Pentingnya Kolaborasi Ekologis di Era Urbanisasi dan Krisis Lingkungan

Delta Sungai Yangtze (YRD) adalah salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di Tiongkok, menyumbang hampir seperempat PDB nasional dan sepertiga volume ekspor-impor negara tersebut. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi telah memunculkan tantangan serius: polusi air, degradasi ekosistem, dan ketimpangan pengelolaan lingkungan antarwilayah. Dalam konteks inilah, paper karya Zhen Yu dan Qingjian Zhao (2022) menjadi sangat relevan, membedah secara mendalam bagaimana mekanisme kompensasi ekologis lintas wilayah dan lintas DAS (daerah aliran sungai) dapat dikembangkan secara kolaboratif untuk menjawab tantangan lingkungan dan tata kelola modern di YRD1.

Artikel ini tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas yang ingin memahami praktik terbaik, tantangan, dan peluang dalam membangun tata kelola lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Mengapa Kompensasi Ekologis Lintas Wilayah Krusial?

Tantangan Utama

• Konflik kepentingan hulu-hilir: Wilayah hulu sering menanggung beban perlindungan lingkungan, sementara wilayah hilir menikmati manfaat ekonomi dan ekosistem tanpa menanggung biaya setara.
• Fragmentasi administratif: Batas wilayah administratif seringkali menghambat koordinasi lintas daerah, menyebabkan kebijakan lingkungan berjalan sendiri-sendiri.
• Kebutuhan tata kelola kolaboratif: Masalah lingkungan seperti polusi air, kehilangan keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas ekosistem tidak mengenal batas administratif.

Tren Global

• Pendekatan kolaboratif telah diadopsi di banyak negara maju, seperti pengelolaan Tennessee River Basin di AS, Murray–Darling Basin di Australia, dan Thames River Basin di Inggris, yang menekankan pentingnya partisipasi multi-pihak dan tata kelola lintas sektor1.

Metodologi: Analisis Jaringan Sosial dan Kerangka IAD

Penulis menggunakan dua pendekatan utama:

1. Social Network Analysis (SNA): Untuk memetakan dan menganalisis jaringan kerjasama lintas wilayah berdasarkan 74 perjanjian kompensasi ekologis yang telah ditandatangani di YRD.
2. Institutional Analysis and Development (IAD) Framework: Untuk mengurai dan mengevaluasi aturan-aturan kelembagaan dalam perjanjian, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola yang ada1.

Temuan Utama: Peta Jaringan dan Dinamika Tata Kelola

1. Jaringan Kolaborasi: Siapa Pemain Kunci?

• Tiga wilayah sentral: Jiashan (Jiaxing, Zhejiang), Wujiang (Suzhou, Jiangsu), dan Qingpu (Shanghai) membentuk “segitiga emas” kolaborasi, menjadi pusat utama dalam jaringan tata kelola ekologis lintas wilayah1.
• Peran Shanghai: Qingpu District di Shanghai berperan sebagai “intermediary” yang menghubungkan dan mengoordinasikan kerjasama antarwilayah, memfasilitasi aliran informasi, sumber daya, dan teknologi1.
• Statistik jaringan: Dari 74 perjanjian, 303 unit kelembagaan diidentifikasi, dengan 198 di antaranya berupa “selection rules” (aturan pilihan tindakan), menandakan fokus pada bagaimana berkolaborasi dan memberi insentif/hukuman1.

2. Studi Kasus: Kolaborasi di Sekitar Danau Dianshan dan Sungai Taipu

• Fokus utama: Kolaborasi lintas provinsi paling intens terjadi di sekitar Danau Dianshan dan Sungai Taipu, dengan berbagai perjanjian yang menekankan sistem “joint river chief”, berbagi data monitoring, dan mekanisme respons darurat1.
• Contoh nyata: Perjanjian “List of docking matters for the integration of Qing Kun Wu Shan” (2018–2020) mencakup 11 aksi lingkungan, mulai dari sistem pengawasan bersama hingga mekanisme penanggulangan gulma air1.
• Angka kunci: Qingpu District memiliki degree centrality tertinggi (29), betweenness centrality (84), dan closeness centrality (0,32), menandakan peran sentral dalam jaringan1.

3. Analisis Aturan Kelembagaan: Apa yang Kurang?

• Dominasi selection rules: 65% aturan dalam perjanjian adalah selection rules, fokus pada “apa yang harus dilakukan” dan “bagaimana memberi insentif/hukuman”1.
• Kekurangan: Hanya 1% boundary rules (aturan masuk/keluar), 5% scope rules (cakupan hasil), dan 5% information rules (diseminasi informasi). Artinya, masih minim aturan tentang partisipasi publik, transparansi, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif1.
• Dampak: Kolaborasi cenderung elitis dan top-down, dengan partisipasi masyarakat dan LSM yang sangat terbatas.

Tantangan dan Masalah yang Ditemukan

1. Keterbatasan Skala dan Partisipasi

• Jaringan kolaborasi masih terbatas: Hanya beberapa wilayah yang benar-benar aktif, sementara banyak kota lain menjadi “node” pasif atau terisolasi.
• Dominasi pemerintah: Kolaborasi didominasi oleh pemerintah daerah, dengan minimnya pelibatan sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.

2. Standar dan Insentif yang Belum Jelas

• Kurangnya standar aksi: Banyak perjanjian tidak memuat indikator kinerja atau standar aksi yang jelas, sehingga sulit mengukur efektivitas dan akuntabilitas1.
• Insentif dan sanksi: Fokus pada reward/punishment, namun tanpa mekanisme implementasi yang detail dan transparan.

3. Hambatan Struktural

• Fragmentasi administratif: Batas wilayah dan perbedaan prioritas antar daerah menghambat perluasan jaringan kolaborasi.
• Kurangnya mekanisme agregasi dan informasi: Minimnya aturan tentang pengambilan keputusan kolektif dan diseminasi informasi menghambat partisipasi dan inovasi.

Perbandingan dengan Praktik Global: Apa yang Bisa Dipelajari?

