Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah tuntas ditata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk terus mempercantik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu pekerjaan  yang telah rampung dilakukan hingga akhir tahun 2021. Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Syafriel Tansier mengungkapkan, RTP Pantai Bebas Parapat ini memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba.

"Pekerjaannya dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 10.150 meter persegi oleh BPPW Sumut Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR," kata Syafriel dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat ini dimulai sejak bulan Oktober 2020 hingga bulan November 2021 dengan biaya sebesar Rp 84,6 miliar oleh penyedia jasa PT Wijaya Karya Bangun Gedung. Sementara konsultan supervisinya adalah PT Yodya Karya (Persero) dan PT Saranabudi Prakarsaripta dengan skema kerja sama operasi (KSO). Lingkup pekerjaan yang dilakukan berupa penataan kawasan pantai bebas, penataan ruang terbuka publik Parapat, pembangunan gerbang KSPN arah Medan, dan pembangunan gerbang KSPN arah Silangit.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat tersebut menghadirkan wahana bermain dan olahraga seperti, skateboard, jogging area, selfie dengan paduan hamparan semenanjung Pantai Parapat. Adapun Pantai Bebas Parapat berada di Kota Wisata Parapat, letaknya di seberang Danau Toba di Kabupaten Simalungun atau berjarak 186 kilometer dari Kota Medan. Sementara itu, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 3 jam 25 menit melalui Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

 

Sumber: kompas.com

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar – gencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus kandas dan masuk dalam deretan proyek gagal, hal ini ditandai habisnya masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Hadi Mulyadi tahun lalu.

Celah transisi pejabat gubernur kaltim di manfaatkan oknum pejabat Dinas Perhubungan Kaltim dengan bekerja asal – asalan dan dijadikan lahan basah untuk mengeruk uang rakyat.

Salah satunya adalah Proyek Pembangunan Terminal Bontang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kaltim, Sumber Dana APBD Kaltim Tahun 2023, Nilai Pagu Anggaran Rp. 16.124.703.500,00 Milliar, Lokasi pekerjaan/Proyek di Kota Bontang, dimenangkan oleh PT. HIQMAH ALDINA PRIMA alamat JL. AM. SANGAJI GG. BELIBIS NO. 05 RT. 10 KEL. BANDARA KEC. SAMARINDA UTARA – Samarinda (Kota) – Kalimantan Timur, dengan nilai negosiasi tercoreksi sebesar Rp Rp. 14.288.866.000,00 Milliar.

Proyek yang seharusnya selesai akhir tahun 2023, PT. HIQMAH ALDINA PRIMA tidak mampu menyelesaikannya, sudah diberikan addendum 50 hari, namun tetap juga tidak dapat menyelesaikannnya, informasi terakhir bahwa dana tersebut sudah terserap semuannya.

Direktur PT. HIQMAH ALDINA PRIMA beserta oknum pejabat Dinas Perhubungan Kaltim patut diduga kuat melakukan kong kalikong untuk meloloskan anggaran proyek tersebut dibayar seluruhnya, dengan mengubah laporan proyek sudah selesai, padahal faktanya belum selesai sama sekali bahkan bisa di sebut proyek gagal.

Jelas UU Jasa Konstruksi 1999, kegagalan Proyek, Sebagai keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa. UU Jasa Konstruksi 2017, kegagalan Proyek, Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Sanksi pelanggaran pidana Pasal 43 (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

(2)Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan

Pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Sanksi Administratif Pasal 98 Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.

Sumber: inspiratornews.com

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, memiliki peningkatan jumlah pekerja aktif tiap tahunnya. Lonjakan jumlah pekerja ini berlangsung selama empat tahun sejak 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di 2023 terdapat 139,85 juta orang yang aktif bekerja dari total 147,71 juta angkatan kerja. 

Namun ironisnya, peningkatan jumlah pekerja juga diiringi dengan tingginya angka kecelakaan kerja. Pada penghujung 2023, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat ada sekitar 370,747 orang yang mengalami kecelakaan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak-hak pekerja terhadap K3 belum sepenuhnya terpenuhi. 

Jika dipahami secara fundamental, K3 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko dan bahaya yang timbul selama bekerja. Hal tersebut mencakup berbagai langkah preventif, seperti penggunaan peralatan pelindung diri, pelatihan keselamatan, dan pengawasan saat bekerja.

Di sisi lain, International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa tingkat kecelakaan kerja di negara berkembang empat kali lebih tinggi dibanding negara maju. Apabila ditarik benang merah, tingkat kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu negara dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan negara tersebut. Di mana semakin tinggi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi, maka semakin rendah kesejahteraan negara tersebut.

