Buruknya Kinerja Proyek Konstruksi: Masalah Lama yang Belum Seles

 

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia konstruksi menyaksikan pertumbuhan pesat dalam hal skala, kompleksitas, dan tuntutan teknis. Namun, satu masalah klasik tak kunjung teratasi: buruknya kinerja proyek, terutama keterlambatan dan pembengkakan biaya. Dalam konteks Malaysia, dan bisa dikatakan berlaku pula di negara berkembang lainnya seperti Indonesia, persoalan ini menjadi penghambat utama efektivitas pembangunan.

 

Tesis ini bertujuan untuk menelisik akar penyebab kinerja buruk dalam proyek konstruksi berdasarkan data lapangan dan telaah literatur, dengan fokus pada kasus-kasus di wilayah Selangor. Fokus utama adalah pada keterlambatan ekstensif, sebagai indikator kinerja buruk yang paling mencolok.

 

Metodologi: Pendekatan Indeks dan Survei Langsung

 

Penelitian ini dilakukan melalui survei kuesioner kepada berbagai aktor konstruksi—pengembang, konsultan, dan kontraktor utama—yang pernah terlibat dalam proyek bangunan dan infrastruktur di Malaysia. Total 44 faktor penyebab kinerja buruk diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam 8 kelompok besar. Analisis dilakukan menggunakan metode indeks rata-rata (average index) untuk menentukan tingkat keparahan setiap faktor.

 

Delapan Kategori Besar Penyebab Buruknya Kinerja Proyek

 

1. Karakteristik Proyek

Kinerja buruk sering kali sudah ditentukan sejak tahap awal proyek. Proyek berskala besar dengan desain kompleks, kurangnya perencanaan detail, dan jadwal yang tidak realistis merupakan pemicu utama. Beberapa proyek jalan tol, misalnya, terhambat karena desain awal yang tidak mempertimbangkan kondisi geoteknik lapangan.

 

2. Faktor Klien atau Pengembang

Peran klien ternyata sangat krusial. Ketidaktegasan dalam keputusan, perubahan spesifikasi di tengah jalan, serta lambatnya pembayaran sangat berpengaruh terhadap ritme proyek. Dalam banyak kasus, kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena cash flow terganggu.

 

3. Faktor Kontraktor

Kurangnya keterampilan teknis, pelatihan yang minim, dan ketidakmampuan manajerial menyebabkan keterlambatan dan kesalahan pelaksanaan. Bahkan, kontraktor yang terpilih karena penawaran terendah cenderung gagal memenuhi standar teknis.

 

4. Faktor Konsultan

Kinerja konsultan juga tak lepas dari sorotan. Desain yang tidak matang, inspeksi yang tidak disiplin, hingga komunikasi yang lemah dengan tim lapangan menyebabkan miskomunikasi dan pekerjaan ulang. Sebagai contoh, proyek pembangunan rumah susun di Malaysia sempat terhambat karena desain arsitektur yang tidak sinkron dengan struktur.

 

5. Tenaga Kerja dan Material

Faktor ini mencakup keterlambatan pengiriman bahan, kekurangan material di lokasi, serta pekerja yang tidak kompeten atau tidak cukup jumlahnya. Bahkan, 54% kegagalan konstruksi terjadi karena kualitas tenaga kerja yang rendah dan manajemen logistik yang lemah.

 

6. Hubungan Kontraktual

Permasalahan hukum dalam kontrak, seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak, serta kurangnya klausul penyelesaian sengketa, turut memperpanjang durasi proyek. Kontrak yang lemah sering kali menjadi sumber konflik yang berlarut.

 

7. Prosedur Pengadaan Proyek

Sistem tender yang hanya mengutamakan harga terendah sering kali menjadi jebakan. Proyek diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas teknis memadai. Selain itu, proses lelang yang panjang dan birokratis menyebabkan proyek mundur sebelum dimulai.

 

8. Lingkungan Eksternal

Faktor cuaca, regulasi pemerintah, dan masalah sosial seperti protes warga sekitar turut menjadi penyebab. Dalam proyek jembatan antarnegara bagian, misalnya, keterlambatan izin lingkungan menyebabkan proyek tertunda hingga dua tahun.

 

Tiga Penyebab Utama Berdasarkan Hasil Survei

 

Dari 44 faktor yang dianalisis, tiga faktor teratas dengan tingkat keparahan tertinggi adalah:

 

• Kualitas hubungan antar anggota tim proyek

Kolaborasi yang buruk antar pemilik, kontraktor, dan konsultan berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahan eksekusi.

 

• Sistem komunikasi antar peserta proyek

Minimnya alur informasi formal membuat keputusan penting tertunda atau tidak dipahami semua pihak.

