Kajian Kesesuaian Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Sertifikasi kompetensi bagi tenaga ahli keinsinyuran memiliki peran penting dalam meningkatkan standar profesionalisme dan memastikan kesesuaian keahlian insinyur dengan kebutuhan industri. Paper ini membahas apakah pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Studi ini dilakukan dengan mengambil kasus uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing insinyur Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Beberapa tujuan utama undang-undang ini antara lain:

• Mencegah kesalahan dan kelalaian dalam praktik keinsinyuran
• Melindungi masyarakat dari risiko akibat pekerjaan insinyur yang tidak kompeten
• Menyamakan standar kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan negara lain

Uji sertifikasi kompetensi menjadi instrumen utama dalam menilai kesiapan insinyur sebelum mereka diberikan lisensi praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah proses sertifikasi yang saat ini diterapkan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui:

• Wawancara dengan penyelenggara dan peserta uji sertifikasi
• Kajian regulasi terkait uji sertifikasi kompetensi insinyur
• Perbandingan dengan best practices yang diterapkan di beberapa negara ASEAN

Beberapa aspek yang dianalisis meliputi:

• Sistem nilai dalam sertifikasi kompetensi
• Kerangka regulasi dan institusi yang mendukung penyelenggaraan uji sertifikasi
• Peran pemerintah dalam mengawasi sertifikasi insinyur
• Partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi

Kesesuaian Uji Sertifikasi dengan Undang-Undang Keinsinyuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh PII telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, antara lain:

• Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program profesi insinyur. Saat ini, sertifikasi lebih banyak dilakukan oleh asosiasi profesi tanpa koordinasi yang cukup dengan lembaga pendidikan tinggi.
• Kurangnya sosialisasi kepada calon insinyur mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi. Banyak lulusan teknik belum memahami manfaat sertifikasi dalam meningkatkan peluang karier mereka.
• Regulasi yang masih memerlukan harmonisasi dengan standar internasional. Beberapa aspek dari sertifikasi insinyur Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan standar ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) dan APEC Engineer Framework.

Sebagai bagian dari penelitian ini, dilakukan studi kasus terhadap pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi yang diadakan oleh PII. Beberapa temuan penting dari studi kasus ini meliputi:

• 80 persen peserta uji sertifikasi berasal dari sektor konstruksi dan infrastruktur
• 60 persen peserta mengaku mengalami kesulitan dalam memahami materi uji karena minimnya pelatihan sebelumnya
• Hanya 40 persen peserta yang memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun sebelum mengikuti sertifikasi
• 70 persen peserta menyatakan bahwa sertifikasi meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi

Perbandingan dengan Best Practices di Negara ASEAN

Penelitian ini juga membandingkan sistem sertifikasi insinyur di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa perbedaan utama yang ditemukan antara lain:

• Singapura dan Malaysia mewajibkan sertifikasi insinyur melibatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem evaluasi kompetensi.
• Di Indonesia, sertifikasi lebih banyak dikelola oleh asosiasi profesi tanpa keterlibatan langsung dari dunia akademik.
• Di beberapa negara ASEAN, terdapat insentif bagi insinyur yang telah memiliki sertifikasi untuk mengikuti pelatihan lanjutan secara berkala.

Keunggulan Sistem Sertifikasi di Indonesia

1. Menjamin bahwa insinyur memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional
2. Meningkatkan daya saing insinyur Indonesia di pasar tenaga kerja global
3. Menekan risiko kegagalan proyek akibat kesalahan teknis insinyur yang tidak kompeten

Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi

1. Kurangnya keterlibatan akademisi dalam penyelenggaraan uji sertifikasi
2. Minimnya pemahaman calon insinyur tentang manfaat sertifikasi
3. Masih ada beberapa aspek regulasi yang belum sepenuhnya harmonis dengan standar internasional
4. Biaya sertifikasi yang dianggap tinggi oleh sebagian peserta

Kesimpulan dan Rekomendasi

Paper ini menunjukkan bahwa pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi bagi insinyur di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sistem sertifikasi ini semakin efektif dan berdaya saing global.

Rekomendasi

1. Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program profesi insinyur. Perguruan tinggi dapat berperan dalam menyiapkan materi pelatihan bagi calon peserta sertifikasi.
2. Memperluas sosialisasi sertifikasi kompetensi di kalangan mahasiswa teknik dan lulusan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan program magang industri.
3. Menyesuaikan regulasi sertifikasi insinyur dengan standar internasional. Dengan demikian, insinyur Indonesia dapat lebih mudah memperoleh pengakuan di luar negeri.
4. Menyediakan insentif bagi insinyur yang mengikuti sertifikasi dan pelatihan lanjutan. Insentif ini dapat berupa pengurangan biaya sertifikasi atau subsidi dari pemerintah dan asosiasi profesi.

Dengan implementasi yang lebih baik, diharapkan sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia dapat semakin optimal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing insinyur di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber Artikel dalam Bahasa Asli

Irika Widiasanti, Rizal Z Tamin, Puti Farida Marzuki, Iwan Inrawan Wiratmadja. (2015). "Kajian Kesesuaian Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran." Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS), 12 November 2015, ISSN 2447-0086.