Hal ini tentu tidak terlepas dari kerugian yang harus ditanggung selepas terjadinya kecelakaan kerja. Bahkan menurut ILO, kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja menyentuh 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Dalam teori yang seringkali digunakan untuk menghitung kerugian suatu kecelakaan kerja, yakni teori gunung es (iceberg theory) mengungkapkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja jauh lebih besar dari yang terlihat.

Di Indonesia sendiri, peraturan K3 telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam pasal tersebut, sanksi pidana terberat hanya sebatas denda maksimal 100.000 dengan kurungan tiga bulan sehingga sanksi tersebut dianggap tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila kasus pelanggaran K3 berat yang menyebabkan hilangnya sebuah nyawa. 

Contoh lain, pada kasus ledakan pabrik peleburan nikel oleh PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel di bulan Desember tahun lalu. Ledakan yang mengakibatkan 21 orang kehilangan nyawa ini belum diputuskan sanksinya hingga sekarang. Jika berkaca pada kasus tersebut, maka penindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih jauh dari kata tegas dan adil.

Padahal pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas K3 melalui Undang-undang Pasal 86 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi, dalam implementasinya, pemerintah masih belum berhasil mewujudkan hak tersebut akibat dari lemahnya sanksi yang diberlakukan. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengadaptasi sistem manajemen K3 dari negara maju, khususnya Jepang. 

Sebagai contoh nyata, kebijakan K3 di Jepang berhasil terimplementasi dengan baik. Kepedulian terhadap kecelakaan kerja menjadi penggerak utama pemerintah Jepang dalam menindak tegas pelanggaran K3. Dengan memberlakukan sanksi yang berat, pemerintah Jepang berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mendorong pengusaha untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.

K3 di tempat kerja merupakan kepentingan pengusaha, pemerintah, maupun pekerja. Pengusaha bertanggung jawab untuk menjalankan K3 secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha juga harus menjamin keselamatan pekerja, seperti dengan memberikan alat pelindung diri,asuransi kesehatan, pelatihan K3 pada pekerja, hingga melakukan proses audit secara rutin.

Di sisi lain, pekerja memiliki kewajiban untuk menaati peraturan K3 yang berlaku. Pekerja perlu memahami resiko pekerjaannya dan mengikuti petunjuk keselamatan yang diberikan perusahaan. Penting bagi pekerja untuk memahami dan menerapkan K3 yang berlaku di tempat kerjanya.

Pemerintah yang memiliki peran penting dalam penerapan K3 seharusnya tidak hanya memberi solusi berupa langkah preventif saja. Namun, diperlukan upaya represif dengan hukum yang memadai sehingga diperlukan pembaruan sanksi terkait pelanggaran K3 untuk menimbulkan efek jera. 

Terlepas dari perbedaan kondisi yang ada di setiap negara, perbedaan pekerjaan yang harus ditanggung serta medan yang dihadapi para pekerja, keselamatan dan kesehatan pekerja adalah hak asasi manusia mendasar yang harus dipenuhi. Sejatinya, tidak pernah ada pekerjaan yang sebanding dengan nyawa manusia.

Sumber: its.ac.id

Kegagalan konstruksi dapat berdampak negatif pada bangunan dan proyek Anda. Mencegah kegagalan ini sangat penting, dan untuk melakukannya, Anda perlu mengenali kesalahan umum yang sering terjadi dalam konstruksi dan mengetahui solusi-solusi yang efektif.

Artikel ini akan membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan kegagalan konstruksi, mulai dari standar keberhasilan konstruksi, kesalahan umum yang sering terjadi, dampak dari kegagalan konstruksi, strategi untuk mengatasi kegagalan, penggunaan teknologi dan inovasi, tantangan dalam konstruksi.

Jangan khawatir, kami telah mengumpulkan informasi terkini dan terpercaya agar Anda memiliki pemahaman yang komprehensif tentang masalah ini. Setelah membaca artikel ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara menghindari kegagalan konstruksi dan menjaga kualitas proyek konstruksi Anda.

Standar Keberhasilan Konstruksi Bangunan

Sebelum kita membahas kesalahan umum dalam konstruksi, penting untuk memahami standar keberhasilan dalam proyek konstruksi. Dalam konteks konstruksi bangunan, standar keberhasilan mengacu pada kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi agar proyek konstruksi dianggap berhasil.

1. Definisi Keberhasilan dalam Proyek Konstruksi

Keberhasilan konstruksi adalah penilaian tentang sejauh mana proyek konstruksi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti kepuasan klien, pemenuhan persyaratan teknis dan spesifikasi, serta keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

2. Indikator Keberhasilan dalam Proyek Konstruksi

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam proyek konstruksi. Beberapa indikator umum termasuk sejauh mana proyek selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, memenuhi standar kualitas yang ditentukan, serta meminimalkan adanya kesalahan dan cacat pada bangunan.