 

• Kemampuan memotivasi tim oleh pemimpin proyek

Kurangnya jiwa kepemimpinan menyebabkan moral kerja menurun dan produktivitas terganggu.

 

Rekomendasi Perbaikan untuk Industri Konstruksi

 

1. Perkuat Peran Manajer Proyek sebagai Leader, Bukan Hanya Administrator

Pemimpin proyek perlu dibekali soft skills seperti komunikasi, manajemen konflik, dan motivasi tim.

 

2. Reformasi Sistem Tender

Gabungkan aspek harga dan kualifikasi teknis untuk memilih kontraktor yang benar-benar kompeten.

 

3. Audit Desain Sejak Awal

Semua dokumen desain harus diverifikasi oleh tim independen sebelum tahap pelaksanaan.

 

4. Bangun Tim Terintegrasi Sejak Pra-Konstruksi

Libatkan semua aktor proyek—klien, konsultan, kontraktor—dalam perencanaan agar ada rasa memiliki bersama.

 

5. Penerapan Teknologi Seperti BIM dan ERP Konstruksi

Penggunaan teknologi dapat mempercepat alur komunikasi, pemantauan progres, dan pengendalian biaya.

 

6. Standardisasi Dokumen Kontrak dengan Klausul Penyelesaian Sengketa

Kontrak harus jelas dalam mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme alternatif penyelesaian masalah seperti mediasi dan arbitrase.

 

Kritik dan Evaluasi Studi

 

Tesis ini sangat kuat dari sisi struktur metodologi dan komprehensif dalam pengelompokan faktor. Namun, perlu dicatat beberapa keterbatasan:

• Fokus hanya pada wilayah Selangor, sehingga generalisasi ke konteks nasional masih perlu pembuktian lebih lanjut.
• Belum membandingkan faktor-faktor ini dengan proyek di sektor publik dan swasta secara eksplisit.
• Tidak menyertakan variabel kultural atau politik yang bisa jadi sangat menentukan dalam proyek-proyek pemerintah.

 

Konteks Global dan Perbandingan dengan Negara Lain

 

Temuan Puspasari sejalan dengan riset di negara lain. Di Indonesia, Kaming et al. (1997) mencatat bahwa 87% proyek high-rise mengalami keterlambatan dan 86% mengalami pembengkakan biaya karena faktor serupa: tenaga kerja, logistik, dan perencanaan yang lemah.

 

Sementara itu, di Arab Saudi, Assaf & Al-Hejji (2005) menemukan bahwa kurangnya komunikasi dan perubahan desain adalah faktor utama keterlambatan. Ini menunjukkan bahwa isu-isu yang sama muncul di berbagai belahan dunia, meskipun dalam konteks lokal yang berbeda.

 

Kesimpulan: Akar Masalah Bukan pada Satu Pihak, tapi pada Sistem Kolaborasi

 

Berdasarkan temuan dalam tesis ini, penyebab buruknya kinerja proyek konstruksi tidak dapat ditimpakan kepada satu aktor saja. Sebaliknya, yang diperlukan adalah reformasi sistemik yang menyentuh seluruh siklus hidup proyek, mulai dari tahap desain, kontraktual, hingga pelaksanaan.

 

Solusi terbaik bukanlah mencari kambing hitam, melainkan memperbaiki sistem komunikasi, manajemen risiko, dan kolaborasi lintas aktor. Tesis Tatiana Rina Puspasari memberikan peta jalan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, akademisi, maupun praktisi untuk mulai melakukan perbaikan dari dasar.

 

 

Sumber:

Puspasari, T. R. (2005). Factors Causing the Poor Performance of Construction Project. Master’s Thesis, Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia.

Pendahuluan: Tantangan Strategis di Tengah Pertumbuhan Industri Konstruksi

 

Industri konstruksi Indonesia saat ini tengah berada di titik persimpangan antara peluang besar dan tantangan sistemik. Meskipun tercatat sebagai salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia dengan nilai investasi mencapai USD 120,1 miliar pada 2010 dan pertumbuhan 567%, kenyataannya banyak perusahaan lokal masih terjebak dalam performa rendah dan profitabilitas yang minim. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan secara strategis.

 

Tesis ini meneliti akar persoalan tersebut dengan pendekatan yang mendalam melalui lensa Dynamic Capabilities Framework, yakni kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan berevolusi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Fokus utama adalah pada bagaimana perusahaan konstruksi Indonesia dapat merancang strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

 

Permasalahan Struktural dalam Industri Konstruksi Nasional

 

Salah satu isu utama yang diangkat adalah rendahnya daya saing perusahaan lokal. Berdasarkan data LPJK tahun 2006, dari total 116.460 perusahaan konstruksi, hanya 1% yang dikategorikan sebagai perusahaan besar. Ironisnya, kelompok kecil inilah yang mendominasi pasar nasional, sering kali melalui afiliasi asing.

