1. Pertanyaan dari Bapak Angga
Masalah lump sum dan gabungan, jadi setahu saya untuk masalah gabungan itu lump sum dan unit price, dimana unit price biasanya mengacu untuk pekerjaan pondasi. Di mana Biasanya kita masih belum bisa menentukan apakah benar ketika di rencana 30 meter ternyata di lapangan 40 meter, sehingga dibuat unit price dan lump sum sisanya. Secara teori benar saya paham, tetapi secara di lapangan hampir saya lihat itu rata-rata kontrak tertulis lump sum tapi realitanya dibilang unit price tapi bukan. Jadi misalnya ketika ada di lapangan seharusnya dikontrak itu kabel 100 meter tapi karena kondisi lapangan seharusnya 80 meter pun cukup, sehingga dibuatlah oleh pelaksana 80 m. Dilakukan pemeriksaan oleh owner, konsultan, kita mengetahui kok 80 meter, seharusnya kabel itu kan mandul lump sum  tapi itu dipermasalahkan sehingga ini diganti saja, kita lakukan CCO pemotongan kabelnya 20 m sehingga dikurangi dari kontrak dan sebagainya, temuan-temuan lainnya. Setelah saya tanyakan Saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan SP, biro hukum di kantor kami. Memang ada temuan temuan BPK, jadi memang temuan BPK ini seolah-olah tidak mengacu pada jenis kontraknya, tapi ketika itu seharusnya dikontrak sekian meter, terpasangnya sekian maka seharusnya dikurangi. Tetapi saya juga menemukan beberapa kasus seharusnya 50 meter di kontrak, tetapi butuh 70-80 m maka mau tidak mau kontrak itu melakukan, jadi saya agak bingung ketika owner itu diuntungkan, Apakah benar ketika owner diuntungkan maka silakan dilaksanakan sendiri tapi ketika dirugikan maka dilakukan CCO. Itu sampai sekarang saya masih belum paham Apakah memang jalannya seperti itu atau tidak.

1) Mungkin Bapak bisa memberikan contoh ideal kontrak konstruksi di Indonesia atau di luar negeri itu seperti apa?
2) Tadi di slide-slide awal itu ada langkah-langkah dari aksi sampai pembuatan kontrak, addendum, dsb. Di situ ada sebelum pembuatan kontrak otomatis kita akan berdiskusi terkait termin, landasan hukum dan sebagainya yang akan nanti menjadi dasar kita bekerja kedepannya. Ketika sebelum melakukan tanda tangan kontrak saya juga pernah mengalami bahwa tiba-tiba kontraktor disitu meminta perubahan termin, dimana perubahan termin tersebut tidak bisa kita akomodir. Itu sayangnya sampai akhir pelaksanaan, bisa dikatakan tidak ada kesepakatan. Jadi sebenarnya Bagaimana ya Pak terkait termin dan sebagainya Kenapa bisa Kejadian, tiba-tiba meminta pergantian termin sampai kontrak tersebut bermasalah?
3) Ketika kondisi COVID, kita Katakanlah Force major kedepannya. Jadi Sudah ada kontrak kemudian ada Force major, otomatis kita akan melakukan ketika kondisi perusahaan tidak memungkinkan ya Katakanlah penghentian. Kami menyebutnya penghentian, di mana pekerjaan dihentikan sesuai dengan progres pekerjaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan adalah metode penghentian itu bagaimana ya pak. Apakah metode penghentian tersebut misal Katakanlah 100% seharusnya, tapi dilaksanakan itu hanya 30%. Apakah kita menganggap 30% ini kita melakukan adendum kontrak, sehingga kita mengurangi semua item pekerjaan dari yang misalnya Katakanlah 50 m itu cuman 10 m saja karena 30%. Atau kita membuat sesuatu yang menyatakan bahwa, Okelah kita melakukan penghentian, disini hanya dibayarkan 30% dan sebagainya. Saya juga kurang paham mana yang sekiranya aman di mata hukum, Kemudian dari BPK atau dari pemeriksaan lainnya. Karena banyak sekali jenis-jenis penghentian dan BA Ini macamnya terlalu banyak, tidak ada landasan yang jelas ketika Kalian mau menghentikan tolong lah buat seperti ini gitu. Atau misalnya Bapak ada peraturannya boleh diinfokan agar saya belajar, karena saya melihatnya banyak versi.

