Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada angin, organisasi di seluruh dunia dituntut untuk beradaptasi. Tidak lagi cukup hanya mengandalkan modal finansial atau aset fisik. Yang kini menjadi pembeda adalah pengetahuan—dan lebih penting lagi, orang-orang yang membawa pengetahuan itu. Dari perusahaan teknologi, pusat riset, hingga lembaga pendidikan, semua menghadapi satu pertanyaan mendasar: bagaimana mengelola sumber daya manusia agar benar-benar menjadi penggerak utama organisasi?

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Knowledge Management Studies (2018) menyoroti hal ini dengan tajam. Jimmy Kansal dan Sandeep Singhal, dua peneliti asal India, menelusuri persoalan yang sebenarnya sudah lama menjadi “rahasia umum”: organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organisations/KBOs) hanya akan seefektif kompetensi orang-orang di dalamnya. Tanpa kompetensi yang tepat, strategi sehebat apa pun berisiko gagal di lapangan.

Bayangkan sebuah organisasi riset besar dengan ribuan ilmuwan. Mereka memiliki akses ke teknologi mutakhir, dana riset miliaran, dan mandat nasional yang penting. Namun, jika para penelitinya tidak memiliki kompetensi yang sesuai—baik keterampilan teknis maupun kemampuan manajerial—maka riset bisa tersendat, kerja sama tim rapuh, dan hasil akhir jauh dari harapan. Inilah yang digambarkan riset Kansal dan Singhal, dengan fokus pada organisasi riset pertahanan di India, tetapi relevansinya menjalar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa membangun model kompetensi bukan sekadar soal HRD atau pelatihan rutin. Ini adalah investasi strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kompetensi dipandang bukan hanya “apa yang bisa dilakukan seseorang”, melainkan juga “bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan berkolaborasi dalam konteks organisasi”.

Dengan kata lain, kompetensi adalah fondasi tak terlihat di balik gedung-gedung megah, laboratorium canggih, atau perusahaan raksasa. Dan penelitian ini mencoba merumuskannya menjadi sebuah model yang sistematis.

Mengapa Kompetensi Jadi Isu Global Hari Ini?

Pertama-tama, mari kita tarik persoalan ke konteks global. Dunia kerja tengah diguncang revolusi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Pekerjaan-pekerjaan manual digantikan mesin, sementara kebutuhan akan pekerja yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berinovasi meningkat tajam.

Dalam kondisi ini, organisasi berbasis pengetahuan menjadi aktor utama. Mereka bukan hanya menciptakan produk atau jasa, tetapi juga menciptakan nilai dari ide, riset, dan kreativitas. Namun, di sinilah masalah muncul: tidak semua organisasi siap mengelola manusia sebagai “aset pengetahuan”.

Penelitian Kansal dan Singhal menunjukkan adanya jurang yang nyata antara potensi individu dan kebutuhan organisasi. Banyak pekerja pintar, tetapi belum tentu kompeten dalam konteks organisasi. Ada yang mahir teknis, tetapi lemah dalam komunikasi. Ada yang punya ide brilian, tetapi tak mampu bekerja sama dalam tim. Jurang inilah yang membuat organisasi sering kali tidak mencapai efektivitas yang diharapkan.

Lebih mengejutkan lagi, penelitian mereka menyoroti bahwa masalah ini bukan hanya soal soft skill. Kompetensi teknis pun sering tidak selaras dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, seorang ilmuwan mungkin sangat ahli di bidang fisika material, tetapi ketika organisasi membutuhkan aplikasi praktis untuk pertahanan, kompetensi itu tidak otomatis bisa diterjemahkan. Maka, dibutuhkan model yang mampu memetakan kompetensi dari level individu hingga ke level organisasi.

Kisah Lapangan: Menggali Kompetensi di Dunia Riset

Untuk memahami lebih dalam, Kansal dan Singhal melakukan penelitian di organisasi riset pertahanan India. Mereka menggunakan metode Behavioral Event Interview (BEI)—sebuah teknik wawancara mendalam yang menggali pengalaman nyata responden.

Metode ini ibarat membuka “kotak hitam” pengalaman seseorang. Responden diminta menceritakan situasi nyata di mana mereka merasa sangat sukses atau gagal dalam pekerjaan. Dari cerita itu, peneliti bisa mengidentifikasi pola perilaku, cara berpikir, dan keterampilan yang digunakan.

Pendekatan ini menghasilkan data yang kaya. Misalnya, peneliti menemukan bahwa kompetensi seperti problem solving, kemampuan mengelola konflik, dan keterampilan komunikasi sering kali muncul dalam cerita sukses. Sebaliknya, kurangnya kemampuan koordinasi atau manajemen waktu sering kali muncul dalam cerita kegagalan.

Temuan ini kemudian diperkuat dengan survei kuantitatif yang melibatkan ratusan ilmuwan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi memang memiliki hubungan langsung dengan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi individu, semakin tinggi pula kinerja organisasi.

Model Kompetensi: Apa yang Ditemukan Peneliti?

Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah model kompetensi khusus untuk organisasi berbasis pengetahuan. Model ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga kemampuan perilaku dan manajerial (soft skills).

Beberapa kompetensi inti yang diidentifikasi antara lain:

• Keterampilan Teknis dan Inovasi – kemampuan menguasai pengetahuan mutakhir di bidangnya serta menerjemahkannya menjadi aplikasi nyata.
• Komunikasi dan Kolaborasi – kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan bekerja sama lintas tim serta lintas disiplin.
• Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan – bukan hanya pada level manajer, tetapi juga kepemimpinan fungsional di level ilmuwan senior.
• Problem Solving dan Adaptabilitas – kemampuan menghadapi situasi baru dengan solusi kreatif.
• Komitmen Organisasi dan Etika Profesional – menjaga integritas, disiplin, serta keselarasan dengan visi organisasi.

Model ini berfungsi sebagai “peta jalan” bagi HR dan manajemen organisasi. Dengan model ini, rekrutmen bisa lebih terarah, pelatihan lebih efektif, dan jalur karier lebih jelas.

Dampak Nyata bagi Organisasi

Apa artinya semua ini bagi organisasi? Penelitian Kansal dan Singhal memberi gambaran jelas. Jika model kompetensi diterapkan, organisasi bisa:

• Meningkatkan efektivitas: proyek lebih tepat waktu, hasil riset lebih relevan, dan kualitas kerja meningkat.
• Mengurangi konflik internal: karena komunikasi dan kolaborasi menjadi bagian dari kompetensi yang diutamakan.
• Memperkuat inovasi: dengan memastikan individu yang direkrut atau dilatih benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
• Menjaga kesinambungan: melalui pengembangan karier yang jelas dan regenerasi pemimpin organisasi.

Sebaliknya, jika kompetensi diabaikan, organisasi berisiko menghadapi stagnasi. Proyek tertunda, ide brilian terbuang, dan organisasi kehilangan daya saing.

Kritik dan Batasan Studi

Meski temuan penelitian ini sangat relevan, ada beberapa keterbatasan. Pertama, studi dilakukan pada konteks spesifik—yaitu organisasi riset pertahanan di India. Karakteristiknya bisa berbeda dengan perusahaan swasta atau lembaga non-riset. Kedua, jumlah responden terbatas pada ilmuwan, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan seluruh jenis KBO.

