Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia
Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI - PII)

Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia

Persaingan Usaha Series #1
Biaya untuk Umum
Rp150.000
Biaya untuk Mahasiswa/Freshgraduate
Rp75.000
Total Modul
1
Pemateri
Taufik Ahmad, S.T., M.B.A.

Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, saat ini sudah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi di seluruh dunia. Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, telah menjadi tuntutan global dan telah diakomodir oleh hampir seluruh negara dalam sistem ekonominya. Menjadi sangat penting untuk mengenali Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha agar perumusan strategi bersaing korporasi, terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha, yang tidak hanya akan mendapatkan sanksi, tetapi juga turunnya citra dan integritas perusahaan di pasar.

Di Indonesia berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur secara terperinci Hukum Persaingan Usaha terkait kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan. Di dalamnya juga diatur hukum beracara serta denda bagi pelanggarnya. Mengenalinya secara mendalam akan mendorong lahirnya strategi bersaing korporasi, yang selaras dengan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat, yang akan mendorong optimasi korporasi dan kontribusinya bagi ekonomi nasional.

Profil Instruktur

Taufik Ahmad, S.T., M.B.A.

Direktur Kebijakan Persaingan Sekretariat KPPU Periode 2019-2021

Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, Taufik Ahmad merupakan Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). Latar belakang pendidikannya mencakup gelar sarjana dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), dan berlanjut meraih gelar magister dari Management-Business Administration ITB.

Kiprahnya yang utama di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak tahun 2001. Taufik Ahmad pernah menjabat sebagai Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi KPPU dari tahun 2014 hingga 2019. Ia menjabat sebagai Direktur Kebijakan Persaingan KPPU sejak Juli 2019 hingga bulan Mei 2021.

Fasilitas: Webinar Only

Program ini tidak menyediakan Sertifikat Kehadiran bagi peserta Free Webinar
Modul dan Ujian hanya diberikan bagi peserta kursus.
Program ini menyediakan Sertifikat Kursus bagi peserta yang lulus ujian saja

Fasilitas: 
1) Recorded Webinar
2) Modul Pelatihan
3) Group Discussion 
4) Ujian Online/Remedial
5) Sertifikat Kursus dari BKTI-PII bagi yang lulus Ujian (Sertifikat Kursus mencantumkan nama, tempat/tanggal lahir, skor hasil ujian dan QR Code).

1) Melakukan pembayaran biaya kursus
      a) Perorangan
      Umum           : Rp.150.000,- per orang
      Mahasiwa/Fresh graduate*: Rp. 75.000,- per orang
      *) Mahasiswa: wajib melampirkan screenshot Bukti Status Mahasiswa (KTM) atau Bukti tanda mahasiswa lainnya (jika KTM tidak  ada)
          Fresh graduate wajib lampirkan screenshot tanggal ijazah atau Surat Keteragan Lulus maksimal kelulusan 2 tahun 
      b) Kelompok** 
          Umum: Rp. 100.000,- per orang
          Mahasiswa:  Rp. 50.000,- per orang 
          **Kelompok minimal 10 orang dari Instansi/Perguruan Tinggi yang sama. 
Cara pembayaran kelompok: Kumpulkan biaya kursus ke satu orang koordinator. Koordinator melakukan transfer gabungan pembayaran ke rekening di bawah ini. Bukti transfer gabungan tersebut diupload oleh masing-masing peserta. Koordinator kemudian menginformasikan daftar nama anggota ke Admin.
      
2) Upload bukti transfer melalui form pendaftaran ini
3) Bergabung dalam Group Tutorial Kursus (link WAG akan dikirim ke email peserta)
4) Mengikuti Ujian Online (Ujian Pilihan ganda, Open-book, Passing grade 70%)
5) Sertifikat Kursus dapat langsung didownload setelah lulus ujian.

Narahubung: 
Wanda wa.me/+6289617913209
Ayu wa.me/+628310049469

Rekening Bank Mandiri: No. 1240004047321  atas nama F. Dewi Vidiasih Wulansari

Modul Kursus

Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia