jabatan atau berpindah ke perusahaan internasional.
• Banyak pekerja non-vokasi yang gagal dalam uji kompetensi karena tidak memiliki latar belakang pelatihan yang sesuai.

Perbandingan dengan Negara Lain: Praktik Baik dan Pembelajaran

Australia & Laos

• Australia: Kurikulum pendidikan tinggi pariwisata belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan seringkali kurang siap kerja.
• Laos: Kualitas pelatihan dan pendidikan pariwisata masih perlu peningkatan signifikan agar mampu memenuhi permintaan industri.
• Turki: Pendidikan pariwisata dipandang krusial untuk daya saing nasional, namun tanpa manajemen SDM yang baik, manfaat ekonomi dan sosial tidak optimal.

ASEAN

• ACCSTP & MRA-TP: Standar kompetensi pariwisata telah diakui lintas negara ASEAN, membuka peluang mobilitas tenaga kerja profesional di kawasan.
• Tantangan harmonisasi: Tiap negara masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan kurikulum, pelatihan, dan pengakuan sertifikat.

Implikasi untuk Industri dan Kebijakan

Rekomendasi Strategis

1. Perluas akses pendidikan vokasi dan pelatihan
   • Tambah jumlah SMK, program studi vokasi, dan LPK di daerah-daerah wisata utama.
   • Berikan insentif bagi institusi swasta yang membuka program vokasi pariwisata.
2. Perkuat kolaborasi industri-pendidikan
   • Bentuk forum bersama antara asosiasi industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan pasar kerja.
   • Kembangkan program magang dan apprenticeship berbasis kebutuhan nyata industri.
3. Tingkatkan kualitas dan independensi LSP
   • Pisahkan fungsi pelatihan dan sertifikasi agar penilaian kompetensi lebih objektif dan kredibel.
   • Tingkatkan jumlah asesor profesional, serta perbarui metode uji kompetensi sesuai perkembangan industri.
4. Dorong pengakuan industri terhadap sertifikasi
   • Jadikan sertifikat kompetensi sebagai syarat utama dalam rekrutmen dan promosi jabatan.
   • Berikan insentif (misal, kenaikan gaji atau jenjang karier) bagi pekerja tersertifikasi.
5. Optimalkan harmonisasi standar regional
   • Aktif dalam forum ASEAN untuk penyamaan standar dan pengakuan lintas negara.
   • Siapkan SDM Indonesia untuk bersaing di pasar kerja regional dan global.

Tren Global: Digitalisasi, Mobilitas, dan Kompetensi Masa Depan

• Digitalisasi pelatihan dan sertifikasi: Platform online untuk pelatihan dan uji kompetensi semakin dibutuhkan, terutama pasca-pandemi.
• Mobilitas tenaga kerja: Sertifikasi kompetensi yang diakui lintas negara membuka peluang karier internasional bagi SDM pariwisata Indonesia.
• Kompetensi baru: Industri menuntut skill digital, hospitality management, bahasa asing, serta soft skills (komunikasi, problem solving, leadership).
• Penguatan lifelong learning: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci adaptasi terhadap perubahan industri dan teknologi.

Opini dan Kritik: Standarisasi Kompetensi, Bukan Sekadar Formalitas

Penerapan SKKNI di sektor pariwisata Indonesia membuktikan bahwa standarisasi kompetensi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing SDM. Namun, tantangan terbesar adalah memperluas akses, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan/pelatihan/sertifikasi, dan memastikan pengakuan industri terhadap sertifikat kompetensi.

Kritik utama terhadap implementasi saat ini adalah masih rendahnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi dan dominasi pekerja non-vokasi. Selain itu, independensi lembaga sertifikasi perlu diperkuat agar hasil uji kompetensi benar-benar objektif. Indonesia juga harus belajar dari negara-negara tetangga dalam hal harmonisasi standar dan mobilitas tenaga kerja.

Kesimpulan: Menuju SDM Pariwisata Indonesia yang Kompeten dan Kompetitif

Standarisasi kompetensi melalui SKKNI telah menempatkan Indonesia pada jalur yang benar untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Namun, upaya ini perlu didukung oleh perluasan akses pendidikan vokasi, penguatan pelatihan, peningkatan jumlah dan kualitas LSP, serta pengakuan industri terhadap sertifikasi. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan SDM pariwisata yang tidak hanya kompeten di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Sumber

Sukma Yudistira. (2022). "Competency Standardization for Indonesian Tourism Human Resources: Implementation in Education, Training and Competency Certification". Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Vol. 4, No. 2, 134-146.