Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek infrastruktur paling strategis dan kompleks di Indonesia. Bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penopang irigasi dan penyedia air baku, tetapi juga penting untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik, hingga pelestarian ekosistem. Namun, kompleksitas teknis yang tinggi, lamanya waktu konstruksi, serta tingginya biaya investasi menjadikan proyek-proyek bendungan penuh tantangan. Melalui studi literatur berjudul “Building Information Modeling (BIM) for Dams—Literature Review and Future Needs” oleh Catur Ayu Wahyuningrum dan rekan-rekan, kita diajak menelusuri sejauh mana BIM dapat menjawab tantangan tersebut dan menjadi solusi kunci dalam manajemen proyek bendungan masa depan di Indonesia.
Kompleksitas Proyek Bendungan dan Kebutuhan Teknologi
Pembangunan bendungan tidak hanya melibatkan elemen arsitektur, teknik sipil, dan konstruksi (AEC), tetapi juga sangat bergantung pada faktor geoteknik dan topografi. Di fase perencanaan, tantangan muncul dari analisis hidrologi dan struktur. Pada tahap konstruksi, kesulitan datang dari pelaksanaan pekerjaan tanah, pekerjaan beton besar, serta integrasi sistem mekanikal dan elektrikal. Bahkan setelah bendungan beroperasi, proses pemeliharaan dan pengawasan membutuhkan akurasi data dan ketepatan manajemen aset. BIM menjadi teknologi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini karena mampu menyatukan seluruh data dan informasi proyek dalam satu model digital tiga dimensi yang dapat diperbarui secara real time.
Posisi BIM dalam Proyek Infrastruktur dan Regulasi Nasional
Meskipun BIM sudah diterapkan secara luas di proyek gedung di Indonesia, adopsinya di proyek infrastruktur seperti bendungan masih tergolong baru dan belum diwajibkan secara nasional. Dalam Permen PUPR No. 22 Tahun 2018, BIM baru diwajibkan untuk bangunan negara non-sederhana dengan luas lebih dari 2.000 m2 dan lebih dari dua lantai. Namun demikian, beberapa inisiatif telah muncul. Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga telah menerapkan BIM di proyek-proyek tertentu dan bahkan tengah mempersiapkan kebijakan wajib BIM untuk infrastruktur sejak 2020.
Implementasi Global dan Pembelajaran dari Negara Lain
Negara-negara seperti Korea Selatan telah menggunakan BIM secara aktif dalam desain bendungan, simulasi pembangunan, serta manajemen informasi proyek. Contohnya, BIM diterapkan untuk perencanaan proses, visualisasi kerja lapangan, hingga publikasi informasi kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa potensi BIM dalam mendukung keberhasilan proyek bendungan bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti secara praktis.
Dimensi BIM dalam Proyek Bendungan
BIM dalam proyek infrastruktur memiliki banyak dimensi. Dimensi 3D (visualisasi), 4D (penjadwalan), 5D (biaya), 6D (efisiensi energi dan keberlanjutan), hingga 7D (manajemen fasilitas dan aset) semuanya relevan untuk diterapkan dalam proyek bendungan. Studi ini menunjukkan bahwa BIM dapat membantu perencanaan waktu konstruksi lebih baik, mengidentifikasi potensi perubahan desain, serta memperkirakan biaya secara lebih akurat.
Data dari McGraw Hill Construction (2014) menunjukkan bahwa 90% perencana proyek dan 70% kontraktor di Inggris telah menggunakan BIM tanpa permintaan dari pemilik proyek. Bahkan, 55% pemilik proyek infrastruktur di tahun 2016 secara aktif menggunakan jasa konsultan BIM. Sementara itu, di Indonesia, hasil survei Eadie dkk. menunjukkan bahwa penerapan BIM baru 55% pada tahap desain dan hanya 9% pada tahap operasi dan pemeliharaan.