 

Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah (UKM) menghadapi hambatan seperti:

• Persaingan tidak sehat dalam tender proyek publik.
• Ketergantungan pada jaringan informal dan kolusi.
• Keterbatasan akses modal dan teknologi.
• Kurangnya tenaga kerja profesional terlatih.

 

Suraji (2007) bahkan mencatat bahwa banyak perusahaan terjebak dalam sistem pengadaan publik yang tidak efisien dan penuh transaksi biaya tinggi.

 

Urgensi Manajemen Strategis dan Dynamic Capabilities

 

Berbeda dengan pendekatan strategi tradisional seperti Five Forces Porter yang bersifat eksternal dan VRIO yang fokus pada internal, kerangka Dynamic Capabilities yang dikembangkan oleh Teece, Pisano, dan Shuen (1997) memadukan kedua perspektif tersebut. Tesis ini memanfaatkan framework ini untuk membangun model strategis yang relevan bagi konteks Indonesia.

 

Dynamic Capabilities mencakup tiga elemen kunci:

• Sensing: Kemampuan mendeteksi peluang dan ancaman.
• Seizing: Kemampuan memanfaatkan peluang melalui sumber daya dan proses internal.
• Transforming/Reconfiguring: Kemampuan menyesuaikan struktur organisasi dan kompetensi dengan lingkungan bisnis yang dinamis.

 

Dengan model ini, perusahaan tidak hanya bereaksi terhadap perubahan tetapi juga mampu menciptakan perubahan pasar.

 

Analisis Data: Studi Kasus dan Temuan Kunci

 

Penulis melakukan survei empiris terhadap perusahaan konstruksi Indonesia untuk memverifikasi model konseptual yang dikembangkan. Temuan penting dari studi ini antara lain:

• Sebagian besar perusahaan masih memiliki orientasi jangka pendek, lebih memilih keuntungan cepat dibanding strategi pertumbuhan berkelanjutan.
• Ketiadaan strategi korporat jangka panjang menjadi penghambat utama dalam menghadapi persaingan global dan dampak krisis keuangan.
• Kinerja organisasi tidak selalu mencerminkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Banyak perusahaan yang unggul secara performa keuangan namun rentan secara strategis.

 

Dalam konteks ini, competitive advantage tidak boleh disamakan dengan performance. Keduanya adalah dua konstruk berbeda yang saling berkaitan, namun perlu dikelola secara terpisah.

 

Kritik terhadap Praktik Strategi Konvensional

 

Salah satu kekuatan tesis ini adalah kritiknya terhadap praktik strategi konvensional di sektor konstruksi. Banyak peneliti terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tunggal (single-based strategy) yang tidak mencerminkan kompleksitas nyata di lapangan. Padahal, lingkungan bisnis konstruksi sangat dinamis dan memerlukan pendekatan multi-tahap seperti dynamic capabilities.

 

Model Porter (1990) memang memberikan kerangka awal melalui teori klaster industri, namun belum menyentuh aspek transformasi organisasi dan inovasi strategis yang lebih mendalam sebagaimana difasilitasi oleh Dynamic Capabilities.

 

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

 

Tesis ini menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan pelaku industri:

• Penerapan strategi berbasis pengetahuan (knowledge-based management) untuk memperkuat daya saing jangka panjang.
• Revitalisasi peran lembaga pengatur seperti NCSDB agar lebih transparan dan tidak didominasi oleh aktor-aktor besar.
• Pengembangan SDM dan manajemen proyek berbasis inovasi untuk mengatasi ketimpangan antara perusahaan lokal dan asing.

 

Lebih lanjut, pembuat kebijakan perlu mengurangi hambatan institusional dan memperbaiki ekosistem bisnis agar investasi domestik dan asing dapat berjalan seimbang.

 

Nilai Tambah: Relevansi dengan Tren Industri Global

 

Dari sudut pandang global, pendekatan Dynamic Capabilities sangat relevan dengan tren industri konstruksi masa kini yang makin terdigitalisasi dan bergantung pada efisiensi teknologi. Negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman telah menerapkan strategi berbasis kapabilitas dinamis dalam menangani proyek infrastruktur berskala besar.

 

Indonesia pun mulai mengikuti tren ini melalui skema Public-Private Partnership (PPP), namun tanpa fondasi strategis yang kuat, perusahaan lokal akan sulit bersaing dengan perusahaan asing yang lebih siap.

 

Kesimpulan: Dinamika Kapabilitas sebagai Jawaban atas Ketimpangan Strategis

 

Tesis Muhammad Pamulu memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan praktik strategi manajemen di sektor konstruksi Indonesia. Dengan pendekatan dynamic capabilities, tesis ini mampu menjawab pertanyaan kunci: bagaimana perusahaan lokal bisa tetap relevan dan unggul dalam lingkungan yang terus berubah?