Jawaban:
1) Oleh karena itu saya tadi bilang bahwa di Indonesia ini agak unik pengertian lumps sum-nya. Secara umum ya ideal, kalau kita bicara ideal ya lumps sum seperti yang tadi saya jelaskan. Yang diikat itu adalah yang mengikat harga total dari nilai kontraknya. Ini tentu memberikan advantage bagi kedua belah pihak, yang pertama bagi pemilik proyek dia harus mengalokasikan uang seberapa banyak atau menginvestasikan uang seberapa banyak, dan bagi si kontraktor dia juga tahu dengan kontrak lump sum ini Bagaimana kemudian dia bisa mengelola risikonya. Karena skala risiko dialihkan kepada si kontraktor, kecuali ada perubahan ruang lingkup. Tapi skala risiko lain itu sebenarnya tergantung pada Bagaimana kontraktor itu bisa mengelolanya apabila kemudian, salah satu pihak kita bicara kontraktor, dia bisa mengelola risiko dengan baik, maka itu bisa menjadi opportunity atau peluang. Bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang supaya dia bisa mendapatkan tambahan, atau kalau misalnya risiko itu tidak bisa dikelola dengan baik itu akan menjadi kerugian. Permainan risiko ini mungkin bagi pemilik proyek dia berikanlah permainan risiko ini kepada kontraktor, biarlah kontraktor yang kemudian menangani dan mengelola risikonya. Sehingga kalau seperti itu maka teknisnya adalah yang mengelola risiko yang mendapatkan manfaat maupun kerugiannya. Tadi Maunya itu owner tetap diuntungkan, kalau misalnya merasa rugi ya itu memang kondisinya di Indonesia terutama untuk proyek-proyek pemerintah, karena di Indonesia itu ada BPK yang akan mengedit, terutama untuk proyek-proyek pemerintah. Kalau misalnya ada perbedaan, ada indikasi temuan yang merugikan keuangan negara tentu itu akan dapat diproses secara hukum, Karena itu adalah kewenangan BPK. Ini yang kemudian menjadi polemik, sebenarnya agak menarik juga. Bagaimana BPK itu, BPK itu kan profesi yang orang-orangnya itu lintas dan lebih banyak mungkin dari ranah hukum. Mungkin para auditor BPK ini belum memahami tipe kontrak konstruksi dan bagaimana distribusi risikonya. Seperti yang saya bilang masing-masing kontrak itu memiliki risiko. Kita seharusnya itu menegakkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pihak yang berkontrak. Misalnya tadi BPK dan kontraktor sudah sepakat, kontraknya lump sum, kemudian ternyata di lapangan ada kabel 100 meter di RAB tetapi kemudian setelah cukup di lapangan hanya 80 meter itu kemudian menjadi keuntungan si kontraktor. Tapi karena kemudian masuk BPK, ada audit, takut nantinya akan menjadi permasalahan yang dibawa ke hukum maka kemudian BPK minta tolong di CCO. Itu memang umum terjadi di Indonesia. Ini bagaimana kemudian polemik ini saya juga belum bisa menjawabnya karena memang ada kejadian seperti itu, itu fakta dan tadi Pak Angga sempat menyinggung Bagaimana kontrak idealnya? Ideal kontraknya itu adalah bagi saya adalah kontrak yang Fair, fair itu artinya apa tidak merugikan para pihak yang memang mereka telah menyepakati apa yang telah ditentukan di awal. Di awalnya itu kontraknya lump sum, Kenapa kemudian diambil lagi padahal bisa jadi itu ada item-item atau pekerjaan kontraktor yang tadi kabel, mungkin di item lain dia merugi, itu bisa jadi. Semua hal sebetulnya bisa menjadi temuan juga tapi apakah temuan itu menjadi dilandasi kontrak, karena para pihak itu sebenarnya kontrak yang utamanya, sesuai dengan asas kepribadian dan azas kerjasama kontraknya.

2) Kenapa bisa terjadi minta termin dicairkan terlebih dahulu, itu bisa saja terjadi. Kontraktor itu berpegang pada cash flow di proyek, Dia mungkin mengalami kesulitan, bisa saja mengalami kesulitan terkait pendanaan di proyek. Misalnya dia kesulitan cash flow akhirnya dia tidak bisa menjadi melakukan pekerjaan di lapangan agar memenuhi progres yang diharapkan itu memang ada dampaknya juga. Terkait dengan pergantian termin Apakah diperbolehkan? Sekali lagi ini terkait dengan kesepakatan di kedua belah pihak. Kalau misalnya kita masih berpegang pada kontrak awal itu tidak boleh karena sudah diatur di dalam kontraknya. Terminnya ini apakah payment, Apakah milestone, kalau sesuai kontrak dan misalnya pemilik proyek Tidak setuju atas pergantian termin dipercepat atau bagaimana. Itu kontraktor wajib tetap harus memenuhi progresnya sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak dan pemilik proyek tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pergantian termin itu. Kalau misalnya kemudian pemilik proyek yaitu, Oke deh saya sudah sering dengan kontraktor ini saya percaya dengan kontraktor ini, bisa saja  dilakukan.

