Building Information Modeling (BIM) telah lama digadang-gadang sebagai penyelamat industri konstruksi: efisien, transparan, dan kolaboratif. Namun, meski manfaatnya sudah terbukti di berbagai negara maju, penerapannya di Indonesia masih berjalan lambat dan sporadis. Kenapa bisa begitu?
Melalui penelitian yang digagas oleh Handika Rizky Hutama dan Jane Sekarsari, kita diajak menyelami berbagai faktor penghambat implementasi BIM dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya dari sudut pandang pengguna langsung dan pengelola proyek. Artikel ini bukan hanya memaparkan teori, tapi juga menyajikan data statistik dari survei langsung dan analisis faktor yang mendalam.
Metodologi: Kombinasi Literatur, Wawancara, dan Survei
1. Studi Literatur
Peneliti mengumpulkan 35 variabel penghambat dari literatur nasional dan internasional, lalu mengelompokkannya ke dalam tiga kategori besar:
- Organisasi (misalnya partisipasi manajemen, SOP, budaya kerja)
- Personal (kemampuan SDM, pemahaman komputer, etika kerja)
- Teknologi (software, hardware, keamanan data)
2. Wawancara Pakar
Untuk validasi variabel, peneliti mewawancarai para ahli dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia konstruksi dan minimal 5 tahun di penerapan BIM. Hasilnya disaring menjadi 27 variabel inti.
3. Survei Kuisioner
Sebanyak 40 responden dari proyek konstruksi di Jakarta dan sekitarnya diikutsertakan. Mereka adalah pengguna BIM aktif dengan pengalaman minimal 3 tahun.
Temuan Utama: Tujuh Faktor Penghambat Inti Penerapan BIM
Melalui analisis faktor menggunakan SPSS, penelitian ini mengidentifikasi 7 komponen utama sebagai penghambat signifikan. Berikut adalah faktor yang paling dominan:
1. Kurangnya Partisipasi Manajemen
Variabel ini menempati peringkat pertama sebagai penghambat utama. Manajemen yang tidak terlibat aktif dalam memberikan:
- Motivasi
- Pelatihan teknis
- Pengawasan implementasi
akan menyebabkan adopsi BIM berjalan tidak optimal. Tanpa dukungan manajemen, pengguna di level operasional pun kehilangan arah.
2. Target BIM Tidak Jelas
Ketika organisasi tidak menetapkan tujuan BIM secara eksplisit—apakah untuk efisiensi biaya, perencanaan visual, atau integrasi desain—maka tim di lapangan tidak punya patokan kerja.
3. Tidak Kompatibelnya Perencana dan Kontraktor
Banyak proyek di Indonesia masih menggunakan sistem tradisional Design-Bid-Build, di mana konsultan dan kontraktor bekerja terpisah dan tidak saling mendukung penggunaan BIM.
4. Rencana Mutu dan Standar Operasional Tidak Jelas
Tanpa standar mutu proyek yang relevan dengan BIM, pengguna kesulitan menerapkan proses digitalisasi secara konsisten.
5. Kompleksitas Pekerjaan
Penerapan BIM kerap dianggap membebani pengguna proyek karena dianggap rumit, terutama bila belum ada pelatihan menyeluruh.
6. SOP BIM yang Kompleks
Tanpa penyederhanaan alur kerja, banyak yang merasa SOP BIM terlalu kaku atau tidak realistis di lapangan.
7. Infrastruktur Komputer yang Tidak Mendukung
Hardware lambat, software tidak kompatibel, dan kurangnya lisensi resmi membuat penggunaan BIM terganggu.
Statistik Singkat: Tingkat Pengaruh Variabel
- Skala pengaruh responden: 1 (tidak mempengaruhi) sampai 5 (sangat mempengaruhi)
- Sebagian besar responden menilai variabel kunci berada di antara skala 3–4 (cukup hingga sangat mempengaruhi)
Kriteria Responden:
- Pengalaman: minimal 3 tahun
- Wilayah: proyek di Jakarta dan sekitarnya
- Jabatan: meliputi manajer proyek, BIM coordinator, hingga drafter
BIM di Indonesia: Antara Potensi dan Hambatan
Potensi
- Meningkatkan koordinasi desain 3D
- Mengurangi kesalahan gambar dan revisi
- Menyederhanakan perhitungan biaya
- Mempersingkat waktu proyek
Hambatan Utama (berdasarkan penelitian ini):
- Tidak adanya roadmap nasional dari pemerintah
- Belum tersedia regulasi atau standar BIM Indonesia
- Investasi awal yang masih tinggi
- Pelatihan belum merata
- Implementasi masih bersifat sporadis dan tidak terkoneksi
Perbandingan dengan Negara Maju
Di negara seperti Inggris, Singapura, dan Norwegia, BIM diterapkan secara nasional dengan dukungan regulasi ketat. Bahkan di Inggris, sejak 2016, semua proyek pemerintah wajib menggunakan BIM level 2.
Indonesia masih jauh dari tahap itu. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa dukungan regulasi dan roadmap dari pemerintah, upaya individu atau perusahaan akan terseok-seok dan tidak terstandar.
Rekomendasi Penelitian: Apa yang Harus Dilakukan?
1. Bagi Perusahaan
- Manajemen harus terlibat aktif dalam setiap fase BIM
- Buat SOP BIM internal yang realistis
- Sediakan pelatihan berkelanjutan untuk semua level
2. Bagi Pemerintah
- Rancang roadmap nasional BIM
- Tawarkan insentif pajak bagi perusahaan yang mengadopsi BIM
- Buat standar nasional BIM (SNI versi BIM)
3. Bagi Institusi Pendidikan
- Masukkan kurikulum BIM secara wajib di jurusan teknik sipil, arsitektur, dan konstruksi
- Bangun kemitraan dengan industri untuk laboratorium BIM praktis
Opini Kritis: BIM Adalah Investasi Budaya, Bukan Sekadar Teknologi
Penerapan BIM bukan hanya soal software canggih atau model 3D yang memukau. Ini adalah perubahan paradigma. Dari yang tadinya bekerja terpisah menjadi kolaboratif, dari pendekatan trial-error menjadi data-driven. Dan seperti semua perubahan budaya, kuncinya ada pada:
- Komitmen manajemen
- Investasi pada pelatihan
- Kesabaran dalam transisi
Penelitian ini dengan sangat gamblang memaparkan bahwa persoalan teknologi bisa diatasi, tetapi jika aspek organisasi dan personal tidak dibenahi, maka BIM hanya akan menjadi “software mahal yang tidak dipakai”.
Penutup: Menjadikan BIM Efektif Butuh Kerja Sama Semua Pihak
Penelitian Hutama dan Sekarsari menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin memahami tantangan implementasi BIM di Indonesia. Ini adalah langkah awal untuk memetakan hambatan dan menyusun strategi nasional menuju transformasi digital konstruksi yang lebih solid.
BIM bukan sekadar tren global—ia adalah kebutuhan masa depan. Dan masa depan itu dimulai dengan langkah kecil: memahami apa yang menghambat, dan mulai memperbaikinya dari sekarang.
Sumber asli:
Hutama, H. R., & Sekarsari, J. (2019). Analisa Faktor Penghambat Penerapan Building Information Modeling dalam Proyek Konstruksi. Jurnal Infrastruktur, Vol. 4 No. 1, pp. 25–31.