 

Model yang dibangun tidak hanya menjadi panduan teoritis, tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis bagi pelaku industri, regulator, hingga akademisi. Jika diimplementasikan secara menyeluruh, pendekatan ini bisa menjadi titik balik dalam transformasi industri konstruksi Indonesia.

 

 

Sumber

Pamulu, M. (2010). Strategic Management for Indonesian Construction Enterprises: A Dynamic Capabilities Approach. Curtin University. Diakses dari https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/476

Korupsi dalam Proyek Konstruksi: Masalah Lama, Wajah Baru

 

Proyek konstruksi di Indonesia, terutama yang dibiayai oleh pemerintah, telah lama menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan publik karena berdampak pada kualitas bangunan dan infrastruktur. Paper karya Felix Hidayat dan Sherly Mulyanto mengangkat urgensi isu ini dengan pendekatan empiris, menganalisis 15 kasus nyata yang ditangani Mahkamah Agung. Hasilnya memberikan gambaran konkret tentang anatomi korupsi yang sistemik—mulai dari pola, aktor, hingga besaran kerugian.

 

Mengapa Sektor Konstruksi Rentan Terhadap Korupsi?

 

Sektor konstruksi memiliki karakteristik unik: melibatkan anggaran besar, jangka waktu yang panjang, serta banyak pihak dengan kepentingan yang tumpang tindih. Kombinasi inilah yang menciptakan celah besar bagi praktik manipulasi, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

 

Data dari Transparency International tahun 2014 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Bandingkan dengan Singapura di peringkat 7 dan Malaysia di peringkat 52. Artinya, korupsi di Indonesia tidak hanya akut, tetapi juga bersifat struktural, terutama di proyek-proyek pemerintah yang melibatkan kontraktor swasta.

 

Metodologi: Grounded Theory sebagai Alat Bedah Kasus

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory, yaitu teknik analisis kualitatif melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding. Data utama diambil dari situs resmi Mahkamah Agung RI, yaitu www.putusan.mahkamahagung.go.id, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek konstruksi.

 

Analisis dilakukan terhadap 15 kasus nyata yang mewakili beragam jenis proyek infrastruktur, dengan karakteristik yang beragam dalam hal lokasi, jenis proyek, nilai kontrak, dan tahapan proyek saat korupsi terjadi.

 

Karakteristik Proyek Konstruksi yang Terlibat Korupsi

 

Dari 15 kasus yang dianalisis, ditemukan pola-pola umum yang menjadi ciri khas proyek-proyek yang rawan korupsi:

 

Pelaksana swasta, pemberi kerja pemerintah: Pola ini mendominasi. Sebagian besar proyek adalah milik instansi pemerintah yang menunjuk kontraktor swasta melalui lelang atau penunjukan langsung.

 

Proyek infrastruktur di Jawa dan Sumatera: Lokasi proyek paling sering berada di dua pulau ini, meskipun nilai kerugian terbesar justru ditemukan di wilayah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara.

 

Nilai kontrak tinggi dan waktu pengerjaan singkat: Rata-rata nilai proyek sebesar USD 195.000 dengan durasi pelaksanaan sekitar 166 hari, menciptakan tekanan waktu yang tinggi dan peluang untuk manipulasi.

 

Vulnerabilitas: Di Mana Korupsi Paling Sering Terjadi?

 

Penelitian ini membagi tahap proyek ke dalam tiga fase:

 

1. Pra-konstruksi: Tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan.

2. Konstruksi: Tahap pelaksanaan fisik di lapangan.

3. Pasca-konstruksi: Tahap pemeliharaan dan audit.

 

Dari ketiganya, fase konstruksi merupakan fase paling rentan, terutama karena:

• Adanya perbedaan antara volume pekerjaan di lapangan dengan laporan progres.
• Banyak terjadi rekayasa berita acara (BA) untuk memalsukan progres.
• Penyimpangan spesifikasi teknis dan penggunaan material di bawah standar.

 

Pola Korupsi: Volume Kerja Fiktif dan Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

 

Dari hasil analisis, ditemukan pola korupsi yang berulang:

 

• Volume kerja fiktif menjadi modus utama. Pekerjaan yang dilaporkan dalam progres tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selisih inilah yang menjadi celah untuk menilap anggaran.
• PPK sebagai aktor utama. Sebanyak 80% kasus melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, karena mereka memiliki kewenangan dalam memverifikasi progres dan mencairkan pembayaran.

 

Studi Kasus: Kerusakan Jalan dan Proyek Gagal di Wilayah Terpencil

 

Salah satu contoh nyata ditemukan di Papua, di mana kerugian mencapai hingga 80% dari nilai kontrak. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti sulitnya akses material, intervensi masyarakat adat, serta lemahnya pengawasan dari pusat.