3) COVID-19 ataupun Force major memang tidak dapat dipungkiri. Force Major itu dapat menjadi alasan penghentian suatu kontrak, karena ada prosedur-prosedur yang harus di lakukan dulu, dipenuhi terlebih dahulu Agar sebuah Force major itu dapat kemudian menjadi alasan untuk penghentian ataupun untuk pengajuan klaim memperpanjang waktu. Umumnya yang namanya Force major kontrak itu berhak untuk mengklaim perpanjangan waktu, dengan demikian dia boleh untuk menggantikan dampak dari, keterlambatan dari akibat covid ini. Misalnya terlambat 1 minggu, dia klaim perpanjangan waktu satu minggu, Nantinya di addendum kontraknya diberikan durasi perpanjangan 1 minggu. Tapi kita perlu melihat lagi klausul atau prosedur, klausul mengenai prosedur Force Major ini. Biasanya kalau di klausul Force major itu ada peristiwa Force major, apa saja termasuk peristiwa Force major. Apakah epidemi atau pandemi itu termasuk dalam peristiwa Force major, ini perlu diteliti lagi. Oke Ada kontrak yang menuliskan epidemi atau pandemi itu termasuk peristiwa Force major. Sudah ditulis peristiwa itu sebagai peristiwa Force major perlu dilihat lagi prosedur apakah perlu dilihat lagi klausul mengenai mengenai klaim Force major. Karena misalnya kontraktor itu meskipun dia sudah menyatakan mengirimkan surat terkait dengan Force major maka dia harus memenuhi kewajiban untuk tetap memberikan perlindungan, perlindungan kepada pekerjaan proyek di lapangan itu supaya tidak terlalu terdampak akibat dari Force Majornya. Kemudian juga, jadi ada mitigation action dari kontraktor, kontraktor itu bersikap aktif dengan memberitahukan dan melakukan notifikasi sedini mungkin kepada employernya. Kemudian tadi terkait dengan penghentiannya, Force major itu umumnya dia akan memberikan pengertian temporary, sifatnya sementara, penundaan pekerjaan, misalnya itu selama sampai 84 hari, kalau misalnya lebih dari 84 hari maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak, seperti penghentian kontrak karena Force major. Tetapi kalau misalnya hanya satu minggu, itu tidak sampai 2 atau 3 bulan maka itu sifatnya temporary, maka kontraktor tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Jadi tidak serta-merta sebuah Force major itu dapat memberikan penggantian kontrak tapi harus dilihat dari prosedurnya, ketentuan di dalam klausul Force majornya seperti apa. Itu umumnya terkait dengan Force major.

Lalu Apakah perlu adanya addendum kalau Force major, memang itu tidak ada format standar, di kita ini kan memang terkait dengan manajemen kontrak konstruksi semuanya itu serba mengambil mana-mana. Jadi karena masih baru sekali keilmuan manajemen kontrak konstruksi ini, karena sebelumnya itu kita banyak sesuai dengan sewenangnya kita, apalagi kalau proyek pemerintah tergantung dengan Bagaimana peraturan pemerintahnya. Terkadang itu para pejabat yang membuat peraturan itu terkadang belum tentu memahami secara implikasi mereka membuat suatu ketentuan tertentu terkait dengan kontrak ini. Oleh karena itu kita ini masih abu-abu sebenarnya dengan manajemen konstruksi karena peraturan terkait pengadaan saja seringkali diubah, masih mencoba mencari jati diri kali ya. Kita mulai berusaha merumuskan yang terbaik. Sampai sini apakah perlu adendum atau BA, Saya kira karena sebelumnya ini adalah hal yang bukan terkait dengan ruang lingkup kemudian juga sudah ditentukan atau dituangkan di dalam kontrak original-nya terkait dengan Force Major ini. Ada pandemi sebagai event Force major Kalau mengikuti fidic itu ada event Force major, dan ketentuan klausul terkait dengan berapa lama. Kalau misalnya sudah dijelaskan bahwa di dalam kontraknya itu, kalau misalnya terjadi Force majornya itu dampaknya sampai 84 hari atau sekian hari Itu otomatis menjadi penghentian maka sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi addendum cukup berita acara, karena sudah dituangkan klausul itu di dalam kontrak awalnya. Kalau misalnya tidak ada di dalam kontrak awalnya terkait dengan pandemi tadi maka perlu dilakukan addendum.