Studi Banding

• Tennessee River Basin (AS): Dikelola oleh badan khusus yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan sistem insentif dan akuntabilitas yang jelas.
• Murray–Darling Basin (Australia): Mengadopsi pendekatan multi-level governance, dengan dewan pengelola, komite komunitas, dan mekanisme negosiasi terbuka.
• Thames River Basin (Inggris): Memiliki kerangka hukum yang kuat, dengan pengaturan tanggung jawab dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan.
• Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: Menonjolkan kerjasama horizontal dan vertikal, serta penguatan institusi lintas wilayah1.

Pelajaran untuk YRD

• Perluasan partisipasi: Melibatkan lebih banyak aktor non-pemerintah, seperti LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta, untuk memperkuat legitimasi dan inovasi.
• Penguatan standar dan transparansi: Menetapkan indikator kinerja, mekanisme monitoring, dan sistem insentif yang jelas dan transparan.
• Pengembangan mekanisme agregasi: Mendorong pengambilan keputusan kolektif dan diseminasi informasi untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

1. Diversifikasi Aktor dan Tata Kelola Multi-Level

• Libatkan multi-stakeholder: Pemerintah harus membuka ruang bagi partisipasi LSM, komunitas, dan sektor swasta dalam perumusan dan implementasi kebijakan kompensasi ekologis.
• Delegasi kewenangan: Berikan otonomi lebih besar pada pemerintah lokal dan komunitas untuk mengelola program kompensasi sesuai konteks lokal.

2. Standarisasi dan Monitoring

• Kembangkan indikator kinerja: Setiap perjanjian harus memuat indikator yang terukur, target waktu, dan mekanisme evaluasi berkala.
• Transparansi data: Wajibkan pelaporan dan publikasi data monitoring secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.

3. Inovasi Insentif dan Sanksi

• Insentif berbasis hasil: Berikan insentif finansial atau non-finansial bagi wilayah yang berhasil mencapai target lingkungan.
• Sanksi progresif: Terapkan sanksi yang proporsional dan transparan bagi pelanggaran, dengan mekanisme banding yang adil.

4. Penguatan Mekanisme Agregasi dan Informasi

• Forum konsultasi publik: Bentuk forum konsultasi lintas wilayah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
• Sistem informasi bersama: Kembangkan platform digital untuk berbagi data, best practice, dan inovasi lintas daerah.

Analisis Kritis dan Opini

Nilai Tambah Paper

• Originalitas: Paper ini menonjol dengan menggabungkan analisis jaringan sosial dan kerangka IAD, memberikan gambaran makro dan mikro tata kelola kompensasi ekologis di YRD1.
• Relevansi industri: Temuan dan rekomendasi sangat relevan untuk sektor industri, energi, dan pertanian yang sangat bergantung pada kejelasan tata kelola lingkungan.
• Kritik: Paper ini masih kurang membahas peran teknologi digital (misal, IoT, blockchain) dalam monitoring dan tata kelola, serta minim eksplorasi insentif inovatif seperti green bonds atau skema blended finance.

Hubungan dengan Tren Industri dan Kebijakan

• ESG dan disclosure: Tren global menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan, termasuk skema kompensasi ekologis.
• Kebijakan nasional: Temuan paper ini sejalan dengan agenda “ekosivilisasi” Tiongkok dan target pembangunan hijau dalam Rencana Lima Tahun ke-14.

Menuju Tata Kelola Ekologis yang Kolaboratif dan Berkelanjutan

Paper ini menegaskan bahwa keberhasilan kompensasi ekologis lintas wilayah di Delta Sungai Yangtze sangat bergantung pada:

• Kolaborasi multi-pihak dan tata kelola multi-level
• Standarisasi indikator dan transparansi data
• Inovasi insentif dan sanksi
• Penguatan mekanisme agregasi dan partisipasi publik

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, YRD dan kawasan lain di dunia dapat memperkuat ketahanan lingkungan, mengurangi konflik hulu-hilir, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Sumber Artikel 

Yu, Z.; Zhao, Q. Research on the Coordinated Governance Mechanism of Cross-Regional and Cross-Basin Ecological Compensation in the Yangtze River Delta. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 9881.

Mengapa Rights of Nature Penting di Eropa dan Dunia

Isu Rights of Nature (RoN) atau Hak-Hak Alam kini menjadi perdebatan global yang semakin relevan di tengah krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kegagalan sistem hukum konvensional dalam melindungi lingkungan. Di Eropa, diskursus ini mendapat momentum seiring dorongan untuk Green Deal dan reformasi tata kelola lingkungan yang lebih inklusif. Studi Jan Darpö (2021) yang diulas di sini, mengupas secara kritis apakah konsep RoN benar-benar membawa nilai tambah bagi hukum lingkungan Uni Eropa (UE), atau sekadar simbolisme tanpa dampak nyata1.

Konsep Rights of Nature: Filosofi, Sejarah, dan Perkembangan Global

Dari Antroposentris ke Ekosentris

RoN menantang paradigma hukum tradisional yang menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris), dan menawarkan pendekatan ekosentris: alam memiliki hak inheren, bukan sekadar objek eksploitasi manusia. Filosofi ini berakar pada pemikiran Christopher Stone (“Should Trees Have Standing?”, 1972) dan berkembang melalui gerakan lingkungan, hukum adat, serta advokasi masyarakat adat di Amerika Latin dan Pasifik1.

Evolusi Global: Dari Ekuador ke New Zealand

• Ekuador (2008): Konstitusi pertama di dunia yang mengakui hak-hak alam (Pacha Mama), memungkinkan siapa pun menggugat pelanggaran hak alam di pengadilan.
• Bolivia (2010): Undang-Undang Hak Ibu Bumi (Ley de Derechos de la Madre Tierra) memperkuat hak-hak alam secara hukum.
• New Zealand (2014): Sungai Whanganui dan hutan Te Urewara diakui sebagai entitas hukum dengan “legal personhood”, dikelola bersama pemerintah dan suku Maori.
• India (2017): Pengadilan Uttarakhand mengakui Sungai Gangga dan Yamuna sebagai “legal persons”, meski kemudian dibatalkan Mahkamah Agung.
• Amerika Serikat: Beberapa kota seperti Toledo (Ohio) mengesahkan “Lake Erie Bill of Rights”, meski banyak yang dibatalkan pengadilan1.