Studi Kasus dan Simulasi Kelayakan
Meskipun studi ini tidak mengambil satu proyek bendungan tertentu sebagai studi kasus, ia mengompilasi berbagai literatur dan studi empiris yang mencerminkan bagaimana BIM dapat diterapkan pada seluruh siklus hidup bendungan. Salah satu data yang diangkat berasal dari World Commission on Dams (2001), yang mencatat bahwa biaya pembangunan tiga bendungan besar bisa mencapai USD 6 miliar dengan waktu konstruksi 4–6 tahun. Mengingat tingginya biaya dan lamanya durasi proyek, penerapan BIM dapat memberikan nilai tambah berupa koordinasi antar pemangku kepentingan dan kontrol biaya secara terintegrasi.
Studi Hidayah dkk. (2018) menunjukkan bahwa struktur pekerjaan utama bendungan mencakup pekerjaan dewatering, urugan tanah, pelindung, pengeboran dan grouting, elevasi puncak bendungan, drainase, dan sistem instrumen. Setiap tahapan ini memiliki potensi besar terhadap perubahan kondisi lapangan, sehingga BIM dapat membantu mengelola risiko tersebut.
Manfaat dan Hambatan Implementasi
Secara teknis, BIM memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah peningkatan kualitas desain, pengurangan kesalahan konstruksi, efisiensi jadwal pelaksanaan, hingga pengelolaan aset setelah proyek selesai. Teknologi ini juga memungkinkan visualisasi 3D secara akurat yang membantu pemangku kepentingan memahami desain dengan lebih baik. Selain itu, BIM memfasilitasi kolaborasi antar tim lintas disiplin dan mempermudah proses audit dan pelaporan.
Namun, implementasi BIM dalam proyek bendungan di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan utama. Pertama, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam menggunakan BIM, terutama di tingkat perencana dan pengawas proyek pemerintah. Kedua, belum adanya regulasi yang mewajibkan penggunaan BIM secara menyeluruh untuk proyek bendungan. Ketiga, investasi awal yang tinggi untuk perangkat lunak dan pelatihan masih menjadi tantangan bagi banyak instansi dan kontraktor.
Rekomendasi dan Kebutuhan Masa Depan
Penelitian ini menyarankan agar penerapan BIM dimulai dari tahap perencanaan oleh konsultan perencana dan diikuti oleh kontraktor pelaksana pada tahap konstruksi. Dalam proses lelang, dokumen DED berbasis BIM dapat menjadi acuan utama. Setelah proyek selesai, shop drawing dalam format as-built BIM dapat diserahkan kembali kepada pemilik sebagai basis manajemen aset jangka panjang. Pada fase operasi dan pemeliharaan, BIM akan berfungsi sebagai sistem manajemen aset yang memuat seluruh riwayat perawatan, lokasi komponen penting, serta estimasi anggaran rehabilitasi. Dengan demikian, efisiensi biaya dan keberlanjutan proyek dapat ditingkatkan.
Lebih jauh, untuk mendukung implementasi BIM secara menyeluruh, pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur penggunaan BIM pada proyek-proyek strategis seperti bendungan. Selain itu, investasi dalam pelatihan SDM dan penyediaan perangkat lunak harus dilakukan secara sistematis. Kolaborasi antara kementerian, universitas, dan industri konstruksi juga perlu ditingkatkan untuk mengembangkan kurikulum dan riset berbasis BIM khusus untuk proyek infrastruktur.
Kesimpulan
Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya penerapan Building Information Modeling (BIM) dalam proyek bendungan di Indonesia. Dengan segala kompleksitas teknis, biaya tinggi, dan risiko besar yang melekat pada proyek jenis ini, BIM menawarkan solusi digital yang memungkinkan koordinasi lintas disiplin, efisiensi perencanaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan aset yang lebih baik. Meskipun implementasinya di Indonesia masih terbatas, peluang untuk memperluas penggunaan BIM sangat besar, terlebih jika didukung oleh regulasi, sumber daya manusia, dan investasi yang memadai.
Sumber Asli
Wahyuningrum, C. A., Sari, Y. C., & Kresnanto, N. C. (2020). Building Information Modeling (BIM) for Dams—Literature Review and Future Needs. Journal of Civil Engineering Forum, 6(1), 61–68.