 

Sebaliknya, proyek di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya cenderung mengalami penyimpangan dalam bentuk "penggelembungan harga" atau mark-up biaya non-fisik.

 

Kerugian Finansial dan Dampak Hukum

 

Besaran kerugian dalam kasus-kasus korupsi yang diteliti bervariasi dari 16,7% hingga 33,4% dari nilai proyek, dengan satu kasus ekstrem mencapai 80%. Dari segi hukum:

• Rata-rata hukuman penjara adalah 44,8 bulan.
• Denda rata-rata hanya USD 10.716.
• Kompensasi kerugian (uang pengganti) jarang diputuskan, bahkan di tingkat Mahkamah Agung.

 

Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang efek jera dan proporsionalitas hukuman terhadap kerugian negara yang ditimbulkan.

 

Dampak Korupsi: Dari Bangunan Runtuh hingga Hilangnya Kepercayaan

 

Korupsi dalam proyek konstruksi tidak hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa dan kualitas hidup masyarakat. Dari 15 kasus yang diteliti:

• Empat proyek mengalami kegagalan konstruksi, seperti bangunan roboh atau jalan cepat rusak.
• Satu proyek gagal mencapai usia desain bangunan.
• 73% kasus naik banding ke pengadilan tinggi, dan 33% ke Mahkamah Agung, mencerminkan kompleksitas dan perlawanan hukum dari para terdakwa.

 

Opini Kritis: Apakah Sistem Lelang Transparan Cukup?

 

Selama ini, pemerintah telah menerapkan e-procurement dan tender terbuka. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah diperbaiki, substansi pengawasan dan akuntabilitas tetap lemah. Lelang yang terlihat "transparan" bisa jadi hanya formalitas belaka ketika dokumen dan laporan dipalsukan.

 

Kelemahan Sistemik: Pengawasan Lemah dan Insentif Salah Kaprah

 

Beberapa kelemahan yang diidentifikasi dari studi ini antara lain:

• Kurangnya pelatihan integritas dan teknis untuk PPK dan pengawas.
• Insentif proyek berbasis hasil kuantitatif, bukan kualitas.
• Minimnya sanksi bagi kontraktor yang melanggar.
• Tidak adanya blacklist nasional yang efektif bagi pelaku korupsi di sektor konstruksi.

 

Rekomendasi dan Solusi Strategis

 

1. Reformasi Proses Seleksi PPK dan Pengawas: Mereka harus melalui pelatihan dan sertifikasi integritas serta teknis.

2. Audit Independen dan Forensik Konstruksi: Audit harus berbasis inspeksi lapangan, bukan hanya pada dokumen.

3. Sistem Blacklist Kontraktor Nasional: Semua kontraktor dan konsultan yang terlibat kasus hukum harus dilarang mengikuti tender selama minimal 5 tahun.

4. Pelibatan Masyarakat dan Teknologi: Gunakan drone, AI, dan pelibatan LSM untuk memantau progres proyek secara real time.

 

Kesimpulan: Korupsi Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Krisis Sistemik

 

Makalah ini berhasil membongkar kerangka sistemik dari praktik korupsi di sektor konstruksi Indonesia. Korupsi bukan hanya akibat moral individu, tetapi hasil dari sistem yang membiarkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya efek jera. Dibutuhkan perubahan menyeluruh, dari proses tender, pelatihan SDM, hingga reformasi hukum, untuk mengubah wajah sektor konstruksi dari ladang korupsi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

 

 

Referensi:

Felix Hidayat & Sherly Mulyanto. (2017). Analysis Characteristic of Corruption in Construction Project in Indonesia. MATEC Web of Conferences, SICEST 2016. DOI: 10.1051/matecconf/201710105018

Pendahuluan: Pentingnya Peran CPM dalam Proyek Publik

Dalam proyek konstruksi sektor publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas manajemen proyek dari sisi pemilik proyek atau klien. Peran Client Project Manager (CPM) menjadi sangat vital karena mereka bertanggung jawab langsung dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian biaya, dan jaminan mutu proyek. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi CPM kerap kali belum sejalan dengan tuntutan kompleksitas proyek yang mereka tangani.

Penelitian oleh Kartika Puspa Negara ini bertujuan mengisi kekosongan pengetahuan mengenai kondisi aktual kompetensi CPM di Indonesia, hambatan pengembangannya, dan strategi untuk memperkuat peran mereka di masa depan melalui sebuah kerangka kerja yang komprehensif.

 

Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan mixed method—menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Survei dilakukan terhadap 147 CPM di tiga provinsi Indonesia, sedangkan 12 wawancara mendalam dilakukan dengan informan ahli yang relevan. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi gap antara kompetensi aktual dan kompetensi yang diharapkan atau diprioritaskan.