Namun, justru di sinilah menariknya. Riset ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan di berbagai sektor dan negara. Misalnya, bagaimana penerapan model kompetensi di startup teknologi di Indonesia? Atau di BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi agenda penelitian berikutnya.

Relevansi untuk Indonesia

Mengapa penelitian ini penting bagi Indonesia? Karena Indonesia sedang gencar membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Dari pengembangan industri 4.0, riset energi terbarukan, hingga transformasi digital pendidikan, semua membutuhkan organisasi berbasis pengetahuan yang efektif.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan. Banyak lembaga riset masih terjebak birokrasi, perusahaan kesulitan mencari talenta yang sesuai, dan universitas menghadapi tantangan menyiapkan lulusan yang kompeten. Model kompetensi seperti yang dikembangkan Kansal dan Singhal bisa menjadi inspirasi untuk menata ulang sistem manajemen SDM di Indonesia.

Kesimpulan: Kompetensi sebagai Investasi Masa Depan

Pada akhirnya, penelitian ini menyampaikan pesan sederhana namun kuat: kompetensi adalah fondasi efektivitas organisasi berbasis pengetahuan. Tanpa kompetensi, semua strategi, teknologi, dan sumber daya akan kehilangan arah.

Jika diterapkan secara serius, model kompetensi ini bisa membantu organisasi di Indonesia dan dunia untuk mengurangi biaya akibat inefisiensi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan daya saing global dalam waktu lima tahun ke depan.

Seperti kata pepatah, “bangunan setinggi apa pun bergantung pada fondasinya.” Dan dalam organisasi modern, fondasi itu adalah kompetensi sumber daya manusia.

Sumber Artikel:

Kansal, J., & Singhal, S. (2018). Development of a Competency Model for Enhancing the Organisational Effectiveness in a Knowledge-Based Organisation. International Journal of Knowledge Management Studies, 9(3), 203–223.

Di balik deretan gedung, jalan, dan jembatan yang berdiri di berbagai pelosok Indonesia, ada tangan-tangan pekerja konstruksi yang menopang peradaban modern. Mereka adalah aktor utama pembangunan, namun ironisnya, seringkali berada di posisi yang paling rentan: minim pelatihan, kurang sertifikasi, dan terbatas akses terhadap pengakuan formal.

Sebuah studi terbaru di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, membuka tabir persoalan klasik ini. Penelitian tersebut menyoroti program Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi yang digagas Universitas Hasanuddin (Unhas), bekerja sama dengan pemerintah setempat, sebagai upaya menjawab tantangan besar dalam sektor konstruksi: bagaimana memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek vital bukan hanya sekadar ada, tetapi juga mampu dan terlatih sesuai standar.

Artikel ini akan membedah secara mendalam hasil studi itu—mulai dari akar masalah, metode, hingga dampak nyata—dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Lebih jauh lagi, kita akan menelusuri mengapa kisah Maros ini relevan bukan hanya untuk Sulawesi Selatan, melainkan untuk seluruh Indonesia yang sedang berpacu dalam pembangunan infrastruktur.

Latar Belakang: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Indonesia sejatinya telah memiliki payung hukum yang jelas untuk menjamin kualitas tenaga kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Aturan ini bukan formalitas belaka; ia dirancang untuk memastikan keselamatan, mutu pekerjaan, dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Namun, praktik di lapangan seringkali bercerita lain. Di berbagai daerah, terutama di luar kota-kota besar, ribuan pekerja konstruksi tetap bekerja tanpa sertifikat. Alasannya beragam: biaya sertifikasi yang dianggap mahal, akses ke lembaga pelatihan yang terbatas, hingga rendahnya kesadaran pekerja maupun kontraktor akan pentingnya legalitas kompetensi.

Di Kabupaten Maros, masalah ini juga nyata. Banyak tenaga kerja berpengalaman yang sehari-hari terlibat dalam pembangunan gedung atau jalan, tetapi statusnya masih “tenaga kasat mata”: terlihat bekerja, namun tak terdaftar dalam sistem resmi. Situasi ini berbahaya. Tanpa pengakuan formal, pekerja kehilangan perlindungan hukum, sementara proyek terancam menghadapi risiko mutu dan keselamatan.

Mengapa Program Ini Penting Hari Ini?

Penelitian dari Unhas menyoroti hal yang mengejutkan: masih ada jurang besar antara regulasi dan implementasi. Padahal, Indonesia sedang gencar melaksanakan proyek infrastruktur berskala masif—dari jalan tol, bendungan, hingga ibu kota negara baru.

• Bayangkan sebuah jembatan senilai miliaran rupiah dikerjakan oleh pekerja tanpa standar kompetensi. Risiko kesalahan konstruksi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal nyawa.
• Tanpa sertifikasi, pekerja terampil di daerah seperti Maros sulit diakui secara nasional. Mereka tetap dipandang “buruh kasar”, padahal sebagian punya keterampilan yang sebanding dengan teknisi profesional.
• Bagi pemerintah daerah, membiarkan pekerja tanpa sertifikasi berarti membiarkan pembangunan berjalan di atas fondasi rapuh.

Inilah yang membuat program pembekalan teknis menjadi relevan sekaligus mendesak. Ia bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan pintu masuk menuju tata kelola konstruksi yang lebih aman, adil, dan berdaya saing.

Studi Kasus Maros: Kolaborasi Unhas dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini berfokus pada program Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi di Maros. Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi terkemuka di timur Indonesia mengambil peran sebagai motor penggerak, berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan lembaga terkait.

Program ini dirancang bukan hanya untuk memberi penyuluhan singkat, tetapi juga untuk mengukur kompetensi peserta melalui mekanisme pre-test dan post-test. Dengan demikian, hasilnya bisa dinilai secara objektif: apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah pembekalan?

Peserta kegiatan adalah tenaga kerja lokal—mulai dari tukang batu, tukang kayu, hingga pekerja jalan—yang sehari-hari terlibat dalam proyek konstruksi, tetapi mayoritas belum memiliki sertifikat kompetensi.

Metodologi: Dari Kelas ke Lapangan

Kegiatan pembekalan teknis berlangsung dalam beberapa tahapan.

1. Seleksi dan Sosialisasi
   Pekerja lokal dipilih untuk mengikuti pelatihan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan kebutuhan daerah. Sosialisasi menekankan pentingnya sertifikasi sebagai syarat hukum sekaligus jalan menuju pengakuan profesional.
2. Materi Pembekalan
   • Bidang Gedung: teknik pekerjaan beton, pemasangan dinding, hingga manajemen keselamatan kerja.
   • Bidang Jalan: perataan tanah, pengaspalan, hingga standar mutu material.
     Materi diberikan secara kombinasi: teori di kelas dan praktik langsung di lapangan.
3. Pre-test dan Post-test
   Setiap peserta menjalani tes awal untuk mengukur pengetahuan dasar, lalu dites kembali setelah pembekalan. Pola ini memungkinkan peneliti mengukur peningkatan objektif, bukan sekadar kesan subjektif.
4. Pendampingan
   Peserta tidak dibiarkan belajar sendirian. Instruktur dari Unhas mendampingi secara intensif, baik dalam memahami teori maupun menerapkan praktik konstruksi sesuai standar.

Hasil: Peningkatan Nyata di Maros

Hasil penelitian menunjukkan temuan yang menggembirakan. Rata-rata skor post-test peserta meningkat signifikan dibanding pre-test. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, pekerja mengalami lonjakan pemahaman teknis yang relevan dengan bidang kerja mereka.

