Jokowi Sebut Biaya Logistik Indonesia Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

Dipublikasikan oleh Dias Perdana Putra

06 Maret 2024, 11.35

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).(Dok. Humas Kemenhub)

Presiden Joko Widodo mengatakan biaya korporasi Indonesia saat ini tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Kemudian Joko Widodo mengatakan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya dan barang di Indonesia serta bersaing dengan negara lain.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat penggabungan PT Pelindo I, II, III dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia dan pembukaan Unit Terminal Multiguna Kelambu, Kamis (14 Oktober NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo). 2021). “Gaji di negara kita masih kalah jauh dengan negara tetangga.

“Biaya logistik di negara tetangga hanya berkisar 12%, di negara kita masih 23%,” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang diperoleh Kompas.com di Kantor Administrasi Departemen Penanggulangan NTT.

Pelindo merger

Artinya, Jokowi harus terus membangun infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, karena di negeri ini tidak ada. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan produk dalam negeri dan produk Indonesia mampu bersaing dengan produk negara lain. Jokowi juga berharap merger PT Pelindo dapat menurunkan biaya tenaga kerja, berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan memungkinkan produk lokal didistribusikan ke seluruh dunia. “Hari ini Pelindo I, II, III dan IV merger dengan PT Pelabuhan Indonesia.

Perwakilan Joko Widodo mengatakan: “Melalui merger ini, kami berharap biaya masuk kami dapat bersaing dengan negara lain,” menambahkan: “Ini berarti kami akan menemukan mitra yang bersaing di bidang logistik dan jangkauan luas untuk terhubung ke negara lain.” . Begitulah caranya, ujarnya. Artinya, produk Indonesia bisa sampai ke seluruh dunia, kata Jokowi. Joko Widodo pun mengapresiasi kerja Menteri BUMN dan Jokowi berharap instansi pemerintah lainnya juga melakukan hal serupa.

Disadur dari : kompas.com