diklatkerja | [Tanya Jawab] Peran Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Pembangunan Indonesia

1. Pertanyaan dari Ibu Siska
Di Kepulauan Meranti itu lahannya kebanyakan lahan gambut, dan sempat terjadi kebakaran yang asapnya sampai Malaysia. Dari pihak pemerintah mengambil langkah menggunakan satelit untuk mengecek jenis tanah, sehingga diperoleh kalau tanahnya tanah gambut. Sementara, itu bukan tanah gambut tapi tanah liat/tanah berlumpur. Sehingga, penerbitan sertifikat tanah menjadi sulit. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?

Jawaban: Memang perbedaan fungsi lahan ini perlu aturan, oleh karena itu dalam penyusunan dokumen tata ruang, kita melakukan survey, kita mengenali kondisi lahan yang ada, ini sebenarnya konteksnya ranah hukum dan kelembagaan, karena penindakannya pun harus memiliki acuan hukum. Kalau misalnya wilayahnya mbak Siska ini belum memiliki dokumen RDTR, RT RW, itu dalam berkonflik bisa jadi antar 2 instansi itu, antar instansi pemberi izin atau masyarakatyang mengklaim. Solusinya adalah harus ada dokumen ini, karena dari pihak masyarakat itu ujung-ujungnya adalah menjadi penonton, penonton dalam artian mungkin ketika dampaknya terasa, kebakaran terjadi, adanya asap, itu kita bisa ajukan komplain, kita bisa ajukan keluhan kepada bupati atau kota atau melewati dinas entah pekerjaan umum penataan ruang, itu memang pelibatan LSM, media itu perlu kalau sudah menyangkut orang banyak. Karena kalau misalnya masalah tatau ruang itu dilakukan berhadapan secara sendiri-sendiri itu sulit, tetapi masalahnya penataan ruang itu selalu menyangkut orang banyak, jadi selama komplain atau mengajukan keluhannya secara serentak atas permasalahan ini, itu seharusnya bisa menjadi konsen buat pejabat, baik itu dari lurah, camat, hingga bupati atau kota. Karena ini sebenarnya masalah teknikannya jelas harus ada dokumen tata ruangnya, jangan sampai wilayah mbak Siska ini belum ada jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya sekarang kita harus komplain yang acuannya adalah hak untuk menghirup udara bebas misalkan, karena ketika terbakar asapnya yang hirup siapa, Singapore dan Malaysia juga sudah mengajukan komplain keberatan kepada Kementrian Luar Negeri, ujung-ujungnya Diplomasi, masalah hukum, ini panjang prosesnya. Tindakannyapun kalau ruang lingkupnya masih kecil, kita kembalikan ke kesaadaran masyarakat masing-masing, seberapa Mbak Siska mampu menyadarkan masyarakat sekitar untuk aware dengan hal-hal seperti ini.

2. Pertanyaan dari Bapak Viktor Saragih
Untuk kasus tata kota khususnya di Jakarta dengan kondisi yang sudah berantakan, misalnya banyak penggunaaan yang tidak pada tempatnya, kota tidak ramah pejalan. Tanggapan Bapak terkait usaha apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dan sejauh apa kebijakan pemerintah saat ini untuk mendukung setidaknya mengurangi ketidakteraturan tata kota di Jakarta?