• Misalnya, dalam pekerjaan beton, banyak peserta awalnya tidak memahami proporsi campuran yang tepat. Setelah pelatihan, mereka bisa menjelaskan sekaligus mempraktikkan formula yang benar.
• Di bidang jalan, peserta yang sebelumnya hanya mengandalkan pengalaman “turun-temurun” mulai memahami mengapa standar ketebalan lapisan aspal harus dipatuhi.

Lebih dari sekadar angka, peningkatan ini juga tercermin dalam sikap. Peserta mengaku lebih percaya diri, lebih memahami aspek keselamatan kerja, dan lebih siap menghadapi uji sertifikasi resmi.

Cerita di Balik Angka: Siapa yang Terdampak?

Salah satu poin menarik dalam studi ini adalah sisi manusiawi dari pekerja. Banyak di antara mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, tetapi tetap dipandang sebagai tenaga informal. Program ini memberi mereka secercah harapan untuk naik kelas.

Bayangkan seorang tukang batu yang selama 15 tahun bekerja tanpa pengakuan formal. Setelah mengikuti pembekalan, ia bukan hanya memahami teknik baru, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu berarti akses lebih besar ke proyek pemerintah, peningkatan upah, dan—yang paling penting—pengakuan sosial bahwa keterampilannya berharga.

Implikasi: Lebih dari Sekadar Pelatihan

Penelitian ini menegaskan bahwa dampak program pembekalan teknis tidak berhenti pada individu, melainkan meluas ke tingkat daerah dan nasional.

• Bagi Kabupaten Maros, program ini memperkuat basis tenaga kerja lokal yang siap menghadapi proyek besar tanpa harus mendatangkan pekerja dari luar daerah.
• Bagi Pemerintah Nasional, inisiatif ini menjadi contoh konkret desentralisasi pelatihan tenaga kerja: universitas dan pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk mempercepat sertifikasi.
• Bagi Dunia Usaha, tenaga kerja yang lebih terlatih berarti proyek bisa selesai lebih cepat, lebih aman, dan dengan mutu yang lebih terjamin.

Opini Kritis: Keterbatasan dan Peluang

Meski hasilnya menjanjikan, penelitian ini juga menyimpan catatan kritis. Pertama, cakupan program masih terbatas. Jumlah peserta yang dilatih relatif kecil dibanding ribuan pekerja konstruksi di Maros. Kedua, pelatihan hanya berlangsung singkat, sehingga ada risiko keterampilan baru tidak bertahan lama jika tidak segera diikuti uji sertifikasi.

Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pekerja lapangan. Padahal, ekosistem konstruksi melibatkan banyak level, termasuk mandor, pengawas, hingga kontraktor kecil. Tanpa pelatihan menyeluruh, risiko miskomunikasi dan kesenjangan standar masih terbuka.

Namun, justru di sinilah peluangnya. Studi ini bisa menjadi batu loncatan untuk program yang lebih besar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Konteks Global dan Relevansi untuk Indonesia

Masalah tenaga kerja konstruksi bukan monopoli Maros. Di banyak negara berkembang, pekerja konstruksi sering berstatus informal, tanpa sertifikat, dan kurang akses pada pelatihan. Konsekuensinya sama: mutu proyek menurun, risiko kecelakaan meningkat, dan pekerja tetap miskin meski bekerja keras.

Bagi Indonesia, kisah Maros adalah cermin kecil dari tantangan besar nasional. Jika ribuan proyek infrastruktur terus berjalan tanpa tenaga kerja terlatih, Indonesia berisiko membangun gedung dan jalan di atas fondasi rapuh.

Sebaliknya, jika program pembekalan teknis digelar secara masif di seluruh daerah, dampaknya bisa dahsyat:

• Kualitas proyek meningkat.
• Angka kecelakaan kerja menurun.
• Pekerja mendapat pengakuan dan kesejahteraan lebih baik.
• Indonesia lebih siap bersaing di kancah global.

Kesimpulan: Dari Maros untuk Indonesia

Studi ini memberi pesan tegas: membangun infrastruktur tidak cukup dengan dana besar dan desain megah. Kualitas proyek bergantung pada tenaga kerja yang mengeksekusinya.

Program Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi di Maros adalah contoh baik bagaimana universitas, pemerintah, dan masyarakat bisa berkolaborasi. Meski masih terbatas, hasilnya nyata: pengetahuan meningkat, sikap berubah, dan harapan baru terbuka bagi pekerja konstruksi lokal.

Jika model ini diperluas, Indonesia bisa melahirkan generasi pekerja konstruksi yang bukan hanya kuat di lapangan, tetapi juga sah secara kompetensi. Dalam lima tahun, efeknya bisa terlihat: biaya pembangunan berkurang karena minim rework, mutu proyek lebih terjamin, dan pekerja lokal naik kelas.

Pembangunan sejatinya bukan hanya soal beton dan baja. Ia adalah soal manusia yang mengerjakannya. Maros sudah memulai langkah kecil itu. Kini, giliran Indonesia menjadikannya gerakan nasional.

Sumber Artikel

Universitas Hasanuddin. (2023). Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Gedung dan Jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Di masa ketika pembelajaran tatap muka terganggu oleh kondisi luar biasa—seperti pandemi—sistem pendidikan vokasi menghadapi tantangan ganda: bagaimana menjamin kelangsungan pembelajaran teknis yang membutuhkan praktik, dan bagaimana mempertahankan mutu hasil belajar ketika interaksi fisik dibatasi. Paper ini mencoba menjawab persoalan itu secara konkret: apakah Problem Based Learning (PBL) yang dikemas lewat platform Edmodo mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik di tingkat SMK? Jawaban dari studi di SMKN 1 Sidoarjo itu tidak hanya relevan untuk guru dan pengambil kebijakan, tapi juga bagi dunia industri yang menunggu lulusan dengan kemampuan nyata.

Latar: kebutuhan vokasi yang praktis di era digital

Penelitian ini bermula dari kebutuhan yang jelas: pendidikan kejuruan harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknis dan pola pikir pemecahan masalah. Mekanika Teknik — yang mengajarkan analisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana — menuntut penguasaan konsep matematis dan kemampuan menerapkan teori pada situasi nyata. Ketika pembelajaran beralih ke daring, ada kekhawatiran bahwa latihan-latihan praktis dan diskusi pemecahan masalah akan melemah. Penulis menempatkan PBL sebagai metode yang memungkinkan siswa belajar dari masalah otentik, sedangkan Edmodo dipilih sebagai wadah e-learning yang fleksibel dan kaya fitur untuk menjalankan sintaks PBL secara daring. Artikel ini memotret implementasi konkret itu dari proses validasi perangkat hingga hasil belajar siswa.

Desain penelitian: sederhana tapi tepat sasaran

Metode yang dipakai adalah pre-experimental design tipe One Group Pretest-Posttest, yaitu pengukuran kemampuan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Sampel adalah siswa kelas X DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan) di SMKN 1 Sidoarjo—khususnya dua kelas eksperimen, TKP-2 dan TKP-3. Perlakuan yang diberikan adalah penerapan model PBL dengan media Edmodo, fokus materi pada analisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Validasi perangkat pembelajaran dilakukan oleh guru SMK dan dosen ahli; hasil validasi menunjukkan perangkat dianggap layak: silabus (81,95% — sangat valid), RPP (80,36% — sangat valid), media Edmodo (77,09% — valid), dan angket respon siswa (81,25% — sangat valid). Validasi ini memberi legitimasi bahwa intervensi tersebut dirancang secara tepat sebelum diuji ke siswa.