 

Delapan Kompetensi Utama yang Harus Diprioritaskan

Dari hasil penelitian, delapan kompetensi inti yang paling urgen dikembangkan oleh CPM Indonesia adalah sebagai berikut:

• Teamwork
  Kemampuan bekerja sama lintas tim dan stakeholder menjadi krusial dalam proyek multi-pihak. CPM harus mampu menjembatani antara konsultan, kontraktor, dan pemilik proyek.
   

• Decision Making
  Proyek publik memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat. CPM dengan pengambilan keputusan yang lemah rentan menimbulkan keterlambatan dan pembengkakan biaya.
   

• Technical Area
  CPM tidak selalu memiliki latar belakang teknik, namun mereka tetap perlu memahami aspek teknis untuk bisa mengelola proyek konstruksi secara menyeluruh.
   

• Leadership
  Kemampuan memimpin tim proyek dan menjaga arah kerja tim menjadi faktor penting keberhasilan manajemen proyek.
   

• Quality Management
  CPM berperan menjaga standar mutu pekerjaan melalui pengawasan dan validasi proses kerja, bukan hanya sebagai pengawas administratif.
   

• Cost Management
  Kemampuan menyusun dan mengontrol anggaran proyek membantu mencegah pemborosan dan inefisiensi anggaran negara.
   

• Integrity
  Etika kerja dan integritas tinggi sangat diperlukan karena posisi CPM berhubungan dengan pengelolaan dana publik.
   

• Problem Solving
  Kemampuan menghadapi masalah teknis dan non-teknis di lapangan menjadi keterampilan yang wajib dimiliki.
   

 

Hambatan Utama dalam Pengembangan Kompetensi CPM

 

Penelitian ini mengidentifikasi sepuluh hambatan utama dalam pengembangan kompetensi CPM sektor publik di Indonesia, antara lain:

• Beban kerja berlapis, banyak CPM juga menjabat sebagai kepala bidang lain

• Rendahnya partisipasi dalam pelatihan karena waktu dan biaya

• Tidak adanya jalur karier atau skema pengembangan yang jelas untuk posisi CPM

• Minimnya fasilitasi teknologi digital seperti e-learning

• Budaya kerja yang tidak mendorong pengembangan diri

• Lemahnya dokumentasi dan berbagi pengetahuan dari proyek sebelumnya

• Minimnya dukungan dari atasan atau manajemen puncak
   

Sebagian besar CPM menangani lebih dari tiga proyek sekaligus, menyebabkan keterbatasan waktu untuk pelatihan dan refleksi kompetensi.

 

Kerangka Kerja Pengembangan Kompetensi CPM

 

Kartika Puspa Negara menyusun sebuah framework pengembangan CPM dengan lima elemen strategis:

• Metode pelatihan dan pengembangan: Perlu sistem pelatihan berbasis kebutuhan nyata dan variasi metode (klasikal, mentoring, on-the-job).

• Standarisasi jalur menjadi CPM: Ada kebutuhan mendesak untuk membuat jalur karier yang jelas dan sistematis, dimulai dari proyek kecil hingga kompleks.

• Sistem manajemen pengetahuan: Harus ada sistem dokumentasi pelajaran proyek dan forum pertukaran pengetahuan antarsesama CPM.

• Budaya belajar: Pemerintah dan instansi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan reward sharing knowledge.

• Dukungan sistemik: Dibutuhkan dukungan regulasi, anggaran, dan peran aktif manajemen untuk mewujudkan sistem pengembangan kompetensi ini.
   

Framework ini dapat dijadikan panduan nasional dalam pelatihan dan pengembangan CPM sektor publik.

 

Opini dan Nilai Tambah

 

Kelebihan studi ini:

• Pendekatan gabungan (survei + wawancara) memberikan validitas tinggi

• Fokus pada posisi CPM dari sisi klien, berbeda dengan banyak studi yang fokus pada kontraktor

• Solusi konkret dalam bentuk framework
   

Kritik terhadap penelitian:

• Wilayah studi hanya mencakup tiga provinsi sehingga generalisasi nasional masih terbatas

• Tidak mencakup CPM sektor swasta, padahal mereka juga berperan penting

• Framework belum diuji di lapangan (masih berupa rencana konseptual)
   

Perbandingan dengan studi lain:

 

Sebagian besar studi luar negeri (seperti Hwang & Ng, 2013) menyarankan bahwa CPM harus fokus pada aspek teknis. Namun, dalam konteks Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek non-teknis (leadership, integrity, teamwork) justru lebih krusial karena struktur birokrasi dan kompleksitas tata kelola proyek pemerintah.