Jawaban: Berdasarkan tanggapan pribadi dari saya, berdasarkan pengalaman dan pembelajaran, jadi tidak serta merta dijadikan acuan. Memang Jakarta ini dianggap kondisinya sudah berantakan jadi dalam perbaikannya itu malah mengeluarkan biaya yang sama dengan membangun kota baru, jadi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur, saya secara pribadi ikut mendukung, kenapa? Karena, contohnya kita ingin membersihkan sungai Ciliwung, itu tiak bisa kita menurunkan petugas kebersihan untuk menyaring sampah itu tidak bisa, kita harus membedah jaringan rena se Jakarta ini, ini pembuangannya darimana saja, kenapa sungai Ciliwung ini warnanya sudah bukan bening tapi sudah coklat atau bahkan sudah hitam, itu kita harus membedah secara menyeluruh, biaya untuk membongkar beton, membongkar renase itu tentu lebih besar ketimbang kita membangun yang baru, apalagi kapasitas kota DKI Jakarta ini sudah besar/sudah berat, penduduknya sudah sampai 12 juta itu kita sudah setara dengan Tokyo, itu mereka juga keretanya terlambat 1 menit itu sudah di komplain luar biasa, terlambat dalam detik itu masinisnya sudah turun minta maaf, kalau Jakarta kereta terlamabt 10-15 menit kita masih maklum-maklum saja. Selain manajemen tata Kelola kita yang perlu dibenahi, memang fisik juga perlu, jadi sebenarnya untuk memperbaikinya itu butuh effort yang besar. Saya juga bahkan dalam beberapa forum menanyakan ke kementrian, apakah memang pembangunan sekarang itu selalu orientasinya kepada jumlah penduduk? Ketika jumlah penduduknya banyak disitu baru kita berikan kereta, kita berikan bandara, kenapa kita tidka membangunkan infrastruktur yang bertahap? Kita bangunkan dahulu bandara yang kecil, ketika jumlah penduduk sudah banyak kita kembangkan bandaranya, kita bangunkan jalannya, jadi insfrastruktur yang menarik penduduk, bukan penduduk yang menarik infrastruktur. Inilah yang menjadi cukup sulit, karena kebijakan pemerintahpun sebenarnya di satu sisi pemerintah pusat ingin membantu DKI Jakarta untuk mengurangi kepadatan penduduknya dengan memindahkan Ibu Kota, mengangkat seluruh kementrian, perangkat pemerintah pusat, otomatis penduduk Jakarta bis berkurang hingga 25%, hitung-hitungan saya secara kasar, karena PNS dan kementrian pasti membawa 3-4 keluarganya ke ibu kota baru. Jadi, sekarang ibu kota baru itu yang digencarkan pembangunannya jangan sampai tidak teratur lagi seperti Jakarta, spekulan-spekulan tanah itu harus ditahan sekarang. Dalam konteks ini walaupun saya memang perhatikan, banyak pejalan-pejalan kaki ini sudah mulai trotoar dibangun, diberikan barrier penahan dari kendaraan supaya aman pejalan kaki, tapi sayangnya suhunya di Jakarta ini yang tidak mendukung untuk kita berjalan kaki, dari datu tempat ke tempat lain. Dari halte ke halte saja itu kadang jalannya tidak tersubung oleh trotoar, penutup pohonnya atau atapnya sudah tidak nyambung, jadi masyarakat sendiri kalau mau berjalan kaki itu masih sulit. Jadi, saya rasa untuk kebijakannya memperbaikinya silahkan tetapi butuh effort, butuh rencana bertahap tidak berganti kepala daerah berganti lagi kebijakannya, ini harus ada kebijakan yang memang 1, yang dilalui oleh beberapa kepala daerah, jadi ini jatuhnya peraturan. RT RW ini kalau kita buar 2020, 2040 selama kepala daerahnya mengikuti rencana tersebut dan tidak mengubah, mengutak atik, meninjau kembali setiap mereka naik berganti kepemimpinan, itu Inshaa Allah perencanaannya bisa lebih bertahap dan lebih terarah, masalahnya sekarang kondisinya adalah berganti bupati, berganti walikota, dokumen berganti, berganti lagi kebijakannya. Semoga cipta kerja ini, disatu sisi ada pro kontra, tapi diharapkan untuk tata ruang bisa memberikan dampak yang positif.

Profil Instruktur

Dewa Sagita Alfadin Nur, S.T., M.T.

Dosen Urban and Regional Planning Universitas Agung Podomoro

Deskripsi Pemateri:

Pendidikan

2018, Manajemen Perkotaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
2015 Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Makassar

Pelatihan

Peserta pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Envirotraining, Sleman, DIY
Peserta pelatihan penyusunan dokumen KLHS, KLHS Center Squad, Makassar, Sulawesi Selatan
Peserta dalam Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat Dasar, Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN, Bogor, Jawa Barat
Peserta dalam Training of Trainers (TOT) bagi dosen Pendamping desa wisata, Kementerian Pariwisata, Jakarta
Peserta dalam Pelatihan Tenaga Ahli/Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bandung, Jawa Barat
Peserta Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) A, Universitas Hasanuddin

Seminar/Pelatihan

Sebagai Peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Nasional, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Sebagai Peserta dalam webinar Nasional: Smart city dan ketahanan kota pasca pandemi covid-19, Urban and Regional Research Center
Sebagai Peserta dalam webinar Internasional: Chinese Cities Today: Modal Shifts & Private Sector Responses, Institute for Transportation and Development Policy
Sebagai Moderator dalam Seminar Nasional: Smart City, Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Kordinator Wilayah Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin
Sebagai Pemakalah dalam Simposium Internasional ke-10 City Planning and Environmental Management in Asian Countries, Asian Urban Research Group (AURG 2016)
Peserta dalam kegiatan Archipology, Seminar Nasional Transportasi dengan Tema Masa Depan Transportasi Massal Mamminasata

Pengabdian

Anggota Tim Institusionalisasi Budaya bisnis Digital pada UMKM dan Koperasi guna Meningkatkan Pangsa Pasar dan Pendapatan
Anggota Tim Audit Mutu Internal Universitas Agung Podomoro
Anggota Tim Penyusun OS MAP Peta persebaran Ruang terbuka Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Narasumber Workshop Pendataan Bangunan dan Gedung kawasan perkotaan Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat
Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Tingkat Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Relawan dalam Youthful.Social, pertukaran budaya, pertukaran ide dalam isu kepemudaan dan kolaborasi antara jaringan pemuda dan komunitas dalam kegiatan sosial oleh Kedutaan Besar Australia di Makassar, Sulawesi Selatan
Relawan menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Guru Pendamping Khusus Pemahaman Identifikasi dan Intervensi pada Kelas Inklusi (Project Dare), Kota Palu, Sulawesi Tengah

Publikasi

Media Bina Ilmiah, ISSN 1978-3787, E-ISSN 2615-3505 Pada Vol 16 Nomor 01, Edisi Bulan September 2021
Buku “ABDIMAS UNTUK NEGERI” ISBN: 978-623-261-121-4, Implementasi Kinerja Dosen dalam Bentuk Pengabdian di Masyarakat, Penerbit Samudra Biru, D.I Yogyakarta
Strategi pengembangan potensi pariwisata bahari Kabupaten Mamuju dalam jurnal The 1st International Conference on Tourism and Entrepreneurship 2019, Bangka Belitung
Kajian Deliniasi Kota Mamuju, Journal of Urban Planning Department-Podomoro University, Urban Planning and Property Development Review, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2019, 54-71, ISSN: 2580-1910
Kajian Program Pengelolaan Kota Makassar berkelas Dunia, Prosiding Nasional, COMPACT 2018, Institut Teknologi Kalimantan, Kalimantan Timur
Identifikasi Kota Makassar berkelas Dunia dalam Buku Kota Komunikatif, Ridwan Sutriadi, Penerbit ITB
Desentralisasi Pos Pemadam Kebakaran Kota Makassar dalam Jurnal Asian Urban Research Group

Prestasi

Penerima Dana Hibah Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peneliti Terpilih dalam Pelaksanaan Hibah Penelitian Dosen Pemula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
Pemakalah Terbaik dalam Seminar Nasional: COMPACT CITY, Perencanaan wilayah dan kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan

Pengalaman Profesional

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kawasan perkotaan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
Penyusunan dokumen Studi Penyusunan Optimasi Peruntukan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Serang (Studi Kasus: Kecamatan Kibin, Cikande, Bojonegara dan Pulo Ampel), Provinsi Banten
Pemutakhiran Aplikasi SIPETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang), Kabupaten Serang, Provinsi Banten
Kajian kelayakan bisnis KAI TERRACE Stasiun Tawang, Semarang
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan perkotaan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan perkotaan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen Database Bangunan gedung Kabupaten Mamuju
Penyusunan Dokumen Database Parkir Kota Makassar
Penyusunan Dokumen Sistem Proteksi Kebakaran Kota Makassar
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Anggeraja Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

[Tanya Jawab] Peran Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Pembangunan Indonesia

Urban Regional Planning Series #1

Kursus Lainnya