Selain itu, indikator keberhasilan konstruksi juga dapat meliputi keamanan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan kepuasan pelanggan. Penggunaan indikator keberhasilan yang tepat akan membantu melacak kemajuan proyek dan memastikan pencapaian target yang diinginkan seiring dengan perkembangan proyek tersebut.

Kesalahan Umum dalam Konstruksi

Dalam industri konstruksi, seringkali terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proyek konstruksi. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting untuk mengidentifikasi dan memahami kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Dalam bagian ini, kita akan membahas tiga kesalahan umum yang sering terjadi dalam konstruksi, yaitu:

1. Perencanaan yang Buruk

Salah satu kesalahan umum dalam konstruksi adalah perencanaan yang buruk atau tidak memadai. Perencanaan yang buruk dapat mengakibatkan proyek konstruksi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal, serta mengakibatkan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan yang detail, teliti, dan memperhitungkan semua aspek penting dalam sebuah proyek konstruksi. Perencanaan yang baik juga mencakup pemilihan metode dan teknologi yang tepat.

2. Pemilihan Material yang Tidak Tepat

Pemilihan material yang tidak tepat juga merupakan salah satu kesalahan umum dalam konstruksi. Pemilihan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek dapat mengakibatkan ketidakstabilan struktur, kurangnya daya tahan terhadap cuaca atau lingkungan, dan berkurangnya umur pakai bangunan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang teliti dan konsultasi dengan ahli untuk memilih material yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi.

3. Kesalahan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan juga sering terjadi dalam konstruksi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor, pekerja, dan insinyur. Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan desain atau standar yang ditetapkan, serta mengurangi kualitas dan keamanan bangunan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengawasan yang ketat dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum ini dan menggunakan praktik terbaik dalam perencanaan, pemilihan material, dan pelaksanaan pekerjaan, diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan dalam proyek konstruksi dan memastikan keberhasilan proyek yang dijalankan.

Dampak Kegagalan Konstruksi

Kegagalan konstruksi dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara finansial maupun dari segi keamanan. Dalam bagian ini, kami akan membahas beberapa dampak penting yang dapat terjadi akibat kegagalan konstruksi.

1. Kerugian Finansial

Satu dampak yang seringkali muncul akibat kegagalan konstruksi adalah kerugian finansial yang besar. Proyek konstruksi yang gagal dapat mengakibatkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperbaiki kesalahan dan merencanakan ulang proyek. Hal ini akan memberikan beban yang berat bagi pihak pengembang atau pemilik proyek, dan juga dapat merugikan para pihak yang terlibat, seperti kontraktor dan pemasok material. Kerugian finansial yang tak terduga juga dapat mengganggu arus kas perusahaan dan menghambat pertumbuhan bisnis.

2. Kerusakan Bangunan dan Infrastruktur

Kegagalan konstruksi juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur yang dibangun. Bangunan yang tidak tahan terhadap beban yang diperkirakan atau material yang dipilih dengan tidak tepat dapat mengalami keruntuhan atau retak-retak yang serius. Selain itu, proyek infrastruktur yang tidak dilaksanakan dengan sempurna dapat mengalami kerusakan yang mengganggu fungsi dan keandalannya. Kerusakan ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakan atau berada di sekitar bangunan atau infrastruktur tersebut.

3. Risiko Keselamatan

Kegagalan konstruksi juga membawa risiko keselamatan yang serius. Bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan atau tidak mampu menahan beban yang diperkirakan dapat mengancam nyawa penghuninya. Selain itu, proyek infrastruktur yang tidak dirancang atau dilaksanakan dengan benar juga dapat menjadi tempat berkumpulnya risiko keselamatan, seperti kebocoran gas, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Risiko keselamatan yang timbul akibat kegagalan konstruksi harus segera diatasi demi melindungi masyarakat yang menggunakan dan berinteraksi dengan bangunan atau infrastruktur tersebut.

Strategi Mengatasi Kegagalan Konstruksi

Untuk mengatasi kegagalan konstruksi, ada tiga strategi utama yang dapat Anda terapkan. Strategi ini akan membantu meningkatkan kualitas proyek konstruksi Anda secara keseluruhan.

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Salah satu faktor penting dalam menghindari kegagalan konstruksi adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan. Penting untuk memastikan bahwa perencanaan konstruksi Anda sudah matang dan menyeluruh sebelum memulai proyek. Ini melibatkan identifikasi lengkap dari semua kebutuhan proyek, pemetaan proses konstruksi yang jelas, dan pemastian bahwa semua standar dan regulasi terpenuhi.

