Dalam studi ekonomi sektor publik, pembangunan ekonomi dan sosial adalah proses di mana kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup suatu negara, wilayah, komunitas lokal, atau individu ditingkatkan sesuai dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan.
Istilah ini sering digunakan pada abad ke-20 dan ke-21, tetapi konsep ini telah ada di Barat jauh sebelumnya.[rujukan dibutuhkan] "Modernisasi", "Pergaulan Barat", dan terutama "industrialisasi" adalah istilah lain yang sering digunakan ketika membahas pembangunan ekonomi. Secara historis, kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada industrialisasi dan infrastruktur; sejak tahun 1960-an, fokusnya semakin banyak pada pengurangan kemiskinan.[1]
Sementara pembangunan ekonomi adalah intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi adalah fenomena produktivitas pasar dan peningkatan PDB; ekonom Amartya Sen menggambarkan pertumbuhan ekonomi hanya sebagai "salah satu aspek dari proses pembangunan ekonomi".
Tujuan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan suatu negara telah dikaitkan dengan berbagai konsep tetapi umumnya mencakup pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas,[13] sistem politik yang mencerminkan seakurat mungkin preferensi warganya,[14][15] perluasan hak kepada semua kelompok sosial dan peluang untuk memperolehnya,[16] dan fungsi yang tepat dari lembaga dan organisasi yang dapat menangani tugas yang lebih teknis dan logistik (misalnya, mengumpulkan pajak dan memberikan layanan publik).[17][18] Proses ini menggambarkan kemampuan Negara untuk mengelola ekonomi, politik, masyarakat, dan administrasi publiknya.[19] Umumnya, kebijakan pembangunan ekonomi berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam topik-topik ini.
Dengan ini, pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan peningkatan dalam berbagai bidang atau indikator (seperti tingkat melek huruf, harapan hidup, dan tingkat kemiskinan), yang mungkin menjadi penyebab pembangunan ekonomi daripada akibat dari program pembangunan ekonomi khusus. Sebagai contoh, peningkatan kesehatan dan pendidikan telah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi hubungan sebab akibat dengan pembangunan ekonomi mungkin tidak jelas. Dalam hal apapun, penting untuk tidak mengharapkan bahwa program pembangunan ekonomi tertentu dapat menyelesaikan banyak masalah sekaligus karena itu akan menetapkan tujuan yang sulit dicapai bagi mereka yang sangat tidak mungkin bisa dicapai. Setiap kebijakan pembangunan harus menetapkan tujuan terbatas dan pendekatan bertahap untuk menghindari jatuh ke dalam sesuatu yang Prittchet, Woolcock, dan Andrews sebut 'memikul beban terlalu dini'.[19]
Banyak kali tujuan pembangunan ekonomi negara tertentu tidak dapat dicapai karena mereka kekurangan kemampuan Negara untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika sebuah negara memiliki sedikit kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar seperti keamanan dan penegakan hukum atau penyediaan layanan pokok, maka tidak mungkin sebuah program yang ingin mendorong zona perdagangan bebas (kawasan ekonomi khusus) atau mendistribusikan vaksin ke populasi rentan dapat mencapai tujuannya. Hal ini sering diabaikan oleh berbagai organisasi internasional, program bantuan, dan bahkan pemerintah yang berpartisipasi yang mencoba melaksanakan 'praktik terbaik' dari tempat lain dengan cara yang hampir sama tanpa banyak keberhasilan. Isomorfisme meniru -mengadopsi bentuk organisasi yang telah berhasil di tempat lain tetapi hanya menyembunyikan disfungsi institusional tanpa menyelesaikannya di negara asal- dapat berkontribusi pada membuat negara terjebak dalam 'jerat kemampuan' di mana negara tidak maju dalam mencapai tujuan pembangunan mereka.[19] Contoh dari hal ini dapat dilihat melalui beberapa kritik terhadap bantuan luar negeri dan tingkat keberhasilannya dalam membantu negara-negara berkembang.[rujukan dibutuhkan]
Selain masalah kesesuaian insentif yang dapat terjadi pada sumbangan bantuan luar negeri -negara pemberi bantuan terus memberikannya kepada negara-negara dengan sedikit hasil pertumbuhan ekonomi[20] tetapi dengan pemimpin korup yang sejalan dengan kepentingan geopolitik dan agenda negara pemberi bantuan[21] - ada masalah kerapuhan fiskal yang terkait dengan menerima sejumlah besar pendapatan pemerintah melalui bantuan luar negeri. Pemerintahan yang dapat mengumpulkan jumlah pendapatan yang signifikan dari sumber ini kurang bertanggung jawab kepada warganya (mereka lebih otonom) karena mereka memiliki tekanan yang lebih sedikit untuk menggunakan sumber daya tersebut secara sah. Sama seperti yang telah didokumentasikan untuk negara-negara dengan pasokan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak,[23] negara-negara yang anggaran pemerintahnya sebagian besar terdiri dari sumbangan bantuan luar negeri dan bukan pajak reguler kurang mungkin memiliki insentif untuk mengembangkan institusi publik yang efektif.[22] Hal ini pada gilirannya dapat merusak upaya negara untuk berkembang.
Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org