Sektor ketenagakerjaan Indonesia mulai pulih berkat bantuan berbagai program pemerintah pasca dampak pandemi COVID-19.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerapkan beberapa upaya untuk melindungi sektor ketenagakerjaan antara lain mengurangi angka pengangguran dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya membantu mengurangi angka pengangguran di tanah air.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran menunjukkan penurunan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.
Pada Agustus 2023, tercatat 139,85 juta orang atau 94,68% dari 147,71 juta tenaga kerja Indonesia terserap.
Dari 139,85 juta orang, 96,39 juta orang bekerja penuh waktu, 34,12 juta orang bekerja paruh waktu, dan 9,34 juta orang setengah menganggur atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu.
Jumlah pengangguran pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang, turun 0,56 juta orang (6,77%), dibandingkan Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang.
Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32% pada Agustus 2023, turun 0,54 poin persentase dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 5,86%.
Berdasarkan jenis pekerjaannya, sebagian besar penduduk bekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 59,11%, sedangkan 40,89% lainnya bekerja di sektor formal.
Indonesia patut bersyukur karena sektor ketenagakerjaan masih mampu pulih pascapandemi dan di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Untuk menjaga kinerja positif sektor ketenagakerjaan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa tantangan ke depan, salah satunya adalah penduduk pekerja di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.
Jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan tamatan SMP kebawah mencapai 86,33 juta jiwa atau merupakan 54,58% dari penduduk bekerja di Indonesia.
Sedangkan pekerja lulusan SMA mencapai 28,32 juta orang per Agustus 2023 dengan kontribusi sebesar 20,25%. Sebanyak 17,33 juta pekerja atau 12,39% merupakan lulusan sekolah kejuruan.
Sementara itu, terdapat 3,41 juta pekerja atau 2,44% yang memiliki gelar associate. Jumlah pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi tercatat sebanyak 14,43 juta orang atau 10,32% dari total penduduk bekerja secara nasional.
Tingkat pendidikan yang lebih rendah dapat mempengaruhi daya saing di pasar kerja lokal dan global. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa rendahnya tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi produktivitas.
Meskipun demikian, program pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas.
Pemerintah menawarkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, terutama meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan didorong untuk memastikan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari proses pelatihan hingga penyerapan tenaga kerja, termasuk menjamin produktivitas tenaga kerja.
Kedua, pemerintah menyoroti pentingnya pengusaha menjamin hak-hak pekerja serta mendukung upaya mencapai prioritas pembangunan.
Ketiga, pelaku usaha diimbau mendorong pengembangan kompetensi dan karir pegawai serta optimalisasi teknologi.
Hal ini termasuk mengedepankan prinsip inklusivitas, termasuk memberikan ruang kerja dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta memprioritaskan perekrutan pekerja lokal.
Keempat, pemerintah daerah didesak untuk membuat rencana dan anggaran sektor ketenagakerjaan dan memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan ketenagakerjaan.
Rencana tersebut mencakup upaya peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, antara lain melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Disadur dari: hr.asia