 

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

 

Untuk memaksimalkan implementasi dari temuan ini, beberapa langkah bisa diambil:

• Pemerintah pusat dan daerah: Gunakan framework ini sebagai acuan dalam pengembangan pelatihan dan sistem karier CPM.

• Lembaga pelatihan dan universitas: Sesuaikan kurikulum pelatihan CPM agar fokus pada delapan kompetensi inti.

• CPM individu: Aktiflah mencari pelatihan tambahan, dokumentasikan pembelajaran proyek, dan terlibat dalam komunitas profesi.
   

 

Kesimpulan

Tesis ini berhasil menyajikan potret komprehensif kondisi aktual CPM di sektor publik Indonesia. Dengan menggabungkan data lapangan dan rekomendasi strategis, Kartika Puspa Negara tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga merumuskan kerangka kerja sebagai solusi nasional.

Ke depan, jika framework ini diimplementasikan secara konsisten, maka kualitas manajemen proyek publik di Indonesia akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran negara dan kualitas layanan infrastruktur kepada masyarakat.

 

Sumber

Negara, K. P. (2022). Client Construction Project Manager Competency in Indonesia. Tesis, Queensland University of Technology.
Tersedia di: https://doi.org/10.5204/thesis.eprints.151987

 

Pendahuluan

Industri konstruksi Indonesia, meski menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur, ternyata tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor lainnya. Paper karya Dewi Larasati ZR dan Watanabe Tsunemi (Kochi University of Technology) mengungkap akar masalahnya: inefisiensi proyek, fragmentasi hubungan antar-pihak, dan ketidakmampuan mengelola perubahan. Analisis ini didukung data lapangan dan studi literatur, menawarkan solusi seperti manajemen rantai pasok dan relational contracting.

 

Analisis Kondisi Industri Konstruksi Indonesia

1. Karakteristik Proyek Konstruksi yang Unik
Industri konstruksi memiliki ciri khas yang kompleks:

• Produk unik (setiap proyek berbeda).

• Organisasi sementara (tim dibubarkan setelah proyek selesai).

• Ketergantungan pada lokasi (faktor geografis dan regulasi lokal).

• Tingkat ketidakpastian tinggi (perubahan desain, cuaca, pasokan material).

Menurut Smith (1999), perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam konstruksi. Namun, di Indonesia, perubahan sering berujung pada konflik, penundaan, dan pembengkakan biaya.

2. Data Kritis yang Menggambarkan Masalah

• Keterampilan pekerja: Hanya 67% dari standar optimal (Kaming, 2003).

• Pemborosan material: 30% bahan konstruksi terbuang sia-sia (Alwi, 2003).

• Persebaran perusahaan: 70% perusahaan besar terkonsentrasi di Jawa, memicu kompetisi tidak sehat (BCI, 2006).

• Alokasi anggaran: 60% dana habis di fase desain, hanya 40% untuk konstruksi (Gambar 5). Ini menunjukkan lemahnya integrasi antar-fase proyek.

3. Penyebab Utama Inefisiensi

• Hubungan tradisional antar-pihak: Kontrak kaku yang tidak fleksibel terhadap perubahan.

• Rantai pasok terfragmentasi: Setiap kontraktor mengelola pemasok sendiri, meningkatkan biaya logistik.

• Regulasi tidak mendukung: Proses pengadaan proyek rumit dan tidak transparan.

 

Strategi Peningkatan Daya Saing

1. Manajemen Rantai Pasok Terintegrasi
Penelitian Susilawati (2005) menunjukkan bahwa efisiensi rantai pasok bisa mengurangi pemborosan hingga 20%. Contoh sukses dari Jepang:

• Sistem Just-In-Time: Material datang tepat waktu, minimalkan penyimpanan.

• Kolaborasi dengan pemasok lokal: Kurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau.

2. Relational Contracting
Mekanisme kontrak yang lebih fleksibel, seperti alliancing project, bisa mengurangi konflik. Contoh: Proyek infrastruktur di Australia yang menggunakan model ini mengalami penurunan dispute hingga 40% (Sakkal, 2005).

3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

• Pelatihan berbasis kompetensi.

• Sertifikasi profesi konstruksi.

4. Adopsi Teknologi

• Building Information Modeling (BIM): Meminimalkan kesalahan desain.

• Software manajemen proyek: Pantau progres real-time.

 

Kritik dan Rekomendasi

• Kelemahan Paper: Tidak membahas peran pemerintah secara mendalam, padahal regulasi adalah kunci.

• Peluang Riset Lanjutan: Perlunya studi kasus penerapan relational contracting di Indonesia.

• Tren Global: Industri 4.0 di konstruksi (IoT, AI) belum diangkat dalam paper.

 

Kesimpulan

Industri konstruksi Indonesia membutuhkan transformasi sistemik:

• Integrasi rantai pasok.

• Kontrak kolaboratif.