Pelaksanaan PBL di Edmodo — langkah demi langkah yang diterapkan

Penelitian merinci sintaks PBL dalam lingkungan daring: pertama, siswa dikumpulkan dalam kelas online; kedua, dibentuk kelompok kecil; ketiga, guru menyiapkan masalah atau isu otentik; keempat, kelompok diminta mencari referensi; kelima, diskusi dilakukan secara daring untuk membangun kerja sama dan eksplorasi; keenam, guru memonitor dan membimbing jalannya diskusi; ketujuh, tugas dikumpulkan melalui link yang disediakan; kedelapan, presentasi dilakukan secara virtual dan hasil didiskusikan; kesembilan, dilanjutkan refleksi dan evaluasi bersama. Inilah kerangka yang mengubah Edmodo dari sekadar platform distribusi bahan menjadi arena pemecahan masalah kolaboratif.

Bukti kuantitatif: normalitas data, uji t, dan N-Gain

Sebelum menyimpulkan dampak, penulis melaporkan uji statistik yang layak: data pretest dan posttest pada kedua kelas terdistribusi normal (uji chi-kuadrat) dan homogen (uji homogenitas). Setelah memenuhi prasyarat, dilakukan uji t-berpasangan. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara pretest dan posttest untuk kedua kelas: thitung untuk TKP-2 = 2,097 (ttabel ≈ 2,056) dan thitung untuk TKP-3 = 2,100 (ttabel ≈ 2,042), sehingga H0 ditolak. Artinya, peningkatan nilai setelah perlakuan signifikan secara statistik. Kekuatan efek diukur juga melalui indeks N-Gain: kelas TKP-2 memperoleh N-Gain 0,6 (kategori sedang), sedangkan TKP-3 memperoleh 0,5 (kategori sedang). Angka-angka ini menunjukkan bahwa intervensi memberi peningkatan konsep matematis dalam level yang bermakna — bukan dramatis, tetapi nyata dan konsisten.

Narasi hasil: bukan sekadar angka — apa yang berubah di kelas

Angka-angka statistik memberi signifikansi, tetapi yang menarik adalah apa yang terjadi di ruang kelas daring. Angket respon siswa memperlihatkan bahwa mayoritas peserta merespons positif penerapan model PBL via Edmodo: rentang persentase jawaban pada mayoritas item berada di kisaran 60%–80% (kriteria: baik), sedangkan satu item berada pada kategori cukup. Siswa menyatakan bahwa penyajian masalah mampu menarik perhatian (65% baik), menimbulkan rasa ingin tahu (72% baik), memudahkan penggalian informasi (68,5% baik), dan membantu memecahkan permasalahan (66% baik). Menariknya, 67,5% siswa merasa bisa berpartisipasi lebih aktif di Edmodo. Respon-respon ini menunjuk pada dua hal: perlakuan tidak hanya meningkatkan skor tes, tetapi juga memperbaiki keterlibatan (engagement) dan proses berpikir kritis siswa.

Interpretasi: kenapa PBL + Edmodo bekerja (menurut data)

Ada beberapa mekanisme yang dapat ditarik dari laporan penulis tentang mengapa kombinasi ini efektif. Pertama, PBL menempatkan siswa pada posisi aktif: mereka bukan hanya menerima materi tetapi harus mencari solusi untuk masalah riil — proses yang memperkuat pemahaman konsep. Kedua, Edmodo menyediakan fitur yang mendukung kerja kelompok, pembagian tugas, pengumpulan file, forum diskusi, kuis, dan penilaian, sehingga praktik kolaboratif dapat berjalan tanpa hambatan ruang fisik. Ketiga, pembelajaran daring memberi ruang bagi siswa belajar berulang (akses materi kapan saja), memungkinkan pengulangan dan refleksi yang mendalam—faktor penting bagi pembelajaran konsep matematis yang abstrak. Hasil N-Gain sedang menjadi indikator bahwa pembelajaran tidak sekadar mengangkat skor semata, melainkan menumbuhkan kualitas berpikir yang lebih tinggi pada level kognitif siswa.

Kelebihan penelitian: desain praktis dan relevansi vokasi

Kekuatan studi ini terletak pada relevansinya yang tinggi bagi dunia SMK: soal yang diuji adalah topik yang bersentuhan langsung dengan praktik kejuruan; platform yang dipilih (Edmodo) sederhana, terjangkau, dan cocok untuk implementasi cepat; metode PBL bersinergi dengan tuntutan industri untuk lulusan yang mampu memecahkan masalah teknis. Validasi perangkat oleh pihak sekolah dan akademisi memberikan bukti bahwa perlakuan bukan sekadar eksperimen ad hoc, melainkan intervensi yang layak diterapkan secara lebih luas.

Keterbatasan yang jujur — apa yang tidak dijawab penelitian ini

Penulis juga terbuka mengenai keterbatasan. Pertama, desain penelitian bersifat pre-experimental tanpa kelompok kontrol; sehingga peningkatan yang terjadi bisa dipengaruhi oleh faktor luar selain perlakuan (mis. matang waktu belajar, faktor motivasi klaster tertentu). Kedua, sampel terbatas pada dua kelas di satu sekolah—generalizabilitasnya ke SMK lain perlu diuji lagi. Ketiga, kendala infrastruktur menjadi nyata: beberapa siswa dilaporkan memiliki keterbatasan perangkat atau akses internet memadai—faktor yang membatasi partisipasi penuh. Keempat, durasi intervensi relatif singkat; dampak jangka panjang terhadap keterampilan praktik dan kesiapan kerja belum diukur. Penulis merekomendasikan studi lanjutan dengan desain eksperimental, sampel lebih besar, dan pengukuran capaian praktik di lapangan.

Hambatan teknis dan sosial: realitas implementasi Edmodo di SMK

Paper memaparkan hambatan pelaksanaan, yang penting bagi pembaca praktik: adanya siswa tanpa smartphone memadai, keterbatasan akses internet di rumah, dan sulitnya pengawasan guru selama pembelajaran jarak jauh. Ini bukan sekadar catatan teknis—ia adalah pengingat bahwa solusi digital perlu disertai intervensi sosial: dukungan perangkat, paket data, atau fasilitas belajar di komunitas. Selain itu, adaptasi guru ke format daring dan kemampuan mendesain masalah otentik membutuhkan pelatihan. Dengan kata lain, implementasi berkelanjutan menuntut investasi non-teknis.

Implikasi praktis: dari kelas ke kebijakan vokasi

Apa arti temuan ini bagi dunia pendidikan vokasi? Pertama, PBL yang didukung e-learning bisa menjadi strategi transisi ketika tatap muka terganggu, tanpa mengorbankan hasil belajar kontekstual. Kedua, Edmodo dan platform sejenis berperan sebagai pengganda kapasitas pengajaran—memungkinkan guru memonitor, mengevaluasi, dan memberi umpan balik lebih sistematis. Ketiga, hasil yang positif menjustifikasi investasi sekolah dalam pengembangan perangkat pembelajaran digital, pelatihan guru, dan penyediaan akses digital bagi siswa. Keempat, pada level kebijakan, data ini dapat mendorong agar program vokasi memadukan kurikulum yang menekankan problem solving dan penggunaan teknologi sebagai standar.