Angka-angka Penting

• 310: Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara di dunia, melibatkan 150 negara dan 42% populasi global.
• 60%: Layanan ekosistem dunia yang telah terdegradasi atau digunakan secara tidak berkelanjutan.
• 1: Hanya satu negara (Ekuador) yang mengadopsi RoN di tingkat konstitusi secara penuh hingga saat ini1.

Studi Kasus: Implementasi Rights of Nature di Berbagai Negara

1. Ekuador: Vilcabamba River Case

• Tahun: 2011
• Kasus: Dua warga menggugat pemerintah karena proyek jalan yang merusak Sungai Vilcabamba.
• Hasil: Pengadilan memerintahkan pemulihan sungai, menegaskan hak-hak alam di atas kepentingan pembangunan.
• Catatan: Banyak kasus RoN di Ekuador gagal di pengadilan, terutama jika bertentangan dengan agenda ekstraksi sumber daya nasional1.

2. Kolombia: Atrato River Case

• Tahun: 2016
• Kasus: Ombudsman mengajukan “acción de tutela” untuk menghentikan deforestasi dan pencemaran Sungai Atrato.
• Hasil: Mahkamah Konstitusi mengakui sungai sebagai subjek hukum, menunjuk pemerintah dan komunitas adat sebagai “guardian”.
• Dampak: Model ini diadopsi untuk Amazon dan sungai lain, namun implementasi di lapangan menghadapi tantangan keamanan dan kapasitas1.

3. New Zealand: Whanganui River & Te Urewara

• Tahun: 2014 (Whanganui), 2017 (Te Urewara)
• Kasus: Penyelesaian antara pemerintah dan suku Maori, mengakui sungai dan hutan sebagai entitas hukum.
• Hasil: Pengelolaan bersama, hak dan kewajiban jelas, serta dana khusus untuk pemulihan ekosistem.
• Keunikan: Model ini berbasis rekonsiliasi adat dan pengakuan identitas spiritual alam1.

4. India: Ganges & Yamuna Rivers

• Tahun: 2017
• Kasus: Pengadilan Uttarakhand mengakui sungai sebagai “legal persons”.
• Hasil: Keputusan dibatalkan Mahkamah Agung karena alasan yuridis dan implementasi.
• Catatan: Menunjukkan tantangan RoN di negara dengan sistem hukum plural dan tekanan ekonomi tinggi1.

5. Eropa: Simbolisme dan Tantangan Praktis

• Kasus: Belum ada pengakuan RoN di tingkat konstitusi atau undang-undang nasional di negara-negara Eropa.
• Inisiatif Lokal: Beberapa kota di Spanyol dan Belanda mengadopsi peraturan lokal, namun seringkali simbolis dan mudah dibatalkan.
• Uni Eropa: Perlindungan lingkungan diatur melalui prinsip “sustainable development”, “precautionary principle”, dan “polluter pays”, namun belum mengakui hak-hak alam secara eksplisit1.

Analisis Hukum: Rights of Nature dalam Konteks Uni Eropa

Pilar Hukum Lingkungan UE

• Konstitusi UE (TEU, TFEU, CFR): Menyebutkan perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan integrasi prinsip kehati-hatian.
• Aarhus Convention: Menjamin hak atas informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan dalam isu lingkungan.
• Directives & Regulations: Birds Directive, Habitats Directive, Water Framework Directive, dan lain-lain, mengatur konservasi dan penggunaan sumber daya alam1.

Perbandingan Model RoN dan Sistem UE

• Legal Personhood vs. ENGO Standing: UE lebih memilih model pemberian hak gugat kepada organisasi lingkungan (ENGO) daripada “legal personhood” untuk entitas alam.
• Akses Keadilan: UE telah memperluas akses ke pengadilan bagi masyarakat dan ENGO, namun belum membuka ruang bagi “actio popularis” penuh seperti yang diidealkan RoN.
• Kritik: RoN dinilai lebih simbolis di Eropa, karena sistem hukum sudah menyediakan mekanisme perlindungan lingkungan yang relatif kuat, meski implementasi dan penegakan masih lemah1.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain dan Studi Lain

• Amerika Latin: RoN sering digunakan sebagai alat advokasi masyarakat adat dan anti-ekstraktivisme, namun sering berbenturan dengan agenda pembangunan nasional.
• New Zealand: Model pengakuan hak alam berbasis rekonsiliasi adat dinilai lebih efektif karena didukung tata kelola bersama dan dana khusus.
• Amerika Serikat: Banyak peraturan lokal RoN dibatalkan pengadilan karena bertentangan dengan konstitusi federal.
• Eropa: Perlindungan lingkungan lebih mengandalkan prinsip hukum dan partisipasi publik, bukan pengakuan hak alam secara eksplisit1.

Kritik, Tantangan, dan Peluang Rights of Nature di Eropa

Kritik Utama

• Simbolisme dan Anecdotal Evidence: Banyak kasus RoN bersifat simbolis, dengan tingkat keberhasilan rendah di pengadilan.
• Paradigma Hukum: RoN belum terbukti membawa perubahan paradigma nyata dalam penegakan hukum lingkungan di Eropa.
• Enforcement Lemah: Tantangan utama tetap pada penegakan hukum, bukan pada status hukum alam itu sendiri1.

Tantangan Implementasi

• Fragmentasi Administratif: Batas wilayah dan perbedaan prioritas antarnegara menghambat kolaborasi lintas batas.
• Keterbatasan Data dan Sains: Penilaian ilmiah independen masih lemah dalam banyak rezim perizinan.
• Partisipasi Publik: Meski akses keadilan diperluas, partisipasi masyarakat dan LSM masih perlu diperkuat1.

Peluang dan Inovasi

• Prinsip Non-Regression: Usulan memasukkan prinsip larangan kemunduran lingkungan di tingkat konstitusi UE.
• Ecological Impact Tracing: Penelusuran dampak ekologi secara komprehensif dalam setiap izin dan kebijakan.
• Ombudsman Lingkungan: Pembentukan lembaga pengawas independen di tingkat nasional dan UE untuk memperkuat penegakan hukum1.

Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi Praktis

1. Reformasi Hukum Primer UE

• Tambahkan prinsip “intrinsic value of biodiversity”, “ecological integrity”, dan “non-regression” dalam traktat UE.
• Perkuat adaptivitas dan standar lingkungan dalam setiap regulasi dan direktif1.

2. Penguatan Penegakan dan Monitoring

• Wajibkan evaluasi ilmiah independen dalam setiap proses perizinan.
• Bentuk dana remediasi untuk pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati, didanai dari pajak industri berisiko tinggi1.

3. Inovasi Tata Kelola

• Kembangkan mekanisme kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor, belajar dari model New Zealand dan Amerika Latin.
• Perluas akses keadilan bagi masyarakat dan kelompok kepentingan, tidak hanya ENGO1.

4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi

• Tingkatkan pendidikan dan pelatihan hakim serta aparatur negara di bidang sains lingkungan.
• Dorong partisipasi publik dan transparansi data lingkungan melalui platform digital dan forum konsultasi1.

Menuju Tata Kelola Lingkungan yang Lebih Inklusif

Studi ini menegaskan bahwa Rights of Nature menawarkan inspirasi penting untuk reformasi hukum lingkungan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks politik, budaya, dan kelembagaan. Di Eropa, RoN lebih relevan sebagai sumber ide untuk memperkuat prinsip-prinsip lingkungan dalam hukum primer dan sekunder, serta mendorong inovasi tata kelola dan penegakan hukum. Tantangan utama tetap pada implementasi, penegakan, dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip RoN secara kontekstual, Eropa dapat memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko krisis ekologi di masa depan1.

Sumber Artikel

Jan Darpö. Can Nature Get It Right? A Study on Rights of Nature in the European Context. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, PE 689.328, March 2021.

Pendahuluan: Teknologi Maju Tak Cukup Tanpa Tata Kelola Inklusif

Infrastruktur air modular semakin dipertimbangkan sebagai solusi atas keterbatasan sistem konvensional yang besar, tersentralisasi, dan kaku. Namun, transisi ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga tantangan besar dalam tata kelola. Artikel ini merangkum dan menganalisis paper dari Katrin Pakizer dan Eva Lieberherr (2018) yang mereview tata kelola alternatif bagi infrastruktur air modular secara sistematis, terutama dalam konteks negara-negara OECD dan ekonomi berkembang.

Konteks Masalah: Ketergantungan pada Sistem Sentralisasi

Sebagian besar negara maju masih mengandalkan sistem air konvensional yang tersentralisasi dan hierarkis, padahal sistem ini rentan terhadap:

• Penuaan infrastruktur
• Teknologi usang
• Perubahan iklim
• Pertumbuhan populasi dan urbanisasi

Sementara sistem modular yang terdiri dari unit-unit kecil, otomatis, dan diproduksi massal memiliki potensi untuk lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, adopsi sistem modular sering terhambat oleh defisit inovasi, yaitu kecenderungan sektor air untuk bertahan pada sistem lama karena biaya awal tinggi, umur aset panjang (30–100 tahun), dan risiko perubahan kelembagaan.

Fokus Studi: Tinjauan Eksploratif Tata Kelola Alternatif

Penelitian ini mengevaluasi 115 publikasi yang relevan dan mengidentifikasi 11 studi kasus nyata dari 8 negara, termasuk Jepang, Jerman, Australia, Kanada, dan Finlandia. Fokus utama kajian ini:

• Instrumen kebijakan (formal dan informal)
• Bentuk organisasi dan aktor yang terlibat
• Mekanisme sosial seperti akuntabilitas dan norma masyarakat

Temuan Utama: Masih Dominannya Instrumen Formal

Sebagian besar studi mengandalkan instrumen kebijakan formal, seperti:

• Regulasi kualitas air dan standar instalasi
• Inspeksi dan monitoring langsung oleh negara
• Hukum khusus seperti Johkasou Law di Jepang yang mewajibkan sistem pengolahan air limbah on-site

Instrumen pasar seperti subsidi, lelang, dan insentif ekonomi juga muncul, misalnya dalam mendorong pemasangan kebun hujan dan tangki air di Amerika Serikat (Thurston et al., 2010).

Sementara itu, instrumen informal masih jarang digunakan, tapi efektif dalam tahap perencanaan, seperti:

• Kampanye edukasi masyarakat
• Benchmarking antar komunitas (misalnya di Finlandia)
• Pertemuan warga dan forum komunikasi langsung

Studi Kasus Kunci: Pelajaran dari Jepang dan Finlandia

• Jepang mewajibkan sistem pengolahan air limbah Johkasou untuk daerah tanpa saluran pembuangan. Hukum ini juga mengatur siapa yang bertanggung jawab memasang, mengelola, dan mengevaluasi teknologi.
• Finlandia menunjukkan bahwa infrastruktur mikro berbasis komunitas bisa berhasil bila didorong oleh kolektivitas, rasa percaya, dan akuntabilitas horizontal antarwarga.

Bentuk Organisasi: Publik Tetap Sentral, Tapi Komunitas Naik Peran

Tidak ada satu pun studi kasus yang sepenuhnya dikelola swasta. Sebagian besar layanan tetap berada di bawah pengawasan publik atau melalui koperasi air masyarakat.

Pengelolaan berbasis komunitas menjadi semakin penting, terutama untuk infrastruktur berskala rumah tangga atau desa. Misalnya, sistem air hujan di Australia atau koperasi air di Texas dan New Mexico yang dijalankan melalui kemitraan publik-swasta lokal.

Mekanisme Sosial: Dari Akuntabilitas Vertikal ke Horizontal

Dalam sistem modular, bentuk akuntabilitas cenderung bergeser dari vertikal (atas ke bawah) ke horizontal (antarwarga). Ini dicontohkan dengan:

• Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
• Rasa kepemilikan komunitas terhadap infrastruktur
• Munculnya prinsip keadilan prosedural, di mana warga merasa dihargai karena dilibatkan

Nilai-nilai seperti altruisme, kepercayaan, dan kerja sama sukarela menjadi kunci dalam kelangsungan sistem modular berbasis masyarakat.