2. Pemilihan Material yang Tepat dan Berkualitas

Pemilihan material yang tepat dan berkualitas juga merupakan strategi penting dalam mencegah kegagalan konstruksi. Pastikan Anda menggunakan material konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pemilihan material yang baik akan mengurangi risiko kerusakan dan meningkatkan kekuatan dan daya tahan konstruksi.

3. Pengawasan dan Kontrol Kualitas yang Ketat

Pengawasan dan kontrol kualitas yang ketat adalah strategi penting lainnya dalam mengatasi kegagalan konstruksi. Pastikan Anda memiliki tim pengawas yang kompeten dan berpengalaman yang dapat memantau setiap tahap proyek dengan teliti. Melalui pengawasan yang ketat, Anda dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar dan mempengaruhi kualitas akhir konstruksi.

Teknologi dan Inovasi untuk Mencegah Kegagalan Konstruksi

Teknologi dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kegagalan konstruksi. Dalam industri konstruksi yang terus berkembang, penggunaan teknologi konstruksi dan inovasi konstruksi dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek konstruksi. Dalam bagian ini, kita akan membahas tiga aspek utama dari teknologi dan inovasi dalam konstruksi yang dapat membantu mencegah kegagalan konstruksi.

1. Penggunaan Software Manajemen Proyek

Salah satu inovasi terbesar dalam industri konstruksi adalah penggunaan software manajemen proyek konstruksi. Software ini memungkinkan para profesional konstruksi untuk dengan mudah mengelola proyek mereka, melacak jadwal, anggaran, dan sumber daya yang terlibat dalam proyek. Dengan menggunakan software manajemen proyek, tim proyek dapat melakukan perencanaan yang lebih baik, mengoptimalkan operasi, dan mengurangi risiko kegagalan konstruksi. Dengan penggunaan software manajemen proyek yang tepat, Anda dapat mengatur tugas, mengoordinasikan tim, dan memantau kemajuan proyek secara real-time. Ini akan membantu menghindari kesalahan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi.

2. Iimpelementasi Teknologi BIM (Bulding Information Modeling)

Teknologi BIM, atau Building Information Modeling, telah menjadi transformasi bagi industri konstruksi. BIM adalah pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan. Dalam BIM, seluruh informasi tentang bangunan, termasuk geometri, material, dan komponen, dikumpulkan dalam satu model digital yang terkoordinasi. Dengan menggunakan teknologi BIM, Anda dapat merencanakan proyek dengan lebih akurat, mengidentifikasi potensi konflik di awal, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Implementasi BIM dapat menghasilkan bangunan yang lebih efisien, berdaya tahan lama, dan aman. Dengan menggunakan teknologi BIM, risiko kesalahan dan kegagalan konstruksi dapat dikurangi secara signifikan.

3. Inovasi Material dan Teknik Konstruksi

Penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam industri konstruksi telah memunculkan inovasi material dan teknik konstruksi yang dapat membantu mencegah kegagalan konstruksi. Inovasi material menyediakan alternatif yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama dalam pembangunan bangunan. Contohnya, penggunaan beton bertulang yang diperkuat dengan serat, penambahan bahan pengikat yang lebih efektif, atau penggunaan bahan isolasi termal yang lebih baik. Di sisi lain, inovasi dalam teknik konstruksi mencakup penggunaan metode konstruksi prefabrication, teknik pengelasan yang canggih, atau penggunaan konstruksi modular. Dengan menggunakan inovasi material dan teknik konstruksi yang baru, Anda dapat meningkatkan kualitas bangunan, mengurangi risiko, dan meminimalkan kemungkinan kegagalan konstruksi.

Penggunaan teknologi yang canggih dan inovasi kontinu dalam industri konstruksi merupakan langkah yang positif menuju mencegah kegagalan konstruksi. Dengan mengadopsi software manajemen proyek, implementasi teknologi BIM, dan menerapkan inovasi material dan teknik konstruksi, Anda dapat memastikan bahwa proyek konstruksi Anda berjalan dengan lancar, aman, dan efisien.

Tantangan dalam Konstruksi

Konstruksi adalah industri yang penuh dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para profesional di bidang ini. Tantangan-tantangan ini mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan proyek konstruksi, pengawasan kualitas, dan pemenuhan standarisasi yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya perbedaan dalam regulasi lokal juga dapat menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi untuk menjamin kesuksesan proyek konstruksi.

