Targetkan Penurunan Biaya 20 Persen, Kemenhub Benahi Logistik Perkotaan

Dipublikasikan oleh Dias Perdana Putra

06 Maret 2024, 11.39

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (www.dephub.go.id)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membenahi sistem transportasi ibu kota Indonesia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu tujuan pembenahan sistem logistik adalah dengan menurunkan target harga. “Perlu diciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ramah lingkungan,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com, Selasa (28 September 2021). 

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), biaya logistik di Indonesia akan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2020, mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), transportasi darat 8,5%.

“Biaya masuk Indonesia paling tinggi di ASEAN karena sistem administrasinya perlu diperbaiki,” ujarnya. Selain itu, pertumbuhan layanan logistik dan pengangkutan di perkotaan saat ini berdampak negatif terhadap kondisi jalan raya. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan perkotaan. Faktor lainnya, kenyamanan dan keuntungan yang ditawarkan e-commerce, juga berdampak negatif terhadap kualitas hidup di perkotaan akibat logistik perkotaan.

Misalnya, tingginya volume lalu lintas di jalan-jalan kota – mulai dari sepeda motor hingga truk – menyebabkan permasalahan sirkulasi dan lalu lintas barang, dan jelas bahwa terutama angkutan barang turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan perkotaan. Kebisingan dan polusi di perkotaan juga merupakan konsekuensi dari transportasi barang dan, menurut studi yang dilakukan oleh Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (ALICE), emisi karbon dari transportasi meningkatkan emisi perkotaan sebesar 25% dari total emisi karbon. emisi.. Karbon dioksida (CO2) dan 30-50% oksida nitrat (NOx) dan beberapa partikel kecil.

“Perkembangan industri logistik terus berlanjut dengan perubahan tren dan teknologi yang sangat cepat sehingga akan menimbulkan permasalahan baru. Kita memerlukan respon yang cepat dari dunia usaha dan penyedia jasa logistik,” ujarnya. Budi mengingatkan para pekerja untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan politik dan mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan nasehat yang baik guna meningkatkan koordinasi kerja, penyelamatan perekonomian dan perbaikan lingkungan. Saat ini, Direktur BPTJ Polana B Pramesti mengatakan, banyak proyek perbaikan sistem pengelolaan lahan yang telah berjalan dan masuk dalam Master Plan Jabodetabek.

Proyek yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik sebesar 20% dari produk bruto (PDB) negara, maka BPTJ memerlukan dukungan dari berbagai kalangan dan sektor, termasuk berbagai perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada industri perkotaan. “Yang terpenting, Revolusi Industri 4.0 menciptakan kondisi baru bagi perdagangan yang mulai dilakukan oleh masyarakat perkotaan pada umumnya,” kata Polana.

Disadur dari : kompas.com