Kritik dan Analisis Tambahan: Relevansi untuk Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan serupa: keterbatasan dana, ketimpangan pelayanan air, dan tekanan urbanisasi. Sistem modular dapat menjadi solusi alternatif, terutama di wilayah pinggiran dan rural, namun:

• Regulasi harus mendukung inovasi, bukan menghambatnya
• Peran masyarakat perlu diperkuat dengan edukasi dan dukungan teknis
• Kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta harus berbasis prinsip keadilan dan transparansi

Kesimpulan: Tata Kelola Modular Butuh Reformasi Bertahap

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi modular menjanjikan, tata kelola dan regulasi yang adaptif tetap jadi kunci keberhasilan. Dibutuhkan:

• Kombinasi instrumen formal dan informal
• Peran aktif komunitas lokal
• Akuntabilitas berbasis kolaborasi, bukan hanya kontrol

Modularisasi infrastruktur air bukan hanya proyek teknis, tetapi transformasi sosial-politik yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Ke depan, penelitian harus menggali lebih dalam hubungan timbal balik antara teknologi dan institusi untuk merancang tata kelola yang benar-benar inovatif dan berkelanjutan.

Sumber : Pakizer, K., & Lieberherr, E. (2018). Alternative governance arrangements for modular water infrastructure: An exploratory review. Competition and Regulation in Network Industries, 19(1-2), 53–68.

Pengantar: Ketika Kota Jadi Produk Digital

Kota-kota kini berlomba menjadi “cerdas”—mengintegrasikan teknologi, data, dan kolaborasi publik-swasta untuk mengatasi persoalan urban. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Astrid Voorwinden dalam disertasinya di University of Groningen, keberhasilan proyek smart city bukan hanya soal teknologi, melainkan soal bagaimana nilai-nilai publik dijaga dalam pusaran digitalisasi dan komersialisasi. Artikel ini menganalisis riset tersebut, menyoroti studi kasus, konsep hukum, serta tantangan etika dan kelembagaan dalam implementasi smart city.

Smart City: Istilah yang Komersial, Tak Netral

Definisi “smart city” masih kabur dan bervariasi. Secara umum, kota cerdas digambarkan sebagai kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, Voorwinden menyatakan bahwa istilah ini sejak awal dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran, bukan kerangka ilmiah. Dengan citra positif yang dibentuk—dari “kota pintar” hingga “kota masa depan”—label ini kerap menyembunyikan agenda bisnis dan dominasi aktor swasta dalam tata kelola kota.

Studi Kasus: Gagalnya Quayside, Toronto

Proyek smart city paling kontroversial muncul di Quayside, Toronto, yang digagas oleh Sidewalk Labs—anak usaha Alphabet (induk Google). Proyek ini awalnya disambut antusias karena menawarkan inovasi seperti sensor jalan, pengelolaan limbah otomatis, dan transportasi otonom.

Namun, #BlockSidewalk—gerakan masyarakat sipil—muncul karena:

• Kurangnya transparansi kontrak dan konsultasi publik
• Potensi pelanggaran privasi dari pengumpulan data massal
• Minimnya peran pemerintah kota dan perencana tata kota
• Ketergantungan pada “Urban Data Trust” yang tidak independen

Akhirnya, proyek ini dibatalkan pada 2020, memperkuat kritik bahwa smart city sering kali lebih menguntungkan korporasi dibanding warganya.

Tantangan Hukum dan Regulasi Smart City

Voorwinden menyoroti bahwa sebagian besar literatur hukum masih terlalu fokus pada isu data dan teknologi, belum cukup membahas relasi kuasa antara pemerintah kota dan mitra swasta. Ia mengajukan lima pertanyaan utama:

1. Risiko apa yang dihadirkan proyek smart city terhadap nilai publik?
2. Bagaimana kolaborasi publik-swasta bisa melemahkan akuntabilitas?
3. Bagaimana pemerintah kota dapat menjaga otonomi dan integritas?
4. Apa bentuk tata kelola hukum yang tepat dalam konteks ini?
5. Bagaimana memastikan partisipasi publik yang bermakna?

Urban Living Labs dan Tantangan Praktis

Voorwinden mempelajari praktik kolaborasi melalui Urban Living Labs (ULLs)—proyek eksperimental di mana teknologi diuji langsung di lingkungan kota. Di Belanda, misalnya, ULL sering didanai swasta, namun pemerintah minim pengawasan hukum.

Hasil temuan menunjukkan:

• Struktur hukum ULL tidak seragam dan rentan bias komersial
• Kepemilikan data tidak selalu jelas
• Partisipasi warga hanya formalitas, bukan substansi

ULL merepresentasikan model “sandbox governance” yang butuh peraturan ketat agar tidak justru merusak nilai publik.

Kasus Amsterdam: Fragmentasi dan Kelembagaan

Studi lapangan di Amsterdam memperlihatkan bagaimana pemerintah kota kesulitan mengkoordinasikan proyek smart city akibat:

• Fragmentasi antardepartemen
• Ketidakjelasan peran aktor swasta
• Kurangnya evaluasi independen

Meski memiliki program resmi, tata kelola proyek digital cenderung terpecah-pecah. Hal ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan korporasi tanpa akuntabilitas publik yang memadai.

Soft Law: Alternatif atau Ilusi?

Voorwinden juga mengulas peran “soft law”—pedoman non-mengikat seperti kode etik digital, prinsip data terbuka, atau deklarasi hak digital warga. Meski fleksibel dan partisipatif, pendekatan ini punya keterbatasan:

• Tidak selalu memiliki sanksi
• Sulit diawasi implementasinya
• Rentan dibajak menjadi alat legitimasi formalitas

Karena itu, ia merekomendasikan kombinasi antara soft law dengan kerangka hukum formal dan kebijakan berbasis hak asasi manusia.