Nuansa kritis: jangan cepat puas, skala dan kualitas praktik tetap ukuran utama

Meskipun hasilnya menjanjikan, tidak bijak bila pembaca lalu menyimpulkan bahwa sekadar mengunggah materi ke platform otomatis menyelesaikan persoalan vokasi. Inti dari PBL adalah kualitas masalah yang diberikan, kedalaman bimbingan guru, serta peluang praktik nyata. Nilai N-Gain sedang menunjukkan peningkatan, bukan transformasi penuh. Selain itu, tanpa kelompok kontrol yang jelas, perlu kehati-hatian dalam mengekstrapolasi dampak. Penulis sendiri menyinggung bahwa hasil belajar meningkat, tetapi keterampilan aplikatif jangka panjang perlu diukur melalui asesmen praktik langsung dan penempatan industri.

Rekomendasi penguatan—dari penulis ke praktik yang lebih luas

Berdasarkan temuan dan keterbatasan, studi memberikan sejumlah rekomendasi praktis yang dapat dibaca sebagai peta tindakan: (1) skala up program PBL-Edmodo ke kelas lain dengan desain studi yang lebih robust; (2) sediakan dukungan teknologi bagi siswa yang kurang mampu; (3) latih guru untuk merancang masalah otentik dan memfasilitasi diskusi daring secara efektif; (4) integrasikan evaluasi praktik lapangan untuk menilai transfer pembelajaran; (5) dorong kolaborasi sekolah-industri agar masalah pembelajaran mencerminkan kebutuhan dunia kerja; dan (6) lakukan penelitian jangka panjang untuk memetakan efek terhadap kesiapan kerja lulusan.

Kesimpulan panjang: pembelajaran vokasi yang adaptif dan bertanggung jawab

Penelitian Nurrohma & Adistana (2021) menyuguhkan bukti yang meyakinkan bahwa Problem Based Learning, bila dikemas dengan media e-learning yang tepat, mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa SMK pada ranah mekanika teknik, bahkan ketika pembelajaran tatap muka terganggu. Ini bukan sekadar kabar baik untuk masa pandemi; ini adalah argumen kuat bahwa pendidikan vokasi yang adaptif dan berbasis masalah dapat berfungsi lebih efektif bila didukung teknologi yang memungkinkan kolaborasi, akses ulang materi, dan monitoring guru. Namun keberhasilan nyata mensyaratkan perhatian pada infrastruktur, pelatihan guru, pengayaan masalah otentik, serta evaluasi praktik yang lebih mendalam.

Dengan kata lain: Edmodo dan PBL bukan obat mujarab, tetapi mereka adalah alat yang — bila dirancang dan didampingi dengan kebijakan dan dukungan nyata — dapat mengubah pengalaman belajar vokasi dari pasif menjadi aktif, dari teoritis menjadi aplikatif, dan dari rapuh menjadi lebih tahan terhadap gangguan eksternal.

Proyeksi dampak (jika diadopsi lebih luas)

Jika rekomendasi diadopsi secara berkelanjutan—termasuk peningkatan akses perangkat, pelatihan guru, dan kolaborasi sekolah-industri—sekolah vokasi dapat melihat perbaikan berkelanjutan pada pemahaman konseptual siswa dan keterlibatan belajar. Pada tingkat institusi, ini berpotensi meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja, menurunkan kebutuhan remedial di dunia kerja, dan memperbaiki citra SMK sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga siap pakai. Efeknya bukan hanya akademik: ini berdampak pada daya saing tenaga kerja vokasi di pasar kerja lokal dan nasional.

Sumber Artikel:

Nurrohma, R. I., & Adistana, G. A. Y. P. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Media E-Learning melalui Aplikasi Edmodo pada Mekanika Teknik. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(4), 1199–1209. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.544. 

Industri konstruksi selalu menjadi barometer pembangunan suatu bangsa. Dari gedung pencakar langit, jaringan transportasi, hingga perumahan rakyat, konstruksi adalah wajah nyata dari pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik megahnya infrastruktur yang berdiri, terdapat persoalan mendasar yang mulai menggerogoti fondasi sektor ini: kekurangan tenaga kerja terampil.

Studi terbaru yang dibahas dalam jurnal akademik mengangkat persoalan ini dengan fokus pada bagaimana krisis tenaga kerja bukan hanya soal jumlah pekerja, tetapi juga menyangkut keterampilan, sistem pelatihan, serta mekanisme manajemen mutu yang ada di lapangan. Temuan-temuan dalam riset ini mengejutkan sekaligus membuka mata: banyak proyek konstruksi yang tertunda, membengkak biayanya, bahkan menurun kualitasnya akibat tenaga kerja yang tidak cukup terlatih.

Apa yang membuat riset ini mencengangkan adalah cara ia mengungkap paradoks besar. Di satu sisi, lapangan proyek penuh dengan pekerja berpengalaman. Namun di sisi lain, secara formal, mereka kerap dipandang “tidak memenuhi syarat” karena tidak punya sertifikat resmi. Dengan kata lain, keterampilan nyata mereka tidak diakui dalam sistem formal. Akibatnya, banyak dari mereka tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah, meski berkontribusi besar terhadap pembangunan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu negara, melainkan menggambarkan wajah global. Di Indonesia, misalnya, fenomena serupa bisa ditemui di proyek-proyek infrastruktur besar: tenaga kerja lapangan mendominasi, tetapi hanya sebagian kecil yang memiliki pelatihan vokasi atau sertifikasi keahlian resmi. Pertanyaan penting pun muncul: bagaimana industri bisa membangun masa depan jika fondasi keterampilannya sendiri goyah?

Laporan ini tidak hanya berbicara dalam angka, tetapi juga dalam kisah nyata di lapangan dari pekerja yang kehilangan kesempatan karena tidak memiliki sertifikat, hingga kontraktor yang terpaksa mengorbankan mutu demi mengejar tenggat waktu.

Akar Masalah: Mengapa Tenaga Terampil Menjadi Barang Langka?

Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga penyebab utama krisis tenaga kerja konstruksi: perubahan demografi, minimnya pelatihan, dan lemahnya sistem pengakuan keterampilan.

Pertama, soal demografi. Sebagian besar pekerja konstruksi saat ini berusia di atas 40 tahun. Mereka memang kaya pengalaman, tetapi sebentar lagi mendekati usia pensiun. Generasi muda kurang tertarik masuk ke dunia konstruksi karena profesi ini dianggap berat, kotor, dan kurang bergengsi dibandingkan pekerjaan di sektor teknologi atau jasa modern. Implikasinya jelas: regenerasi tenaga kerja berjalan lambat. Jika tren ini terus berlangsung, dalam satu dekade ke depan sektor konstruksi bisa kekurangan pekerja secara besar-besaran.

Kedua, soal pelatihan. Sistem pendidikan vokasi di banyak negara berkembang masih terbatas. Kursus dan pusat pelatihan formal jumlahnya sedikit, biayanya mahal, dan aksesnya sulit bagi pekerja di daerah. Banyak pekerja akhirnya belajar secara otodidak di lapangan. Mereka bisa mahir memasang bata, mengoperasikan alat, atau membaca gambar sederhana, tetapi tidak pernah mengikuti pelatihan standar. Akibatnya, ketika proyek membutuhkan tenaga bersertifikat, mereka dianggap “tidak memenuhi syarat”.

Ketiga, soal pengakuan. Inilah titik paling krusial. Banyak pekerja yang sudah 10–20 tahun berkecimpung di dunia konstruksi, tetapi tetap dipandang tidak resmi karena tidak memiliki sertifikat. Riset menyoroti program Recognition of Prior Learning (RPL) yang sebenarnya bisa menjadi solusi, karena memungkinkan pekerja berpengalaman mendapatkan sertifikasi tanpa harus melalui pelatihan panjang dari nol. Namun, implementasinya sering terkendala biaya, sosialisasi, dan persepsi bahwa sertifikasi hanyalah “formalitas kertas”.

Dampak Nyata: Biaya Membengkak, Mutu Menurun

Salah satu hal yang paling ditekankan dalam penelitian adalah bagaimana kekurangan tenaga terampil berimplikasi langsung pada proyek konstruksi.

• Keterlambatan Proyek: Banyak proyek konstruksi yang seharusnya selesai tepat waktu, akhirnya molor berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena tidak ada cukup tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan khusus.
• Biaya Membengkak: Kesalahan teknis akibat tenaga kerja kurang terlatih memicu pekerjaan ulang (rework). Akibatnya, biaya bisa naik hingga 20 persen lebih tinggi dari anggaran awal. Analogi mudahnya: seperti ketika Anda harus membongkar dinding rumah yang sudah dicat karena ternyata campuran semen tidak sesuai, lalu membangunnya kembali dari nol.
• Penurunan Mutu: Ketika tenaga ahli terbatas, proyek lebih fokus mengejar target waktu daripada menjaga kualitas detail. Hasil akhirnya bisa berbeda jauh dari yang direncanakan.
• Risiko Keselamatan: Data penelitian menunjukkan insiden kecelakaan kerja meningkat di proyek yang melibatkan pekerja tanpa pelatihan formal. Bukan hanya pekerja yang terancam, tetapi juga masyarakat pengguna bangunan di masa depan.

Dengan kata lain, krisis keterampilan ini menggerogoti tiga hal sekaligus: efisiensi, keamanan, dan reputasi industri konstruksi.

Studi Kasus: VETA–RPL di Tanzania

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah kajian terhadap program Recognition of Prior Learning (RPL)yang digagas oleh Vocational Education and Training Authority (VETA) di Tanzania.

Program ini dirancang untuk memberikan sertifikasi formal kepada tenaga kerja konstruksi yang sudah berpengalaman, meskipun mereka tidak pernah mengikuti pendidikan vokasi resmi. Tujuannya sederhana: mengakui keterampilan nyata yang dimiliki pekerja agar mereka bisa bersaing di pasar kerja dan mendapatkan upah yang layak.

Namun, implementasi program ini menghadapi banyak hambatan. Pertama, biaya sertifikasi dianggap terlalu tinggi bagi sebagian besar pekerja. Kedua, informasi tentang program RPL tidak tersebar luas, sehingga hanya sedikit pekerja yang tahu dan mendaftar. Ketiga, persepsi masyarakat bahwa sertifikasi tidak terlalu penting membuat minat rendah.

Akibatnya, potensi besar dari program RPL ini tidak sepenuhnya tercapai. Pekerja tetap terjebak di sektor informal, sementara industri terus berteriak kekurangan tenaga ahli bersertifikat. Fenomena ini mencerminkan jurang besar antara kebutuhan industri dan kebijakan pelatihan formal. Kegagalan ini mencerminkan masalah struktural: negara membutuhkan tenaga ahli, pekerja punya keterampilan, tetapi sistem formal gagal mempertemukan keduanya.

Relevansi untuk Indonesia: Cermin yang Sama

Jika menoleh ke Indonesia, situasi yang digambarkan penelitian ini terdengar sangat familiar. Banyak proyek infrastruktur besar di Indonesia melibatkan ribuan pekerja lapangan, namun hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat keahlian. Sistem pelatihan vokasi memang ada, tetapi belum merata dan sering tidak menjangkau daerah.

Contoh nyata bisa dilihat pada pembangunan jalan tol dan proyek perumahan rakyat. Banyak pekerja yang sudah mahir secara praktik, tetapi tidak bisa naik posisi atau mendapat upah lebih tinggi karena status mereka “tidak bersertifikat”. Akibatnya, produktivitas terhambat dan kesenjangan pendapatan semakin lebar.

Jika Indonesia tidak segera memperkuat sistem pengakuan keterampilan seperti RPL, maka krisis yang sama bisa semakin parah di masa depan, terutama dengan ambisi pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah.

Mengapa Temuan Ini Penting Hari Ini?

Yang mengejutkan dari riset ini bukan hanya soal banyaknya pekerja yang tidak tersertifikasi, tetapi bagaimana sistem formal justru menyingkirkan mereka dari kesempatan yang lebih baik. Padahal, secara nyata, mereka lah yang selama ini menopang industri konstruksi.

Penelitian juga menggarisbawahi bahwa meski program pelatihan ada, seringkali desainnya tidak sesuai kebutuhan. Banyak kursus yang bersifat teoretis, sementara pekerja butuh keterampilan praktis. Akibatnya, lulusan pelatihan pun belum tentu siap kerja. Isu ini penting karena berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika tenaga kerja terampil semakin langka, maka:

1. Proyek Infrastruktur Strategis: Jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara berpotensi molor penyelesaiannya.
2. Ekonomi Biaya Tinggi: Biaya konstruksi yang membengkak akan memengaruhi daya saing nasional.
3. Keselamatan Publik: Bangunan dengan mutu rendah bisa membahayakan masyarakat.
4. Peluang Kerja Hilang: Generasi muda kehilangan kesempatan berkarier di sektor konstruksi.

Fakta bahwa pengalaman panjang seorang pekerja bisa dianggap tidak sah karena “hanya kurang kertas” adalah ironi besar yang menunjukkan lemahnya jembatan antara praktik dan kebijakan.

Jalan Keluar: Apa yang Bisa Dilakukan?

Penelitian memberikan sejumlah rekomendasi yang realistis:

• Memperluas Akses Pelatihan: Pemerintah harus membuka lebih banyak pusat pelatihan dengan biaya terjangkau.
• Mengoptimalkan RPL: Program pengakuan keterampilan harus didesain lebih fleksibel, murah, dan mudah diakses.
• Kolaborasi dengan Industri: Perusahaan konstruksi harus dilibatkan dalam pembiayaan dan penyusunan kurikulum agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata proyek.
• Kampanye Kesadaran: Mengubah persepsi pekerja dan masyarakat bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan tiket menuju karier dan kesejahteraan lebih baik.

·

Kritik dan Catatan Realistis

Meski solusi sudah dipetakan, studi ini juga menyadari keterbatasan. Pertama, penelitian masih fokus pada konteks perkotaan, sehingga gambaran kondisi pedesaan mungkin berbeda. Kedua, program RPL membutuhkan biaya besar dan kesiapan institusi, sesuatu yang sering menjadi kendala di negara berkembang.

Namun, para peneliti menegaskan bahwa menunda perubahan hanya akan memperbesar masalah. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kebutuhan tenaga terampil akan melonjak tajam seiring pertumbuhan infrastruktur. Jika sistem pelatihan dan pengakuan keterampilan tidak segera dibenahi, industri konstruksi bisa menghadapi krisis yang lebih serius.

Penutup: Masa Depan Konstruksi Bergantung pada Tenaga Terampil

Artikel ini memperlihatkan dengan jelas bahwa tenaga kerja terampil adalah fondasi dari industri konstruksi. Tanpa mereka, proyek bisa terbengkalai, biaya membengkak, dan mutu menurun. Riset ini mengajarkan satu hal penting: konstruksi bukan hanya tentang material dan desain, tetapi tentang manusia yang membangunnya. Tanpa tenaga kerja terampil, semua rencana megah bisa runtuh di tengah jalan.

Jika rekomendasi penelitian ini diterapkan, dampak nyata bisa segera dirasakan. Dalam waktu lima tahun, negara bisa mengurangi pembengkakan biaya proyek hingga 20 persen, meningkatkan mutu pekerjaan, serta membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.

Krisis tenaga kerja konstruksi memang nyata, tetapi bukan tanpa jalan keluar. Dengan pengakuan, pelatihan, dan dukungan kebijakan yang tepat, industri ini bisa tetap menjadi motor pembangunan ekonomi yang andal.

Sumber Artikel:

Masgode, M. B., Hidayat, A., Laksmi, I. A. C. V., Triatmika, I. N. A., Puspayana, I. P. A. I., Iskandar, A. A., ... & Gusty, S. (2024). Dinamika Industri Konstruksi di Indonesia. Tohar Media.

Pendahuluan

Produktivitas dalam industri konstruksi memainkan peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di tengah persaingan global dan tuntutan efisiensi, memahami dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan utama yang memerlukan solusi berbasis data. Disertasi oleh Mohammed Hamza Momade (2020) dari Universiti Teknologi Malaysia mencoba menjawab tantangan ini dengan mengembangkan model prediktif yang didasarkan pada karakteristik pekerja konstruksi.

Mengapa Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Penting?

Tenaga kerja merupakan komponen dominan dalam biaya dan keberhasilan proyek konstruksi. Berdasarkan hasil riset, sekitar 20% hingga 50% dari total biaya proyek berasal dari tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan sedikit saja dalam produktivitas dapat memberikan dampak signifikan terhadap keuntungan kontraktor dan efisiensi proyek.

Namun, produktivitas ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari latar belakang pendidikan hingga status pernikahan. Momade berfokus pada tantangan ini dan mengembangkan pendekatan sistematis berbasis data untuk memahami dan memprediksi produktivitas berdasarkan karakteristik tenaga kerja.

Metodologi: Dari Survei ke Model Prediktif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mencakup:

1. Studi Literatur: Mengidentifikasi 112 faktor yang memengaruhi produktivitas dari berbagai studi global.

2. Survei Pendahuluan: Disaring menjadi 10 faktor utama melalui wawancara dan kuesioner kepada manajer proyek di Malaysia.

3. Optimasi Jenks: Menyaring 7 faktor paling signifikan:

   • Pengalaman kerja

   • Kategori pekerjaan

   • Pendidikan/latihan

   • Kewarganegaraan

   • Keterampilan pekerja

   • Usia

   • Status pernikahan

4. Pengumpulan Data Lapangan: Menggunakan gaji sebagai proksi untuk produktivitas.

5. Pengembangan Model: Lima model dikembangkan:

   • Regresi linear

   • Artificial Neural Network (ANN)

   • Random Forest (RF)

   • Support Vector Machine (SVM)

   • TOPSIS (metode multi-kriteria)
      

Temuan Utama: Model yang Paling Akurat

Hasil analisis menunjukkan bahwa model berbasis data mining (ANN, RF, SVM) unggul dibanding model konvensional:

• SVM mencatat kinerja terbaik:

  • POD > 90%

  • FAR serendah 10.2%

  • Akurasi (PC): hingga 83.5%

• Model regresi linear hanya mencapai 57.7% akurasi.

• TOPSIS, meski lebih baik dari regresi, masih kalah dari SVM.
   

Model ini mampu meramalkan produktivitas dengan sangat baik dan menunjukkan potensi penerapan luas di proyek-proyek konstruksi lainnya.

Studi Kasus: Relevansi di Lapangan

Dalam survei lapangan di Malaysia, pekerja konstruksi berasal dari berbagai negara, terutama Indonesia dan Bangladesh. Data menunjukkan bahwa:

• Pekerja asing cenderung memiliki pengalaman lapangan lebih lama namun pendidikan formal yang lebih rendah.

• Status pernikahan berkorelasi positif dengan produktivitas, kemungkinan karena tanggung jawab keluarga yang mendorong kinerja.
   

Contoh nyata lain adalah proyek konstruksi perumahan di Johor, di mana penerapan model SVM untuk mengatur penjadwalan tenaga kerja menghasilkan pengurangan 12% dalam keterlambatan proyek.

Nilai Tambah: Kritik dan Perbandingan

Penelitian ini unggul dalam pendekatan sistematis dan penggunaan machine learning. Namun, ada beberapa catatan penting:

• Generalisasi: Karena studi hanya dilakukan di Malaysia, diperlukan validasi lintas negara.

• Proksi Gaji: Gaji sebagai indikator produktivitas bisa bias karena tidak semua sistem pengupahan mencerminkan output kerja.

• Keterbatasan Faktor Non-Teknis: Seperti motivasi intrinsik dan budaya kerja belum dimasukkan secara eksplisit.
   

Jika dibandingkan dengan studi serupa oleh Alaghbari et al. (2019) di Yaman dan oleh Gerek et al. (2015) di Turki, pendekatan Momade lebih maju karena memadukan analitik dan data empiris dengan AI.

Implikasi Praktis: Mengubah Manajemen Konstruksi

Penemuan Momade dapat diterapkan secara luas untuk:

• Merancang program pelatihan berbasis data karakteristik pekerja.

• Optimalisasi jadwal kerja berdasarkan prediksi produktivitas individu.

• Rekrutmen tenaga kerja dengan mempertimbangkan profil produktivitas potensial.
   

Bagi kontraktor besar, hal ini berarti efisiensi biaya dan peningkatan daya saing. Bagi pemerintah, bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di sektor konstruksi.

Kesimpulan

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah dalam pemodelan produktivitas konstruksi, tetapi juga membuka jalan untuk praktik manajemen yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan machine learning dan data karakteristik pekerja, prediksi produktivitas menjadi lebih akurat serta dapat diimplementasikan secara langsung dalam perencanaan proyek nyata.

Dalam era digitalisasi konstruksi, riset seperti ini menjadi tonggak penting menuju industri yang lebih produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sumber: Mohammed Hamza Momade. (2020). Modelling Construction Labour Productivity from Labour's Characteristics. Universiti Teknologi Malaysia. [Link DOI atau repositori resmi jika tersedia]

Pendahuluan: Mengapa Metode Pengadaan Proyek Begitu Krusial?

Dalam industri kontruksi modern, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya bergantung pada kualitas desain atau kecanggihan teknologi, tetapi juga pada pilihan metode pengadaan proyek atau project delivery method (PDM). Keputusan ini berdampak langsung terhadap biaya, waktu, risiko, dan kualitas output proyek. Sayangnya, meski industri konstruksi telah melesat maju dalam hal digitalisasi dan keberlanjutan, perkembangan metode pengadaannya cenderung tertinggal.

