Biaya logistik Indonesia diperkirakan termasuk yang tertinggi di Asia pada tahun 2020, dan industri logistik Indonesia berada di peringkat 46. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem logistik Indonesia perlu ditingkatkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menurunkan tarif tinggi di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan yang terpencil, Indonesia harus sangat kuat dalam transportasi laut, padahal kapal laut sangat penting dan penting dalam transportasi, terutama sebagai alat transportasi dan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur perekonomian masyarakat antar daerah.
Menurut Kementerian Perhubungan pada tahun 2019, terdapat sekitar 32.587 kapal yang terdaftar resmi di Indonesia. Namun sebagian besar kapal tersebut sudah tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan renovasi,” kata Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pusletbang) Kelautan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, seraya menambahkan: “Kapalnya sudah matang, jadi kurang bagus.” Pembangunan (Balitbanghub), Maunga Hutapea, Sabtu (27 Maret 2021).
Mencoba memperbaikinya dan memperbaruinya lagi adalah tugas yang sulit. Menurut dia, biaya perbaikan dan renovasinya mahal. “Selain itu, banyak tantangan yang menyebabkan kenaikan biaya masuk,” ujarnya. cukup lama." Dalam jangka panjang, sebagian besar suku cadang kapal akan terus diimpor, "ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Maunga Hutapea membahas berbagai strategi, termasuk intervensi pemerintah di industri maritim. Intervensi ini melibatkan pemberian pinjaman fleksibel untuk fasilitas transportasi laut. Selain itu, intervensi terkait fasilitasi investasi, promosi digitalisasi industri angkatan laut, pertukaran pengetahuan di tingkat internasional dan pembangunan kapal dan galangan kapal di seluruh dunia.
Beliau menekankan, “Berdasarkan strategi tersebut, perlu dilakukan peningkatan kekuatan dan kekuatan industri-industri strategis khususnya galangan kapal, serta sektor konstruksi,” dan “ia menekankan bahwa industri perkapalan merupakan industri yang sangat padat karya, tinggi- industri teknologi dan padat modal". Sebagai industri berbiaya rendah, dana investasi diperlukan untuk mendukung poros maritim global.
Saat itu, Wihana Kirana Jaya, Pejabat Khusus Investasi Ekonomi dan Transportasi Kementerian Perhubungan, mengatakan semua pihak yang memiliki fasilitas pelayaran harus berkumpul untuk menjalankan clearing house. Hal ini untuk memastikan koordinasi antara operator, industri pelayaran dan operator. Kita harus berkembang dengan baik agar hal itu tidak terjadi. Informasi asimetris menyebabkan perilaku tidak konsisten.
Ia menekankan: “Cara mengatasi jebakan ekosistem yang sejak lama disebut makro, harus dilakukan sesuatu yang disebut rumah kaca,” seraya menambahkan: “Semua departemen dan lembaga harus bekerja sama untuk membuatnya berhasil.” “Semua bidang itu harus masuk dalam Kementerian Perindustrian, dan kerja sama antar departemen dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.
Disadur dari : kompas.com