Kritik dan Nilai Tambah: Perspektif Global Selatan

Satu hal yang kurang disorot dalam disertasi ini adalah konteks Global Selatan, termasuk Indonesia. Di banyak kota berkembang, implementasi smart city sering hanya kosmetik: mengganti lampu jalan dengan “smart lighting” tanpa memperbaiki layanan dasar.

Isu ketimpangan digital, literasi teknologi rendah, dan keterbatasan kapasitas lembaga juga membuat pendekatan seperti ULL atau data trust menjadi tidak relevan tanpa adaptasi lokal.

Di sisi lain, Voorwinden sangat tepat menyoroti bagaimana “nilai publik” harus menjadi pusat desain teknologi kota, bukan sekadar bonus tambahan.

Kesimpulan: Regulasi Proyek Kota Cerdas Butuh Paradigma Etis

Proyek smart city bukanlah soal teknologi, melainkan soal siapa yang berkuasa, siapa yang dilayani, dan siapa yang dikorbankan. Kolaborasi publik-swasta perlu transparansi, kontrol demokratis, dan perlindungan hak warga.

Kota cerdas yang ideal bukan hanya responsif, tapi adil dan partisipatif. Bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga bijaksana secara sosial.

Sebagai kesimpulan, Voorwinden menegaskan bahwa hukum harus bergerak melampaui perlindungan data dan mulai membangun kerangka regulasi menyeluruh untuk menjaga nilai-nilai publik dalam tata kelola kota digital.

Sumber : Voorwinden, A. (2023). Smart cities: private means, public ends? Challenges in regulation and governance of smart city projects [Doctoral dissertation, University of Groningen]. University of Groningen.

Pendahuluan: Ketika Air, Cerita, dan Teknologi Menjadi Strategi Ekspor

Dalam era krisis iklim dan tekanan global terhadap infrastruktur air, Denmark tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga narasi. Narasi ini bukan sekadar cerita sukses, melainkan alat diplomasi—yang oleh Jonas Falzarano Jessen disebut sebagai Water Diplomacy—untuk menjadikan solusi air Denmark diterima luas di pasar internasional. Artikel ini merangkum dan menganalisis temuan etnografis Jessen tentang bagaimana digitalisasi, diplomasi lunak, dan kapitalisasi cerita digunakan Denmark untuk memperkuat posisi globalnya.

Latar Belakang: Water Diplomacy dan Narasi Eksklusif Denmark

Jessen mengamati transformasi dalam cara Denmark menyampaikan solusi air. Bukan lagi melalui penjualan langsung, tetapi melalui pendekatan “soft sell” yang dilakukan oleh “water ambassadors”. Alih-alih menjual produk, mereka menjual cerita: bagaimana teknologi Denmark membantu mengurangi kehilangan air, menyelamatkan lingkungan, dan menjadi tulang punggung kesejahteraan sosial.

Dalam sebuah wawancara, Liam—water ambassador Denmark di Italia—mengatakan:

“Kami tidak datang sebagai penjual, tapi sebagai kolega. Tapi pada akhirnya, semua ini tetap tentang penjualan—hanya saja dikemas dalam cerita.”

Studi Kasus: Diplomasi Air Denmark di Italia

Salah satu contoh kuat datang dari perjalanan Liam ke Reggio Emilia, Italia. Di sana, ia tidak langsung menjual teknologi, tapi mendengarkan tantangan lokal: pipa tua, daerah pegunungan yang sulit dijangkau, dan limbah yang menjadi sumber air utama sungai.

Liam lalu membandingkan dengan dua proyek unggulan Denmark:

• Aarhus ReWater: Targetkan jadi pabrik pengolahan air limbah paling efisien di dunia pada 2028. Konsepnya: air limbah = sumber daya.
• LEAKman Project: Kombinasi 9 perusahaan dan universitas Denmark untuk menciptakan sistem kontrol kebocoran air yang bisa disesuaikan dengan utilitas mana pun. Hasilnya: kehilangan air nasional ditekan hingga rata-rata 7%, salah satu yang terendah di dunia.

Dengan ini, Denmark tidak menawarkan barang, melainkan “solusi yang telah terbukti berhasil”, dan itu membuat delegasi Italia merasa narasi Denmark bisa jadi masa depan mereka.

Infrastruktur Kebijakan: Undang-Undang dan Strategi Nasional

Transformasi sektor air Denmark tak lepas dari kebijakan progresif:

• Water Tax Act (1993): Pajak atas air yang hilang memaksa perusahaan utilitas air menjadi efisien.
• Water Sector Reform Act (2009): Mengubah perusahaan air publik menjadi entitas semi-swasta, berorientasi efisiensi tanpa mencari untung.

Kedua regulasi ini mendorong investasi inovasi dan kolaborasi publik-swasta yang menjadi basis ekspor teknologi air Denmark.

Digitalisasi: Katalisator Skala dan Cerita

Denmark mengandalkan teknologi prediktif, AI, dan sensor digital sebagai bagian dari narasi keberhasilan. Dalam dokumen strategi ekspor air tahun 2021, pemerintah menyatakan:

“Denmark harus menjadi pemimpin global dalam solusi air cerdas yang berkelanjutan.”

Teknologi digital ini—seperti pemantauan kebocoran secara real-time, citra satelit, hingga AI untuk prediksi investasi infrastruktur—menjadi media untuk menyampaikan nilai keberlanjutan, bukan sekadar alat teknis.

Diplomasi yang Tak Tampak: Antara Cerita dan Pasar

Meski diplomasi ini tampak seperti pertukaran ide, tujuan akhirnya tetap ekonomi: menembus pasar global air, memperkuat posisi Denmark dalam ekspor teknologi, dan menopang kesejahteraan negara.

Namun Jessen menunjukkan bahwa keberhasilan ini bergantung pada praktik yang tak bisa ditiru sembarangan—seperti kunjungan fisik, relasi personal, dan kemampuan bercerita yang kontekstual. Inilah yang ia sebut sebagai praktik nonskalabel yang memungkinkan skalabilitas komersial.

Dengan kata lain, bukan teknologinya yang dijual, melainkan narasinya yang bisa disesuaikan dan dihidupkan oleh para diplomat air.

Kritik dan Analisis Tambahan

Keberhasilan Denmark dalam narasi air digital patut diakui. Namun beberapa pertanyaan patut diajukan:

1. Apakah narasi ini inklusif atau eksklusif? Narasi Denmark memosisikan diri sebagai teladan, tetapi bagaimana dengan negara-negara Global South yang memiliki konteks berbeda?
2. Apakah teknologi dan cerita ini bisa direplikasi di sistem politik yang tidak transparan atau tidak demokratis?
3. Apakah digitalisasi menutupi ketimpangan lokal? Teknologi canggih tak selalu bisa dioperasikan oleh semua pihak, dan bisa menciptakan ketergantungan baru.

Selain itu, pendekatan naratif yang terlalu fokus pada ekspor bisa mengabaikan kebutuhan domestik, khususnya jika digunakan untuk sekadar branding tanpa evaluasi dampak jangka panjang.

Kesimpulan: Diplomasi Cerita sebagai Aset Strategis

Water Diplomacy ala Denmark bukan sekadar ekspor teknologi, tapi ekspor cara bercerita dan cara membangun hubungan lintas negara. Cerita menjadi jembatan antara pasar dan nilai, antara teknologi dan diplomasi, antara efisiensi dan keberlanjutan.

Denmark membuktikan bahwa dalam dunia yang kian digital dan terhubung, soft power bukan hanya soal budaya—tapi juga soal air. Dan air, seperti cerita, bisa mengalir ke mana saja, asalkan dibingkai dengan strategi yang tepat.

Sumber : Jessen, J. F. (2024). Water Diplomacy: Scaling Water Stories through Digitalisation in Denmark. Anthropological Journal of European Cultures, 33(2), 88–107.

Sungai Yangtze, Pusat Strategis dan Tantangan Ekologi

Sungai Yangtze adalah urat nadi ekonomi, budaya, dan ekologi Tiongkok. Membentang lebih dari 6.300 km dan melintasi 11 provinsi serta kota besar, sungai ini menopang 40% populasi dan 40% PDB nasional. Namun, industrialisasi, urbanisasi, dan pertanian intensif telah memunculkan masalah serius: polusi industri dan domestik, degradasi keanekaragaman hayati, serta fragmentasi tata kelola lingkungan. Paper “Collaborative governance in action: driving ecological sustainability in the Yangtze River basin” (Xia et al., 2024) menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana tata kelola kolaboratif lintas provinsi dapat menjadi solusi strategis bagi tantangan ekologi Sungai Yangtze, dengan menyoroti faktor-faktor kunci, mekanisme penyebab, dan studi kasus nyata di lapangan123.

Latar Belakang: Fragmentasi Tata Kelola dan Urgensi Kolaborasi

Kompleksitas Ekosistem dan Fragmentasi Institusi

Ekosistem Sungai Yangtze sangat kompleks dan terintegrasi. Masalah di satu wilayah, seperti eutrofikasi di Danau Taihu (melibatkan Zhejiang dan Jiangsu), dapat berdampak pada seluruh DAS. Fragmentasi tata kelola—akibat batas administratif, perbedaan kebijakan, dan lemahnya koordinasi—sering membuat upaya penanganan polusi dan degradasi ekologi berjalan parsial dan tidak efektif12.

Kolaborasi Lintas Wilayah: Pilar Undang-Undang Perlindungan Sungai Yangtze

Sejak 2021, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Sungai Yangtze yang menekankan pentingnya tata kelola terkoordinasi lintas provinsi dan kota. Pendekatan ini menuntut integrasi kebijakan, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi aktif antarwilayah untuk menjaga integritas ekosistem sungai sebagai satu kesatuan12.

Kerangka Teoritis: Faktor Penentu Tata Kelola Kolaboratif

DBO Theory dan Collaborative Governance

Studi ini mengembangkan kerangka analisis berbasis teori DBO (expectation-belief-opportunity) dan collaborative governance. Tujuh faktor utama yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas provinsi diidentifikasi sebagai berikut:

• Faktor eksternal: Legal (hukum), institusional (kelembagaan), dan teknis (teknologi digital, data sharing).
• Faktor internal: Relasional (kepercayaan, interdependensi), perseptual (kesadaran dan persepsi risiko), interaktif (komunikasi dan feedback), dan efektivitas (keyakinan dan kemauan berpartisipasi)12.

Metodologi: Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)

Penelitian ini menganalisis 19 kasus tata kelola kolaboratif di DAS Yangtze menggunakan fsQCA, yang mampu mengidentifikasi kombinasi faktor penyebab (bukan hanya satu faktor tunggal) yang membentuk efektivitas kolaborasi. Sampel mencakup provinsi utama di sepanjang Sungai Yangtze, dari Qinghai hingga Shanghai, termasuk wilayah dengan tingkat ekonomi dan tantangan ekologi yang beragam13.

Temuan Utama: Tiga Jalur Menuju Kolaborasi Efektif

1. Teknologi Memperkuat Relasi: Studi Kasus Guangxi

Jalur pertama menyoroti peran teknologi digital dalam memperkuat hubungan dan interaksi antarprovinsi. Di Guangxi, platform big data seperti Yulin Jiu Zhoujiang River Basin telah memungkinkan monitoring polusi secara real-time, berbagi data, dan koordinasi respons lintas wilayah. Hasilnya, kualitas air permukaan di wilayah ini stabil di atas 96% selama lima tahun terakhir, menunjukkan dampak nyata digitalisasi terhadap efektivitas kolaborasi123.

• Faktor kunci: Persepsi tinggi terhadap masalah ekologi, relasi kuat, interaksi aktif, teknologi digital canggih, meski tanpa dukungan hukum dan kelembagaan yang kuat.

2. Institusi Memperkuat Interaksi: Studi Kasus Anhui

Jalur kedua menunjukkan bahwa institusi dan mekanisme formal sangat penting untuk memperkuat interaksi dan efektivitas kolaborasi. Anhui menonjol melalui penandatanganan berbagai perjanjian kerja sama dengan provinsi lain (misal, Nanjing, Hangzhou, Xuzhou) dan lembaga riset, serta integrasi penegakan hukum administratif dan pidana untuk perlindungan lingkungan. Upaya ini meningkatkan rasio kualitas air baik di DAS Yangtze menjadi 94,8% dan tingkat kepuasan publik atas lingkungan mencapai 92,8%123.

• Faktor kunci: Persepsi tinggi, institusi kuat, interaksi intensif, efektivitas partisipasi, meski relasi informal dan teknologi belum optimal.

3. Sinergi Internal-Eksternal: Studi Kasus Chongqing

Jalur ketiga menekankan pentingnya kombinasi faktor internal (persepsi, relasi, efektivitas partisipasi) dan eksternal (hukum, teknologi). Chongqing sukses mengembangkan platform “Basin Water Environment Intelligent Management” bersama universitas dan lembaga riset, serta melakukan penegakan hukum bersama dengan Sichuan. Hasilnya, 98,6% dari 74 titik pemantauan kualitas air di wilayah ini memenuhi standar, dan 1.424 PLTA kecil berhasil direstrukturisasi, 242 di antaranya ditutup demi perlindungan ekologi123.

• Faktor kunci: Kesadaran tinggi, relasi erat, partisipasi aktif, hukum dan teknologi mendukung, meski interaksi dan institusi formal belum maksimal.

Studi Kasus Tambahan: Delta Sungai Yangtze dan Kebijakan Kolaboratif

Penelitian lain di Delta Sungai Yangtze (Jiangsu, Zhejiang, Shanghai) menemukan bahwa 87,5% kebijakan kolaborasi lingkungan air dikeluarkan oleh pemerintah lokal, dengan fokus utama pada perlindungan sumber daya air dan pengendalian polusi limbah. Namun, kebijakan pemulihan ekosistem dan audit pejabat masih kurang mendapat perhatian. Rekomendasi utama: beri otonomi lebih besar pada pemerintah lokal untuk penanganan limbah, gunakan kebijakan diferensiasi sesuai karakteristik wilayah, dan tingkatkan stabilitas kebijakan4.

Analisis Kritis: Pelajaran, Tantangan, dan Implikasi

Kekuatan Model Kolaboratif

• Holistik dan adaptif: Pendekatan lintas provinsi memungkinkan respons lebih cepat dan terkoordinasi terhadap polusi, bencana, dan perubahan ekosistem.
• Digitalisasi: Teknologi digital mempercepat pertukaran informasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data.
• Konsensus dan persepsi: Kesadaran kolektif akan urgensi masalah ekologi menjadi pendorong utama partisipasi aktif dan sinergi lintas wilayah.

Tantangan Implementasi

• Fragmentasi institusi: Perbedaan kapasitas, prioritas, dan sumber daya antardaerah masih menjadi kendala utama.
• Kesenjangan teknologi: Tidak semua provinsi memiliki akses atau kemampuan mengadopsi teknologi digital canggih.
• Ketimpangan relasi dan interaksi: Hubungan yang kurang harmonis atau minim kepercayaan dapat menghambat efektivitas kolaborasi.
• Keterbatasan hukum dan kebijakan: Meski hukum nasional sudah menekankan kolaborasi, implementasi di lapangan masih belum merata.

Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian ini memperkaya literatur tata kelola kolaboratif dengan menggabungkan analisis faktor internal dan eksternal secara sistemik. Studi lain di kawasan Sungai Yangtze juga menyoroti pentingnya insentif ekonomi, regulasi risiko, dan integrasi kebijakan lintas sektor (pertanian, energi, industri) untuk memperkuat kolaborasi dan mengatasi eksternalitas negatif5.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

1. Percepat digitalisasi tata kelola: Bangun platform data bersama, sistem monitoring real-time, dan dashboard transparan untuk semua provinsi.
2. Perkuat institusi formal dan mekanisme insentif: Dorong perjanjian kerja sama lintas provinsi, integrasi penegakan hukum, dan audit kinerja pejabat terkait lingkungan.
3. Tingkatkan kapasitas dan kepercayaan: Fasilitasi dialog rutin, pelatihan bersama, dan pertukaran sumber daya untuk membangun trust dan relasi produktif.
4. Harmonisasi kebijakan dan regulasi: Sinkronkan peraturan pusat dan daerah, serta dorong adaptasi kebijakan sesuai karakteristik lokal.
5. Libatkan masyarakat dan sektor swasta: Buka ruang partisipasi publik dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas inovasi dan pendanaan ekologi.

Koneksi dengan Tren Industri dan Agenda Global

• ESG dan SDGs: Kolaborasi lintas provinsi sangat relevan dengan SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 13 (Climate Action), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Perusahaan multinasional di DAS Yangtze kini dituntut memperhatikan jejak ekologi dan tata kelola air lintas wilayah sebagai bagian dari strategi ESG mereka.
• Green finance dan teknologi: Inovasi pembiayaan hijau dan adopsi teknologi digital (IoT, AI, big data) menjadi katalis penting untuk memperkuat kolaborasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya air.

Menuju Tata Kelola Ekologis Sungai Yangtze yang Sinergis

Paper ini membuktikan bahwa tata kelola kolaboratif lintas provinsi, dengan dukungan teknologi, institusi kuat, dan kesadaran kolektif, adalah kunci menjaga ketahanan ekologi Sungai Yangtze. Tidak ada satu jalur tunggal menuju sukses—kombinasi faktor internal (persepsi, relasi, interaksi, efektivitas) dan eksternal (hukum, institusi, teknologi) harus diselaraskan untuk membangun sinergi yang berkelanjutan. Pengalaman Guangxi, Anhui, dan Chongqing menjadi bukti bahwa model kolaborasi adaptif dapat meningkatkan kualitas air, mengurangi polusi, dan memperkuat ketahanan ekologi kawasan. Tantangan tetap besar, namun dengan inovasi, digitalisasi, dan komitmen bersama, Sungai Yangtze dapat menjadi laboratorium tata kelola ekologi masa depan yang layak dicontoh di tingkat global.

Sumber Asli Artikel

Xia Y, Tian Z, Ding C. (2024). Collaborative governance in action: driving ecological sustainability in the Yangtze River basin. Frontiers in Environmental Science, 12:1463179.