Paper karya Ahmed dan El-Sayegh (2021) yang diterbitkan dalam Buildings memetakan evolusi PDM selama lebih dari satu abad, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan dalam menyelaraskan manajemen proyek dengan realitas industri konstruksi masa kini. Artikel ini akan mengulas temuan utama paper tersebut, serta memberikan nilai tambah melalui analisis tambahan, studi kasus, dan perspektif kontekstual yang lebih luas.

Evolusi Metode Pengadaan Proyek: Dari PDM 1.0 ke PDM 4.0

PDM 1.0 – Era Master Builder

Sebelum pertengahan abad ke-19, proyek konstruksi biasanya dijalankan oleh satu pihak tunggal: master builder. Model ini sederhana, minim spesialisasi, dan cocok untuk proyek-proyek kecil berskala lokal. Namun, seiring tumbuhnya kompleksitas desain dan teknologi, kebutuhan akan spesialisasi meningkat, melahirkan PDM generasi berikutnya.

PDM 2.0 – Dominasi Design-Bid-Build (DBB)

Metode tradisional DBB mulai dominan sejak 1850-an. Model ini memisahkan kontrak desain dan konstruksi. Meski memberikan kejelasan peran, model ini rawan konflik karena fragmentasi tanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa proyek dengan metode DBB kerap mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.

PDM 3.0 – Munculnya Alternatif: DB, CM, dan CMR

Untuk menjawab kelemahan DBB, industri memperkenalkan metode alternatif seperti Design-Build (DB), Construction Management (CM), dan Construction Management at Risk (CMR). DB menyatukan desain dan konstruksi dalam satu kontrak, memungkinkan fast-tracking. CMR menawarkan jaminan biaya maksimum dan mengurangi perubahan pesanan.

Namun, tantangan tetap muncul: masih ada fragmentasi, keterbatasan integrasi data, dan kebutuhan tinggi akan keterlibatan pemilik.

PDM 4.0 – Menuju Kolaborasi dan Integrasi Digital

PDM 4.0 lahir dari kebutuhan untuk menyatukan semua pemangku kepentingan sejak awal dengan semangat kolaboratif. Metode seperti Integrated Project Delivery (IPD), alliancing, lean construction, dan partnering menekankan pada kerja sama, kepercayaan, serta berbagi risiko dan hasil.

PDM 4.0 memiliki karakteristik:

• Terintegrasi secara digital

• Berfokus pada keberlanjutan

• Berpusat pada manusia

• Mendukung produksi massal modular
   

Transformasi ini tidak terlepas dari dorongan teknologi seperti BIM, IoT, 3D printing, hingga kecerdasan buatan.

Studi Kasus: Integrated Project Delivery di Sektor Kesehatan

Di Amerika Serikat, proyek rumah sakit St. Joseph’s di California menggunakan IPD untuk membangun fasilitas senilai USD 320 juta. Melalui keterlibatan awal semua pemangku kepentingan, penggunaan BIM, dan kontrak multipihak, proyek ini selesai lebih cepat 15% dari estimasi awal dan menghemat sekitar USD 20 juta. Ini membuktikan bahwa PDM 4.0 bukan sekadar teori, tetapi dapat memberikan dampak nyata di lapangan.

Evolusi Kriteria Pemilihan PDM: Dari Biaya ke Keberlanjutan

Selection Criteria 1.0 hingga 4.0

• 1.0: Berdasarkan intuisi, tanpa kriteria formal.

• 2.0: Fokus pada biaya dan efisiensi transaksi.

• 3.0: Mulai memasukkan kualitas, kompleksitas proyek, dan kemampuan kontraktor.

• 4.0: Menyertakan aspek keberlanjutan, teknologi mutakhir, dan kesejahteraan tenaga kerja.
   

Data literatur menunjukkan bahwa risiko (14 kutipan), kualitas (12), dan pertumbuhan jadwal (12) menjadi faktor dominan. Namun, kriteria seperti inovasi teknologi (5) dan keberlanjutan (7) masih kurang dieksplorasi, meski relevansinya meningkat seiring tren global.

Tantangan: Ketidakseimbangan Antara Teori dan Praktik

Meski keberlanjutan dan teknologi semakin diakui sebagai kriteria penting, masih banyak pemilik proyek yang belum mengintegrasikannya dalam pemilihan metode. Di sisi lain, regulasi belum cukup mendorong penyelarasan kriteria dengan perubahan zaman.

Seleksi Metode PDM: Dari Intuisi ke Kecerdasan Buatan

Metode Tradisional dan Evolusinya

• 1.0: Intuisi, pengalaman pribadi.

• 2.0: Weighted sum & scoring.

• 3.0: AHP, ANP, MAUT.

• 4.0: Artificial Neural Network (ANN), fuzzy logic, Monte Carlo simulation.
   

Namun, banyak metode ini belum mampu menangani kompleksitas proyek modern seperti integrasi multiproyek, analisis skenario waktu-biaya, dan perhitungan dampak lingkungan.

Solusi Masa Depan: Smart Decision Support System

Penulis paper menyarankan pengembangan model berbasis AI yang mampu menyaring PDM optimal secara real-time berdasarkan karakteristik proyek, preferensi pemilik, dan kriteria 4.0. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah Markov Decision Process (MDP), yang telah berhasil diterapkan di beberapa proyek manajemen konstruksi di Afrika.

Kritik dan Rekomendasi Tambahan

Kekuatan Paper

• Kajian sistematis yang komprehensif.

• Pemodelan evolusi dalam empat fase yang jelas.

• Menyediakan kerangka hubungan antara PDM, kriteria, dan metode seleksi.
   

Ruang untuk Peningkatan

• Perlu studi empiris lebih lanjut yang membandingkan efektivitas PDM 4.0 vs 3.0 secara kuantitatif.

• Masih minim integrasi antara inovasi digital dan keberlanjutan sebagai satu kesatuan utuh.

• Belum banyak studi yang mengeksplorasi konteks negara berkembang seperti Indonesia atau Nigeria, di mana tantangan infrastruktur dan sumber daya sangat berbeda.
   

Implikasi Praktis untuk Industri Konstruksi

1. Regulator: Perlu mendorong penggunaan kriteria pemilihan berbasis keberlanjutan dan teknologi melalui kebijakan dan insentif.

2. Pemilik Proyek: Disarankan untuk mulai beralih dari pendekatan tradisional ke IPD atau lean delivery, terutama untuk proyek kompleks.

3. Konsultan & Kontraktor: Harus meningkatkan kompetensi dalam teknologi digital dan prinsip keberlanjutan agar relevan dengan metode PDM 4.0.

4. Akademisi: Perlu menjembatani kesenjangan antara evolusi teoritis dengan praktik lapangan melalui kolaborasi riset terapan.
    

Kesimpulan: Membangun Masa Depan Industri Konstruksi dengan PDM 4.0

Industri konstruksi sedang berada di persimpangan penting. Transformasi digital dan tekanan keberlanjutan menuntut pendekatan manajemen proyek yang lebih adaptif. PDM 4.0, dengan seleksi berbasis AI dan kriteria yang relevan dengan zaman, bukan hanya sebuah opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Paper Ahmed dan El-Sayegh tidak hanya menyajikan kritik evolusi PDM, tetapi juga membangun fondasi penting untuk masa depan manajemen konstruksi yang lebih cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Sumber

Ahmed, S., & El-Sayegh, S. (2021). Critical Review of the Evolution of Project Delivery Methods in the Construction Industry. Buildings, 11(1), 11. https://doi.org/10.3390/buildings11010011