Memang seperti yang Pak Angga bilang pada prakteknya kita masih banyak yang berbeda, Saya juga tidak bisa menghakimi pemerintah selaku mereka yang membuat perundang-undangannya. Dan saya juga tidak bisa menghakimi kontraktor karena sebenarnya kontraktor juga menjadi objek derita dari peraturannya, misalnya yang terkait pendam itu banyak yang sampai curhat dengan penghentian akibat covid dan lain sebagainya. Kita sama-sama mencari formula yang tepat untuk merumuskan di Indonesia itu seperti apa. Untuk proyek-proyek pemerintah memang kita harus mengacu ke peraturan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau peraturan swasta itu lebih gampang karena mereka memang mengacunya secara internasional dan mungkin lebih Fair. Sayangnya peraturan itu seringkali diubah makanya perlu kejelian terkait dengan perubahan peraturan tadi.

2. Pertanyaan dari Ibu Azzah Aulia
Saya bekerja di perusahaan yang posisinya adalah sebagai kontraktor, disini Saya ingin bertanya tentang penggunaan pasal pasal KUHP. Sebelumnya tadi sempat dijelaskan ada mengenai KUHP 12 39, 12 43, itu terkait dengan penggantian biaya akibat tidak dipenuhinya perjanjian, kemudian mengenai denda juga. Tapi realisasinya itu cukup berbeda, sebenarnya peraturan itu paten. Ada suatu kasus Ketika saya nego kontrak kita ingin mengajukan klausul-klausul denda akibat keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, seperti keterlambatan pemberian gambar karena owner saat itu Design and build pasti ada kemungkinan kita terlambat dikasih gambar karena mungkin Gambarnya belum selesai atau apa. Padahal alat-alat itu sudah standby dan siap kerja. Dikontrak itu awalnya sudah disepakati tanggal sekian gerak berjalan setelah kondisi bla bla dan gambar sudah dikasih bla bla. Namun terjadi keterlambatan akibat gambar yang tidak dikasih kasih sampai memang waktu pelaksanaan itu seharusnya sudah berjalan. Kemudian kita juga mengajukan penggantian biaya akibat penundaan pelaksanaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kita memang sempat ada kasus dari pihak kedua, aspal kami itu gosong Tetapi menurut pihak pertama itu seharusnya pekerjaan ditunda aja, padahal menurut pihak kedua itu tidak perlu ada penundaan karena kami masih bisa produksi. Kami masih bisa segera supply lagi untuk memenuhi kesalahan yang tadi, bisa langsung diganti tetapi pihak pertama tetap bersikeras melakukan penundaan dan kami di situ posisinya penundaan ini kan memang karena diminta oleh pihak pertama seharusnya kami berhak untuk meminta penggantian biaya, misalnya ada alat dan lain sebagainya karena kami sendiri sebenarnya bisa melakukan penggantian itu tanpa harus ada penundaan pekerjaan. Kemudian ada lagi kasus Kami punya AMP mereka menargetkan produksi aspal itu 1500, tapi kita hanya bisa produksi 1000 karena ada AMP yang belum boleh digunakan, setelah kita tanya kenapa tidak boleh digunakan itu karena mereka meminta adanya pengetesan, Mereka ingin ada tes ulang untuk trial mix. Padahal AMP kita itu sebenarnya tipikal dengan yang lain dan rayonix sudah kita berikan dan itu memang sama tetapi mereka tetap meminta untuk adanya pengujian akhirnya itu ada penundaan lagi akibat permintaan mereka yang padahal semua itu sudah bisa dibuktikan oleh kami bahwa tidak perlu ada pengetesan ulang dan tidak perlu ada penundaan. Intinya mereka tetap memaksa adanya penundaan tetapi kami tidak diizinkan untuk meminta penggantian biaya akibat penundaan tersebut. Kira-kira itu Bagaimana menurut Pak Hansen Apakah ada klausul yang mungkin lebih kuat yang bisa kami ajukan ke owner Karena untuk yang pasal-pasal yang tadi saya Sebutkan di awal itu sudah tidak diterapkan, susah untuk diterapkan pada kasus ini, Bagaimana menurut Hansen?