• Peningkatan SDM.
  Dengan belajar dari praktik terbaik global, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan bersaing di pasar internasional.

Sumber:

Dewi Larasati ZR & Watanabe Tsunemi (2007). Evaluation Study on Existing Condition of Indonesian Construction Industry. Kochi University of Technology.

Pendahuluan

 

Industri konstruksi Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi. Penelitian oleh Alwi, Hampson, dan Mohamed (2002) berjudul Factors Influencing Contractor Performance in Indonesia: A Study of Non Value-Adding Activities mengungkap bahwa aktivitas non-nilai tambah (pemborosan) menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas. Studi ini menganalisis data dari 99 responden di 46 perusahaan kontraktor, mengidentifikasi faktor-faktor kritis seperti perbaikan pekerjaan finishing, keterlambatan material, dan perubahan desain. Temuan ini tidak hanya relevan bagi akademisi tetapi juga praktisi yang ingin meningkatkan kinerja proyek.

 

Analisis Temuan Utama

1. Aktivitas Non-Nilai Tambah yang Dominan
Penelitian ini mengklasifikasikan pemborosan dalam konstruksi menjadi lima kategori utama:

• Perbaikan pekerjaan finishing (skor tertinggi: 0.97 pada Weighted Index).

• Menunggu material (0.88).

• Keterlambatan jadwal (0.86).

Contoh nyata:

• Perbaikan finishing sering terjadi karena kurangnya keterampilan tenaga kerja atau kesalahan struktural yang memengaruhi pekerjaan akhir.

• Menunggu material disebabkan oleh manajemen logistik yang buruk, baik dari pemasok maupun tata letak situs. 

 

2. Penyebab Pemborosan
Faktor utama yang memicu pemborosan:

• Perubahan desain (Level Index: 0.723).

• Lambatnya pengambilan keputusan (0.717).

• Kurangnya keterampilan tenaga kerja (0.714).

Studi Kasus:

• Proyek apartemen di Jakarta mengalami keterlambatan 3 bulan akibat perubahan desain yang tidak terantisipasi.

• Penggunaan material tidak sesuai spesifikasi menyebabkan pembongkaran ulang, menambah biaya 15%.

 

3. Perbedaan antara Perusahaan ISO 9000 dan Non-ISO

• Perusahaan ISO 9000 lebih baik dalam menangani perbaikan struktural (skor 0.82 vs. 0.55 pada non-ISO).

• Perusahaan non-ISO lebih sering mengalami pemborosan material (skor 1.01 vs. 0.65 pada ISO).

 

Solusi dan Rekomendasi

1. Penerapan Konsep Lean Construction

• Just-In-Time (JIT): Meminimalkan penumpukan material di lokasi.

• Peningkatan kolaborasi dengan pemasok: Menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk memantau pasokan.

2. Pelatihan Tenaga Kerja

• Program sertifikasi keterampilan untuk pekerja, terutama di bidang finishing dan struktur.

• Kolaborasi dengan lembaga pelatihan seperti BLK (Balai Latihan Kerja).

3. Penggunaan Teknologi

• BIM (Building Information Modeling): Meminimalkan kesalahan desain sejak awal.

• Software manajemen proyek: Memantau progres dan mengidentifikasi potensi pemborosan.

4. Perbaikan Proses Kontrak

• Relational Contracting: Mengganti kontrak tradisional dengan model kolaboratif untuk mengurangi konflik.

 

Kritik dan Nilai Tambah

Kelebihan Penelitian:

• Data lapangan yang komprehensif dengan responden dari berbagai jenis perusahaan.

• Metodologi jelas dengan penggunaan Importance Index untuk mengukur dampak pemborosan.

Kekurangan:

• Tidak membahas peran pemerintah dalam regulasi pengadaan material.

• Contoh kasus terbatas pada proyek besar, kurang mencakup UMKM konstruksi.

Perbandingan dengan Tren Global:

• Di Jepang, penerapan Lean Construction mengurangi pemborosan hingga 30%.

• Singapura menggunakan sistem Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) untuk meminimalkan kesalahan di lapangan.

 

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan peta jalan untuk meningkatkan efisiensi industri konstruksi Indonesia dengan fokus pada:

1. Eliminasi pemborosan melalui manajemen material dan tenaga kerja.

2. Adopsi teknologi untuk akurasi desain dan pengawasan proyek.

3. Kolaborasi antar-pihak untuk mengurangi konflik dan keterlambatan.

Dengan implementasi rekomendasi ini, industri konstruksi Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global.

 

 

Sumber:
Alwi, S., Hampson, K., & Mohamed, S. (2002). Factors Influencing Contractor Performance in Indonesia: A Study of Non Value-Adding Activities. Proceeding of the International Conference on Advancement in Design, Construction, and Maintenance of Building Structures, Bali.