1. Pengelolaan Proyek dan Koordinasi

Pengelolaan proyek konstruksi dan koordinasi yang efektif merupakan tantangan utama dalam industri ini. Para profesional harus mampu mengatur dan mengendalikan berbagai aspek proyek, termasuk penjadwalan, pengawasan tim, dan ketersediaan sumber daya. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor juga penting untuk mencapai kesuksesan proyek konstruksi.

2. Kualitas dan Standarisasi

Pemeriksaan kualitas konstruksi dan pemenuhan standarisasi adalah tantangan lain yang dihadapi dalam proyek konstruksi. Penting bagi para profesional untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggunaan bahan konstruksi yang berkualitas tinggi, penerapan prosedur yang benar, dan pengawasan yang ketat terhadap semua tahap proyek. Dengan menjaga kualitas konstruksi yang tinggi, akan dihasilkan bangunan yang aman, kuat, dan tahan lama.

3. Penyesuaian dengan Regulasi Lokal

Tantangan lain dalam konstruksi adalah penyesuaian dengan regulasi lokal yang berlaku di suatu daerah atau negara. Regulasi lokal yang berbeda-beda dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi secara signifikan. Oleh karena itu, para profesional harus memahami dan mematuhi semua peraturan dan persyaratan yang berlaku, termasuk perizinan, izin lingkungan, dan persyaratan keamanan. Dengan memenuhi regulasi lokal, proyek konstruksi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber: equiperp.com

TOL Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) longsor tepatnya di KM 64-600 Tol Parungkuda, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu malam, (3/4). Direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menuding adanya kegagalan konstruksi pada pembangunan tol tersebut sehingga menyebabkan longsornya jalan

Ruas Tol Bocimi Seksi 2 yang terdampak longsor baru diresmikan delapan bulan lalu oleh Presiden Jokowi atau tepatnya pada 4 Agustus 2023. Deddy mempertanyakan perihal uji laik fungsi atau ULF jalan tol tersebut. ULF merupakan rangkaian terakhir yang dilaksanakan sebelum jalan tol dioperasikan.

"Ini masalah kegagalan konstruksi. Perlu ditanyakan lagi perihal ULF jalan tol itu," ujar kepada Media Indonesia.

engamat transportasi itu menegaskan seharusnya badan usaha jalan tol (BUJT) yang membangun dan mengelola Tol Bocimi memperhitungkan segala kemungkinan risiko terjadi, termasuk rawan longsor. 

Deddy menerangkan area rawan longsor umumnya berada di tepi sungai, sehingga bila terjadi curah hujan tinggi jalan tol bisa tergerus ke arah sungai. 

"Mengapa ULF jalan tol tidak mencermati lokasi longsor yg berada di tebing sungai. 

Area rawan longsor umumnya berada di tepi sungai. Sebaiknya, tim kerja ULF jalan tol Bocimi dievaluasi," ucapnya. 

Dengan adanya longsor di jalan Tol Bocimi, pengendara yang mau mudik dari dan ke Sukabumi diminta tidak melewati ruas tol tersebut. Pemerintah dan BUJT diminta untuk memastikan merombak konstruksi tol tersebut. 

"Tol Bocimi jangan digunakan dulu sebelum ada evaluasi total terkait konstruksi jalan tol. Otomatis nanti pemudik bisa pakaj pakai jalan non tol ke Sukabumi," pungkasnya. 

Dalam keterangan terpisah, PT Trans Jabar Tol selaku pemilik konsesi jalan tol Bocimi tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan melakukan pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. 

Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu mengatakankendaraan dari arah Ciawi menuju Parungkuda dialihkan keluar di Cigombong. Adapun akses dari arah Parungkuda menuju Ciawi ditutup sementara guna menghindari potensi tanah longsor tambahan. 

"Diduga longsor terjadi karena gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi," urainya

Saat ini Manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road tengaj melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan penanganan dan melihat kondisi keseluruhan ruas Tol Bocimi. (Z-10)

Sumber: mediaindonesia.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai konstruksi dua Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di tahun 2022. Dua SPAM tersebut yakni SPAM Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat melalui Saluran Tarum Barat, dan SPAM Regional Karian-Serpong, memanfaatkan air baku dari Bendungan Karian di Provinsi Banten.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong, dikatakan Menteri Basuki merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.

“Ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, dan Bandar Lampung. Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” ujarnya dalam siaran pers.

Penandatanganan perjanjian KPBU pembangunan dua SPAM tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2021 lalu. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi sebesar Rp1,7 triliun dalam masa kerjasama 30 tahun. Konstruksinya dimulai pada Januari 2022 dan ditargetkan rampung Juni 2024.

Sumber: ekonomi.bisnis.com