Jawaban: Karena kontraktor itu objek Derita, karena mereka yang menerima upah dari employer. Dan Indonesia ini masih memang berpikirannya bahwa Saya memiliki uang dan kamu mengikuti apa kata saya. Secara kontraktual, tetapi 1 kasus dengan kasus yang lain bisa saja berbeda tergantung pada isi kontraknya. Secara idealnya kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan Bu Azzah ini adalah keterlambatan, tadi yang pertama itu keterlambatan supply gambar, jadi itu keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian si pemilik proyeknya, ini dalam hal kontrak additional, bukan kelalaian oleh kontraktor. Dan tentu ada dampaknya terhadap biaya maupun waktu.

Yang kedua terkait dengan penundaan oleh pihak pertama diminta untuk pengetesan ulang. Ini juga lagi lagi ada dampak terhadap biaya maupun waktu. Ini penting kemudian dilakukan administrasi kontraknya, jadi administrasi kontrak itu bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sesuai dengan kontraknya. Kontraksi seperti apa, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam kontrak. Kalau misalnya terjadi instruksi penundaan karena pengetesan ulang Saran saya itu harus selalu memberikan hitam diatas putih. Mungkin dia akan memberikan secara lisan, kalau secara tertulis itu lebih baik, Tetapi kalau dia memberikan secara lisan bisa saja terjadi maka kontraktor sebaiknya selalu membuat hitam diatas putih meminta konfirmasi dari pemilik proyek ataupun wakilnya di lapangan Untuk memberikan instruksi secara tertulis kepada kontraktor terkait penundaan terkait pengetesan ulang tersebut. Terkait dengan pengetesan ulang itu umumnya memang di dalam kontrak itu sudah dijelaskan pengetesan itu seperti apa, kalau di dalam RAB pengetesan yaitu berapa kali. Kalau diminta pengetesan ulang di dalam RAB hanya sekali pengetesan ulang dengan alasan yang tidak jelas maka tentu kontraktor berhak mengajukan klaim atas biaya penggantian biaya pengetesan ulang unit. Terkait penundaan itu tentu berhak klaim atas Idol alat, Idol tenaga kerja, akibat penundaan diinstruksikan oleh pemilik proyek, termasuk dengan estimation of time, perpanjangan waktu. Itu kalau idealnya artinya di luar itu terjadi, Kalau di luar mereka lebih Fair, mereka clear sekali untuk masalah-masalah konseptual. Kalau di negara-negara developing itu masih banyak, karena maturenya kita itu kontrak itu lebih kepada negosiasi sebenarnya. Kalau saya boleh menjawab terkait dengan kasus ini secara kontrak maka kontraktor berhak untuk mengajukan klaim, baik itu klaim additional cost maupun klaim perpanjangan waktu. Berapa besarnya tentu nanti itu dihitung, Berapa banyak durasi perpanjangan itu juga nanti bisa dihitung. Setelah itu diajukan oleh kontraktor kepada pemilik proyek, nanti pemilik proyek yang akan menilai lagi, ikuti saja prosedur di dalam kontrak terkait dengan pengajuan klaim. Nanti mereka akan menghitung, akan melihat ini benar atau tidak, landasannya benar atau tidak. Kemudian mereka akan meminta negosiasi, negosiasinya itu terkait dengan durasinya Berapa lama yang kemudian nanti diperpanjang atau besarnya additional cost yang nantinya akan di addendum. Itu langkah yang idealnya. Kalau di dalam kontraknya itu ada diberikan klausul terkait dengan prosedur klaim, perpanjangan waktu, pengajuan klaim, additional cost. Kalau misalnya realitanya yang sering yaitu adalah cara kedua yaitu negosiasi langsung. Ini tergantung Bagaimana kemudian kontraktor itu melihat potensi kedepannya dia akan mendapatkan pekerjaan dari si pemilik. Proyek pemerintah selalu ada, kalau proyek swasta belum tentu ada. Proyek pemerintah itu selalu ada dan kontraktor itu tentu akan mempertimbangkan potensi kedepannya, opportunity kedepannya, peluang kedepannya mereka mendapatkan pekerjaan dari pemerintah setempat yang tempat mereka bekerja. Ini juga menjadi hal yang penting, dan saya tidak mengatakan ini identik hanya di Indonesia tidak. Ternyata jurnal-jurnal yang saya baca di luar negeri, terutama di developing country terjadi juga mirip seperti di Indonesia, kasus dimana kemudian prinsip fairness kontrak itu tidak terjaga dengan baik. Saran dari saya bisa kalau secara kontraktual silakan ajukan saja kalau pun menjadi Clans asalkan di dalam kontraknya itu ada Harusnya itu menjadi lebih diuntungkan bagi kontraktor. Kalau tidak mau menjadi sebuah sengketa lakukan negosiasi yang tadi saya sampaikan.

