Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah kementerian pemerintah Indonesia yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi; organisasi budaya; Riset; studi; dan perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berada di bawah dan berada di bawah kekuasaan Presiden Indonesia dan dipimpin oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendikbudristek).
Tujuan pendidikan pra kemerdekaan bukan untuk mendidik masyarakat pribumi, melainkan untuk mengabdi pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini semangat Indonesia sangat kuat sebagai bagian dari membangun jati diri sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika instruksi menteri saat itu merujuk pada upaya memompa semangat juang, mewajibkan sekolah setiap hari berkibar merah putih di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mencopotnya. . Lagu Jepang Kimigayo.
Dapat dikatakan bahwa stabilitas politik jarang terjadi saat ini, seperti halnya program-program yang dijadikan tonggak sejarah tidak dapat dijelaskan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, dalam kurun waktu kurang lebih sembilan tahun, terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan. Kabinet Nazir yang dibentuk pada 6 September 1950 mengangkat Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Sejak April 1951, kabinet Natsiri digantikan oleh kabinet Sukiman yang mengangkat Tuan Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Kemudian Dr. Bahder Johan kembali menjadi Menteri PP dan K yang digantikan oleh Tuan. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto dan Prof. Dr. Prion
Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer yang digantikan oleh era demokrasi terkelola. Di era demokrasi terpimpin, bangsa Indonesia menghadapi banyak cobaan. Konfrontasi dengan Belanda terkait masalah Irlandia Barat hingga peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.
Ketika pemberontakan G30S/PKI berhasil ditumpas, terjadilah transisi dari demokrasi terkelola ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kebijakan pendidikan pada era Orde Baru cukup variatif dan beragam, mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Praktek-praktek tersebut antara lain pemutakhiran P4 wajib bagi mahasiswa, normalisasi kehidupan kampus, pembinaan mahasiswa melalui OSIS, ejaan bahasa Indonesia tingkat lanjut atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, rintisan sekolah pengembangan dan lain-lain. Saat itu, tepatnya tahun 1978, tahun ajaran baru diusulkan ke bulan Juni. Pada periode ini, perkembangan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat.
Sumber: id.wikipedia.org