Dan terkait antara kasus satu dengan kasus yang lain, meskipun kasusnya itu sama atau serupa kalau kita baca pun sebetulnya putusan-putusan pengadilan Hakim itu akan memutuskan hal yang berbeda karena memiliki landasan yang berbeda. Inilah keunikan di Indonesia sistemnya terbuka jadi Hakim itu tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti putusan sebelumnya. Hakim berhak memiliki analisis mereka sendiri, sama seperti di sini juga kalaupun nantinya akan menjadi kasus di pengadilan bisa jadi satu kasus yang serupa tapi akan memberikan putusan yang berbeda dan itu akan menjadi pengalaman yang berbeda. Tapi kita tahu secara kontraktual seperti apa, kalau mau dilanjutkan silakan secara kontraktual kalaupun tidak secara negosiasi.

3. Pertanyaan dari Bapak Agus Mutaqin
Berdasarkan Perpres 12, terdiri dari barang jasa lainnya, konstruksi, non konstruksi, konsultan konstruksi. Sedangkan pada pekerjaan itu biasanya kemungkinan ada terintegrasi antara barang dengan konstruksi, apa konstruksi dengan konsultan, atau jasa lainnya dengan konstruksi. Pada peraturan di situ jenis kontraknya untuk terintegrasi itu tidak ada, Jadi mungkin idealnya pakai menggunakan kontrak apa?

Jawaban: Memang di Perpres ini, tadi saya sempat sampaikan Perpres mengenai pengadaan ini sering kali diubah dan mungkin nanti juga akan berubah lagi karena berusaha untuk disempurnakan. Memang tadi Seperti yang Pak Agus bilang mengenai pekerjaan terintegrasi itu seperti apa. Mungkin akan ada kontrak yang berusaha untuk mewadahi jenis pekerjaan terintegrasi karena memang sudah banyak juga proyek-proyek yang setelah itu terintegrasi Dan itu membutuhkan mungkin tidak tepat kalau misalnya kita hanya memaksakan, Ini kontraknya lump sum, Atau lainnya, mungkin ada kontrak yang lebih pas untuk pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi itu unik sifatnya, terintegrasi yang seperti apa karakternya. Kalau Fidic Federation itu Mereka banyak sekali standar form contract, ada yang silver book, ada yang red book, red book itu untuk gedung yang konvensional, lalu Yellow, silver itu lebih untuk EPC. Itupun mereka berusaha untuk menstandarkan pekerjaan pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya, kalau integrasi ini seperti apa. Karena kalau menurut saya itu bisa jadi terintegrasi itu lebih condong ke bagian terintegrasi maxius, Mungkin dia lebih ke unit price, atau lebih ke terintegrasi infrastruktur pekerjaan kawasan yang luas sekali membangun sebuah kota. Itu pekerjaan integrasi yang lebih karena rancangan gambar dan lain sebagainya. Nah ini perlu dilihat, perlu dikaji lebih lanjut seperti apa, tapi secara umum Saya memang setuju dengan Pak Agus. Perpres ini berusaha menyempurnakan dari Perpres sebelumnya dan mungkin masih belum terlalu sempurna juga. Kalau kita bicara mengenai kontrak setting yang sangat dinamis, sebenarnya kesepakatan antara kedua belah pihak apa. Dan bagaimana menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam kontrak. Bentuk-bentuk kontrak itu diadakan itu hanya untuk bagaimana Dia kemudian menjelaskan distribusi risikonya di dalam kontraknya seperti apa.

4. Pertanyaan dari Bapak Gunawan Tjahjadi
1) Kalau usaha bisnis saya hanya sebagai subkontraktor Apa perlu dilibatkan pada kontrak terkait, besaran skala bisnis berapa rupiah yang diperlukan kontrak bisnis?
2) Bagaimana pengaturan yang di rekomendasikan menurut kontrak bisnis baru antara konsultan perancang pengawas progress dengan kontraktor dan pihak-pihak lain terkaitnya?

Jawaban:
1) Kalau perlu dilibatkan dalam kontrak itu ya tentu tidak, karena kontrak utama itu adalah kontrak antara kontraktor utamanya dengan pemilik proyeknya. Kalau bapak sebagai subcon akan terlibat sebagai kontrak sub, antara kontraktor utama dengan subkontraktornya. Bapak akan dilibatkan antara, bapak akan mengalami seleksi yang sama dengan Bagaimana kontraktor utama juga diseleksi oleh pemilik proyek, sekarang beda peranannya, bahwa kontraktor utama yaitu menjadi pihak yang kemudian menghire bapak, yang kemudian menyewa jasa bapak untuk melakukan pekerjaan spesialis sub sehingga nanti kontraktor utama akan melakukan kontrak sub dengan subkontraktornya. Apakah bapak akan dilibatkan? Tentu pada kontrak subnya. Kemudian nanti bapak sebagai sub-subnya juga ada. Bapak akan menjadi sub dari subkontraktor yang bekerja di kontraktor pertama, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang besar sekali, terintegrasi. Bapak tentu akan ada kontraknya, maka akan dilibatkan sesuai dengan peranan bapak dalam kontrak bapak. Jadi kalau dalam 1 pekerjaan konstruksi itu tidak hanya ada satu kontrak tetapi yang tertulis ada banyak kontrak sesuai dengan yang terlibat di dalamnya seperti apa. Kontrak supir juga sama itu ada kontrak supply trial. Termasuk kontrak sewa alat Scaffolding, itu biasanya di sewa, itu juga ada kontraknya, jenis kontrak konstruksi juga tetapi kontrak sewa. Yang kedua besaran skala bisnis berapa rupiah yang perlu kontrak bisnis ini, semua bisnis itu perlu kontrak, mau yang besar maupun yang kecil itu perlu kontrak. Karena kontrak itu sebagai landasan, pondasi para pihak untuk bekerja, bahkan pekerjaan yang 0 rupiah atau pekerjaan sukarela pun tetap perlu dibuatkan kontraknya, daftar hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalamnya, termasuk durasinya, kualitas keberterimaan seperti apa, jadi tetap diperlukan kontrak.

2) Kalau setangkap saya ini artinya sesuai dengan tipe kontrak yang seperti apa maka disepakatilah antara para pihak yang berkontrak pada saat mereka tahap penyusunan kontrak, negosiasi kontrak Seperti apa kontraknya, sehingga nanti bisa dijelaskan misalnya pemilik proyek kemudian memutuskan untuk memilih Design and build, rancang bangun kemudian itu berarti pihak yang terlibat hanya antara pemilik proyek dengan kontraktor. Karena ada single point responsibility yang dialihkan kepada kontraktor, kontraktor harus merancang, mendesain dan juga membangun. Nanti kontraktor akan memiliki subkontrak dengan subnya maupun contract agency dengan konsultannya. 1 pekerjaan konstruksi memiliki beberapa konsep yang mungkin berlaku di dalamnya.

5. Pertanyaan dari Bapak Gunawan Tjahjadi
Tadi walaupun kontraknya 0 itu mesti dibuat ya pak, sekarang bagaimana Karena risiko makin besar kemungkinan terjadinya. Kalau dispute antara pemberi kerja dengan pelaksanaannya itu sebaiknya bagaimana ya? Jangan sampai kita ini risikonya ayam tapi karena dispute kita mesti keluarin biaya yang akhirnya skala kambing. Bagaimana dispute resolutionnya yang di rekomendasi oleh kontrak bisnis internasional yang sekarang ini?

Jawaban: Sebenarnya itulah pentingnya administrasi kontrak, kita menjaga administrasi kontrak. Bapak sebagai sub sebaiknya tetap ada orang yang memang aware, mungkin bukan sebagai profesi kontrak Manager, tapi dia orang yang aware dengan kontrak. Karena kontrak itu menegaskan hak dan kewajiban bapak, walaupun hak dan kewajibannya pihak kedua. Kalau misalnya Bapak tidak aware, atau tidak ada orang yang ingin aware dengan itu, bapak akan dikalahkan terus. Kompetensi kontrak konstruksi Kalau di luar negeri, US, UK itu menjadi kompetensi wajib bagi semua Project Manager. Mau untuk semua skala proyek manapun, kecil, menengah, maupun besar itu tetap wajib. Peranan seorang manajer kontrak atau admin kontrak itu adalah untuk memprediksi potensi potensi dispute tadi. Kita tidak bisa mengatakan sebuah proyek itu akan free dispute tidak ada, dispute itu akan selalu ada potensi kemungkinan terjadi sekarang masalahnya. Sekarang masalahnya Bagaimana masing-masing pihak itu berusaha untuk mengelola atau meminimalkan terjadinya dispute. Kalau misalnya Bapak selaku sub sudah memang melakukan perjanjian, ketentuan di dalam kontrak, sudah melakukan durasi pelaksanaan, progress yang baik. Bapak hanya meminta klaim pembayaran progress Bapak dengan seharusnya tidak perlu ada dispute. Dispute itu akan terjadi kalau biasanya kalau memang ada eksternal forces, ada hal-hal pengaruh eksternal yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, atau karena ada itikad tidak baik dari salah satu pihak. Kalau masalah keterlambatan supply gambar, kelalaian karena kontraktor dia memang Terlambat untuk memulai pekerjaan, itu seharusnya sudah dituangkan di dalam kontrak dan itu seharusnya penyelesaiannya sudah ada di dalam kontrak, Tidak harus menjadi dispute. Artinya Apakah sudah menjadi kelalaian salah satu pihak dan itu sudah dijelaskan di dalam kontrak bagaimana cara untuk mengklaim kerugian akibat kelalaian salah satu pihak, itu sudah ada di dalam kontrak. Dispute itu terjadi bila salah satu pihak i'tikad buruk, dia tidak mau mengakui bahwa dia telah ada kelalaian tersebut, sehingga dia tidak mau membayar, atau dia tidak mau menanggung kerugian. Bagaimana Penyelesaian disputenya? Umumnya di dalam kontrak disebutkan penyelesaian, ada klausul penyelesaian sengketa. Kalau kontrak konstruksi itu umumnya diharapkan itu dapat diselesaikan dengan cara alternatif, display Solution, karena penyelesaian dengan cara alternatif berdasarkan sengketa ini Dia memberikan fleksibilitas yang lebih selain masuk arbitrase ini para pihak itu dapat menyelesaikan dispute oleh orang yang memang memahami mengenai konstruksi dan kontrak konstruksi. Karena kalau arbitrase itu para pihak berhak untuk menunjuk pihak penengahnya, kalau Hakim melalui jalur pengadilan yang menyesuaikan tentu Hakim, Hakim itu latar belakangnya hukum dan mereka hanya akan menilai dari pembuktian dokumen, download lain sebagainya tanpa benar-benar mempelajari, tidak mengetahui risiko disfungsi, risiko di dalam kontrak, Bagaimana kontrak yang terbentuk awalnya, kesepakatan yang terjadi di dalamnya. Sehingga memang kalau untuk pekerjaan konstruksi itu untuk penyelesaian sengketa saya selalu lebih menyarankan selesaikanlah secara ADR (Alternative Dispute Resolution). Selain tentunya tadi tidak terbuka menjadi umum, penanganan antara satu dengan yang lain, kasus itu tidak menjadi umum karena diselesaikan dengan secara ADR, tertutup. Kalau dibawa ke pengadilan itu akan menjadi akses publik, putusan putusannya, siapa dengan siapa, hingga itu dampak berpotensi menjadi mencemarkan nama baik, karena nama perusahaan bapak masuk ke dalam database putusan. Entah itu dikalahkan ataupun di menangkan. Pengadilan itu umumnya sebagai Langkah terakhir, misalnya setelah melakukan arbitrase, para pihak tidak sepakat maka itu kemudian dibawa ke pengadilan, itu boleh, itu Langkah terakhir untuk masuk ke pengadilan.

Seng Hansen, S.T, M.Sc, Ph.D

Dosen Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Universitas Agung Podomoro

Deskripsi Pemateri:

Pendidikan:
• S.T. in Civil & Environmental Engineering (Universitas Gadjah Mada)
• M.Sc. in QS/CCM (Universiti Teknologi Malaysia)
• Ph.D. in Built Environment/Construction Management (RMIT University)
Pengalaman:
• Construction: PT. Waskita Karya (2008 - 2014)
• Academic: Lecturer and researcher at Podomoro University (present)
• Association: KMKKI, IQSI
• Others:
• Writer of several books
• Reviewer for IJCM, JLADR, etc.